Deportasi Negara Ketiga Trump: WNI Vietnam Pulang dari Sudan Selatan
ORBITINDONESIA.COM – Program deportasi negara ketiga era Trump kembali disorot setelah Tuan Phan, warga Vietnam yang dikirim ke Sudan Selatan, akhirnya dipulangkan ke Vietnam. Ia kembali pada Jumat setelah lebih dari setahun ditahan, dalam skema yang menuai kritik karena minim transparansi dan rawan pelanggaran HAM. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Kasus ini bermula dari kebijakan deportasi negara ketiga, yaitu memindahkan orang yang akan dideportasi ke negara yang bukan negara asalnya. Dalam skema ini, sedikitnya tujuh negara Afrika disebut setuju menerima deportan non-warganya, dengan imbalan dukungan dan pembayaran jutaan dolar dari Amerika Serikat. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Phan dan tujuh pria lain dikirim ke Afrika pada Mei 2025, namun sempat dialihkan ke pangkalan militer AS di Djibouti. Pengalihan terjadi setelah hakim federal memblokir deportasi ke Sudan Selatan di tengah penerbangan karena dugaan kejanggalan prosedural, sebelum Mahkamah Agung mengizinkan pemindahan mereka pada Juli 2025. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Delapan orang itu memiliki vonis pidana di AS, tetapi mereka telah menyelesaikan masa hukuman saat kembali ditahan oleh otoritas imigrasi. Dokumen pengadilan menyebut Phan datang ke AS sebagai anak pada 1991, lalu pada 2000 dihukum 25 tahun penjara setelah menembak dan membunuh seseorang dalam bentrokan geng. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Perintah deportasi Phan sudah terbit pada 2009, namun ia baru ditahan oleh ICE setelah menyelesaikan hukuman pada Maret 2025. Dari titik ini, deportasi tidak lagi sekadar soal pemulangan, tetapi berubah menjadi pemindahan lintas negara yang membuka ruang tawar-menawar politik. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Sudan Selatan menjadi tujuan yang paling kontroversial karena rekam jejak HAM yang buruk, korupsi tinggi, dan instabilitas politik yang membesar. PBB mencatat konflik bersenjata pada 2025 memaksa lebih dari setengah juta orang mengungsi, sehingga pertanyaan tentang keselamatan deportan menjadi tak terelakkan. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Menurut inisiatif pemantauan Third Country Deportation Watch, lebih dari 180 orang telah dikirim ke negara-negara penerima dalam skema ini. Angka itu menunjukkan kebijakan ini bukan eksperimen kecil, melainkan arsitektur baru deportasi yang memindahkan risiko dari AS ke negara yang lebih rapuh. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Laporan Senat AS menyebut para deportan di Juba ditahan di sebuah rumah berpagar dengan penjagaan bersenjata. Seorang staf kongres yang berkunjung tahun lalu disebut menjadi orang pertama di luar pejabat Sudan Selatan yang bisa menemui mereka, sehingga akses pemantauan independen nyaris nol. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Michael Bochenek dari Human Rights Watch menilai minimnya kunjungan berarti “tidak ada pemeriksaan independen” atas perlakuan dan kondisi penahanan. Ia menambahkan situasi itu memunculkan pertanyaan serius tentang kepatuhan Sudan Selatan pada norma HAM dan perlindungan dasar dari penyalahgunaan dalam tahanan. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Detail kesepakatan AS dengan negara penerima sebagian telah terbuka, tetapi pengaturan khusus dengan Sudan Selatan disebut masih “keruh”. Dokumen Departemen Luar Negeri AS yang dipublikasikan menunjukkan Sudan Selatan meminta beberapa hal, termasuk keringanan sanksi untuk mantan pejabat tinggi dan dukungan dalam penuntutan tokoh oposisi terkemuka. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Di titik ini, deportasi bergeser dari urusan administratif menjadi transaksi geopolitik. Jika permintaan seperti keringanan sanksi dan dukungan penuntutan ikut masuk paket, maka manusia yang dideportasi berisiko diperlakukan sebagai “komoditas negosiasi” antarnegara. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Pemulangan Phan ke Vietnam pada Jumat diumumkan Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan melalui juru bicara Agok Anyar. Ia berkata, “Kami bersyukur selama dalam penahanan kami, Tuan Phan sangat disiplin, ceria, dan yang penting, ia tetap sehat,” tetapi pernyataan ini tidak otomatis menjawab pertanyaan tentang standar penahanan. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Phan adalah orang kedua dari kelompok itu yang dipulangkan, setelah Jesus Munõz-Gutierrez diterbangkan ke Meksiko pada September. Satu-satunya warga Sudan Selatan dalam kelompok, Dian Peter Domach, disebut dilepas saat tiba, sementara yang lain berasal dari Kuba, Myanmar, dan Laos. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Pola ini memperlihatkan ketidakpastian nasib para deportan yang “dititipkan” di negara ketiga. Mereka sudah menjalani hukuman pidana, namun kemudian menghadapi penahanan panjang di tempat yang tidak mereka kenal, dengan akses pengawasan terbatas dan jalur hukum yang kabur. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Program deportasi negara ketiga terdengar seperti solusi praktis ketika negara asal menolak atau memperlambat repatriasi. Namun praktiknya bisa menjadi jalan pintas yang mengakali akuntabilitas, karena deportan dipindahkan ke yurisdiksi yang lebih sulit diawasi publik AS maupun komunitas internasional. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Kontroversi terbesar bukan semata siapa yang dideportasi, karena catatan kriminal mereka sudah ada dan hukuman telah dijalani. Masalahnya adalah langkah lanjutan yang menyerupai “penahanan tambahan” melalui pemindahan ke negara dengan risiko keamanan tinggi, tanpa transparansi penuh tentang syarat, biaya, dan jaminan perlindungan. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Jika benar ada imbal-balik politik seperti keringanan sanksi atau dukungan penuntutan oposisi, maka kebijakan ini menyentuh ranah etika yang lebih tajam. Negara penerima bisa melihat deportan sebagai tiket untuk konsesi, sementara negara pengirim bisa menganggap pemindahan sebagai cara menutup persoalan domestik. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Di sini, kata kunci “deportasi” berubah makna menjadi “outsourcing” risiko. Ketika negara rapuh dijadikan ruang tunggu, standar HAM yang semestinya universal menjadi variabel yang dinegosiasikan. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Pemulangan Tuan Phan ke Vietnam menutup satu bab, tetapi membuka pertanyaan yang lebih besar tentang deportasi negara ketiga dan batas-batasnya. Transparansi kesepakatan, akses pemantauan independen, dan jaminan perlindungan tahanan seharusnya menjadi syarat minimum, bukan bonus politik. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
Kasus ini juga mengingatkan bahwa seseorang bisa selesai menjalani hukuman, namun tetap terjebak dalam rantai penahanan dan pemindahan yang panjang. Jika negara-negara mulai memperdagangkan “tempat penampungan deportan” demi konsesi, siapa yang memastikan martabat manusia tidak ikut menjadi mata uang? (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
