Kesepakatan AS-Iran dan Israel di Lebanon: Syarat Mundur Mengancam Damai

AP News

AP News

Internasional

ORBITINDONESIA.COM – Kesepakatan AS-Iran untuk mengakhiri perang mendadak tersandera oleh satu kata kunci: Israel harus mundur dari Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan tanpa penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki, perang “belum benar-benar berakhir”.

Artikel sumber menyebut kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran belum dipublikasikan, sehingga tafsir para pejabat kerap saling bertabrakan. Israel bukan pihak penandatangan, tetapi menjadi bagian perang setelah ikut AS menyerang Iran pada 28 Februari, serta memperluas operasi militernya di Lebanon melawan Hizbullah.

Araghchi mengatakan pendudukan Israel di Lebanon selatan akan melanggar kesepakatan. Namun seorang pejabat AS menyatakan kesepakatan itu tidak memuat kewajiban Israel untuk mundur, sementara Benjamin Netanyahu menegaskan Israel akan tetap di Lebanon “selama diperlukan”.

Ketegangan tafsir ini bukan baru, karena perundingan sebelumnya juga memicu gencatan senjata panjang namun rapuh. Dampaknya, Selat Hormuz—jalur vital energi dunia—disebut efektif tertutup selama kebuntuan berlangsung.

Kementerian luar negeri Swiss menyatakan upacara penandatanganan akan digelar Jumat di resor Bürgenstock dekat Luzern. Tetapi bahkan menjelang seremoni, inti perselisihan soal Lebanon justru mengeras dan menguji daya tahan kesepakatan.

Terjemahan akurat poin utama artikel: Iran menuntut Israel menarik pasukan dari Lebanon selatan agar perang benar-benar berakhir. AS menyebut kesepakatan tidak mensyaratkan itu, dan Israel menolak mundur, sehingga risiko perang besar kembali terbuka.

Permintaan Iran membuat kesepakatan AS-Iran berubah dari sekadar “menghentikan perang” menjadi “mengatur ulang peta pendudukan” di Lebanon. Ini bukan detail teknis, karena penarikan pasukan menyangkut kemenangan politik, keamanan perbatasan, dan legitimasi operasi militer Israel.

Pakistan, menurut artikel, menyatakan kesepakatan mencakup penghentian operasi militer termasuk di Lebanon, sejalan dengan tuntutan lama Iran. Namun Araghchi menambah “kerutan baru”: bukan sekadar berhenti menembak, melainkan juga mundur dari wilayah yang direbut.

Israel berada dalam dilema strategis karena ingin melumpuhkan kemampuan Hizbullah tanpa merusak kesepakatan yang didorong sekutu utamanya, Amerika Serikat. Israel menginvasi Lebanon selatan setelah Hizbullah menembakkan rudal lintas perbatasan pada pekan pertama perang, lalu memperluas jejak militer hingga level yang “tak terlihat dalam beberapa dekade”.

Walau Hizbullah melemah, artikel menegaskan kelompok itu masih punya kemampuan menyerang Israel. Ini membuat efektivitas kampanye Israel dipertanyakan: operasi panjang bisa menguras legitimasi internasional, tetapi penghentian dini bisa menyisakan ancaman.

Fakta penting lain: hingga Selasa malam, Netanyahu disebut belum melihat memorandum of understanding AS-Iran, menurut sumber yang memahami situasi. Sumber lain menyatakan pejabat Israel bahkan belum meminta dokumen itu dari negosiator AS, menciptakan kesan koordinasi yang timpang di tengah perang.

Duta Besar Israel untuk AS, Yechiel Leiter, mengatakan kepada NPR bahwa memasukkan Lebanon dalam kesepakatan itu “tidak perlu dan tidak membantu”. Pernyataan ini memperlihatkan ketakutan Israel bahwa arena Lebanon dijadikan kartu tawar dalam paket yang lebih besar: nuklir Iran, sanksi, dan stabilitas energi.

Presiden AS Donald Trump juga melontarkan kritik terbuka, menyebut ia “tidak senang” dengan cara Israel menangani Lebanon dan Hizbullah. Trump menilai strategi itu “terus berjalan selamanya”, dan menyoroti korban: hampir 4.000 tewas di Lebanon termasuk ratusan warga sipil, serta lebih dari 1 juta mengungsi.

Di sisi Lebanon, pemerintahnya menjalankan negosiasi langsung yang dimediasi AS dengan Israel, tanpa Hizbullah sebagai pihak. Beberapa gencatan senjata pernah diumumkan tetapi “tak pernah diterapkan di lapangan”, menandakan masalahnya bukan hanya teks perjanjian, melainkan komando, kepatuhan, dan mekanisme verifikasi.

