Biaya Kunjungan Luar Negeri Prabowo Ditanggung Pribadi, Seskab Teddy Tegaskan
ORBITINDONESIA.COM – Biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali jadi sorotan setelah Dino Patti Djalal mengkritisi pola kunjungan dan rombongan. Seskab Teddy Indra Wijaya menegaskan, kelebihan biaya perjalanan luar negeri Prabowo di luar anggaran negara ditanggung dari kocek pribadi.
Polemik bermula ketika Dino Patti Djalal, mantan Wamenlu, menyampaikan saran tentang kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, mulai dari biaya, jumlah rombongan, hingga jadwal. Teddy merespons lewat video di akun Sekretariat Kabinet pada 1 Juni 2026, sambil menyebut dirinya di-mention langsung oleh Dino.
Isu ini sensitif karena menyangkut dua hal yang sering memicu reaksi publik, yakni penggunaan uang negara dan citra diplomasi. Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan efisiensi, perjalanan luar negeri kepala negara mudah dibaca sebagai kemewahan atau kebutuhan strategis.
Teddy menyatakan “segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara” ditanggung pribadi oleh Presiden Prabowo. Pernyataan ini penting sebagai bantalan politik, tetapi juga memunculkan kebutuhan baru: transparansi tentang apa yang dimaksud “kelebihan biaya” dan bagaimana batasnya ditetapkan.
Dalam tata kelola publik, klaim pembiayaan pribadi tidak otomatis menutup pertanyaan akuntabilitas. Publik tetap berhak mengetahui komponen biaya yang dibiayai APBN, standar biaya perjalanan dinas, serta mekanisme audit agar tidak terjadi pencampuran pos anggaran.
Soal rombongan, Teddy menyebut jumlah delegasi Prabowo “antara 50 sampai 60 orang maksimal,” dan menilai itu telah turun lebih dari separuh dibanding periode sebelumnya yang bisa “lebih dari 120 orang.” Angka ini terdengar lebih ramping, tetapi tetap besar bagi sebagian warga yang membandingkannya dengan praktik delegasi negara lain yang sering lebih kecil dan lebih teknokratis.
Namun, ukuran delegasi tidak bisa dinilai hanya dari jumlah kepala. Komposisi rombongan menentukan efisiensi, karena delegasi yang tepat dapat memadatkan agenda, mempercepat negosiasi, dan menutup biaya peluang akibat koordinasi lintas kementerian yang berlarut.
Teddy juga membahas jadwal kunjungan luar negeri yang disebut tidak selalu bisa dikunci satu tahun sebelumnya. Ia menekankan adanya “jadwal tahunan” dan agenda “mendesak” karena dinamika global berubah harian.
Argumen ini relevan, sebab diplomasi sering bergerak mengikuti krisis, pertemuan mendadak, atau peluang ekonomi yang hanya terbuka sesaat. Tetapi di sisi lain, fleksibilitas tanpa komunikasi publik yang memadai dapat memicu kecurigaan, terutama bila alasan perjalanan terdengar normatif.
Bagian paling politis dari penjelasan Teddy adalah pembingkaian frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo sebagai respons terhadap “dunia sedang krisis.” Ia menyebut konflik Ukraina, Venezuela, serta eskalasi Iran dan Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara Teluk.
Di sini, narasi krisis dipakai untuk menjustifikasi intensitas diplomasi. Logikanya sederhana: saat dunia panas, pemimpin yang baru menjabat perlu cepat membangun jaringan agar Indonesia tidak sendirian ketika badai ekonomi, energi, atau keamanan datang.
Teddy menutup pembelaannya dengan konsep “panen hubungan yang baik,” yakni membangun kedekatan antarpemimpin sebelum krisis terjadi. Ia menyebut kedekatan pribadi dan emosional, baik yang terbuka maupun tertutup, sebagai inti diplomasi.
Ini selaras dengan praktik hubungan internasional modern yang mengandalkan trust antar pemimpin. Namun, kedekatan personal juga harus diterjemahkan menjadi hasil terukur, seperti investasi masuk, akses pasar, dukungan pada warga negara di luar negeri, atau posisi tawar Indonesia di forum multilateral.
Pernyataan bahwa kelebihan biaya kunjungan luar negeri Prabowo ditanggung pribadi adalah langkah komunikasi yang cerdas, tetapi belum cukup sebagai jawaban tata kelola. Publik tidak hanya ingin diyakinkan, mereka ingin bisa memeriksa.
Jika pemerintah serius merawat kepercayaan, maka rincian sederhana perlu dibuka secara rutin: tujuan kunjungan, hasil konkret, komponen biaya APBN, serta apa yang disebut “kelebihan” dan bukti pembayarannya. Transparansi bukan untuk merendahkan presiden, melainkan untuk mengunci legitimasi agar diplomasi tidak dianggap wisata politik.
Soal rombongan 50–60 orang, klaim penghematan patut diapresiasi, tetapi harus diikuti evaluasi kinerja delegasi. Dalam era efisiensi, ukuran delegasi seharusnya mengikuti kebutuhan negosiasi, bukan protokol yang membesar karena tradisi.
Terakhir, narasi “dunia krisis” memang memberi konteks, tetapi tidak boleh menjadi kartu serba guna untuk membenarkan semua perjalanan. Diplomasi yang baik bukan yang paling sering bepergian, melainkan yang paling jelas manfaatnya bagi rakyat.
Debat tentang kunjungan luar negeri Presiden Prabowo pada akhirnya bukan sekadar soal angka biaya atau jumlah rombongan. Ini soal kontrak kepercayaan antara negara dan warga, ketika diplomasi dijalankan atas nama kepentingan publik.
Jika “panen hubungan” benar menjadi strategi, maka panen itu harus terlihat dalam capaian yang bisa dihitung dan dirasakan. Pertanyaannya kini sederhana: seberapa transparan negara bersedia membuka dapur diplomasi, agar publik percaya bahwa setiap langkah di luar negeri benar-benar pulang membawa manfaat.
(Orbit dari berbagai sumber, 7 Juni 2026)