Dua pejabat regional yang mengetahui isi kesepakatan sementara menyebut Israel akan diminta meninggalkan hampir seluruh wilayah yang didudukinya di Lebanon, kecuali beberapa titik bukit di perbatasan. Mereka juga menyatakan Iran memaksa memasukkan Lebanon pada hari-hari terakhir negosiasi, sehingga Lebanon menjadi “pasal menit-menit akhir” yang paling eksplosif.

UNIFIL melaporkan Israel dan Hizbullah masih saling tembak, meski pada level “berkurang signifikan”. Ini penting karena menandakan gencatan senjata de facto mungkin terjadi, tetapi belum ada jaminan ia akan bertahan ketika satu pihak merasa dirugikan oleh tafsir kesepakatan.

Kesepakatan juga mencakup pembukaan “segera” Selat Hormuz dan pencabutan blokade angkatan laut AS atas pelabuhan Iran, menurut pejabat senior AS. Data pelacakan kapal menunjukkan setidaknya dua tanker minyak meninggalkan Iran pada Selasa, menembus blokade tanpa dihentikan, sebagai ekspor minyak mentah pertama Iran dalam dua bulan.

TankerTrackers.com menyebut dua kapal berbendera Iran, Diona dan Hero II, membawa total 3,8 juta barel minyak mentah, diverifikasi dengan citra satelit. Jika arus ini berlanjut, pasar energi bisa merespons cepat, tetapi stabilitasnya bergantung pada apakah pasal Lebanon memicu perang ulang.

Bagian paling sensitif tetap program nuklir Iran: AS dan Iran akan memasuki 60 hari negosiasi mengenai nuklir dan potensi pelonggaran sanksi, menurut pejabat Pakistan yang membantu mediasi. Namun AS belum menjelaskan siapa yang memverifikasi kepatuhan Iran, serta bagaimana nasib uranium sangat diperkaya yang diduga terkubur di bawah situs nuklir yang rusak berat akibat serangan AS musim panas lalu.

Menurut pejabat regional, Iran setuju membahas cara “mengencerkan atau memindahkan” uranium, tetapi kesediaan finalnya belum jelas karena penolakan kelompok garis keras. Sementara itu, paket insentif yang disebut mencakup kemungkinan pelepasan dana beku Iran dan dana rekonstruksi hingga 300 miliar dolar jika Teheran memenuhi tolok ukur tertentu, meski Trump kemudian menyatakan AS tidak akan “berinvestasi” di Iran.

Masalah inti kesepakatan ini bukan sekadar isi, melainkan siapa yang punya kuasa untuk memaksakan kepatuhan pada pihak yang tidak menandatangani. Israel menolak mundur, Iran menjadikan penarikan sebagai definisi “akhir perang”, dan AS tampak ingin menutup perang tanpa mengunci komitmen Israel secara eksplisit.

Di titik ini, kesepakatan tampak seperti jembatan yang dibangun dari dua tepi dengan ukuran berbeda. Satu sisi menuntut perubahan fakta di lapangan di Lebanon, sisi lain menjual gencatan senjata sebagai jeda untuk menata ulang isu nuklir dan sanksi.

Jika Israel tetap bertahan di Lebanon, Iran akan punya alasan politik untuk menyatakan kesepakatan dilanggar, lalu memaklumi eskalasi baru melalui proksi. Jika Israel mundur cepat tanpa arsitektur keamanan, Hizbullah bisa mengklaim kemenangan dan mengisi ruang kosong, yang bagi Israel adalah risiko eksistensial.

Karena itu, klaim bahwa “Lebanon tidak perlu dimasukkan” justru mengabaikan kenyataan bahwa perang modern di kawasan ini selalu lintas-front. Lebanon, Hormuz, dan nuklir adalah satu ekosistem tekanan, dan setiap pihak berusaha mengikat isu yang menguntungkan mereka ke dalam satu paket.

Kritik Trump tentang lamanya perang dan tingginya korban memberi sinyal perubahan toleransi politik di Washington. Tetapi kritik publik tanpa mekanisme pemaksaan hanya memperlebar jarak persepsi: Israel melihat keamanan perbatasan, AS melihat beban perang yang tak kunjung selesai.

Kesepakatan AS-Iran menjanjikan pembukaan Selat Hormuz, jeda perang, dan jalan menuju negosiasi nuklir, tetapi pasal Lebanon bisa menjadi ranjau yang meledakkan semuanya. Ketika Iran menuntut penarikan Israel dan Israel menolak, “akhir perang” berubah menjadi perdebatan tentang garis batas dan martabat politik.

Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan: apakah diplomasi mampu memaksa perubahan di lapangan, atau hanya menunda perang berikutnya. Jika gencatan senjata hanya menjadi jeda untuk mengatur ulang posisi, maka yang “dibuka” bukan hanya Hormuz, melainkan juga pintu menuju siklus kekerasan baru. (Orbit dari berbagai sumber, 20 Juni 2026)