Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tak Disetop, BGN Dievaluasi
ORBITINDONESIA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tidak akan disetop, meski jadi tuntutan demonstrasi mahasiswa di Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan tetap berjalan sambil dibenahi.
Di tengah tekanan publik soal pemborosan APBN, program MBG ikut diseret ke ruang protes jalanan. BEM UI dan kelompok mahasiswa lain bahkan menempatkan “menghentikan MBG” sebagai salah satu dari lima tuntutan utama pada aksi 12 Juni 2026.
Qodari merespons dengan bahasa yang sengaja membumi dan emosional. “Ada ibu hamil... balita disuruh berhenti makan?” katanya, untuk menegaskan bahwa penerima manfaat MBG adalah kelompok rentan yang kebutuhannya tidak bisa dijeda.
Namun pemerintah juga mengakui ada persoalan implementasi yang tidak kecil. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
Keputusan “stop sementara” SPPG yang belum operasional adalah sinyal bahwa masalahnya bukan pada ide, melainkan pada mesin pelaksana. Kebijakan ini mengarah pada disiplin tata kelola: menahan ekspansi sebelum fondasi operasionalnya stabil.
Qodari menyebut evaluasi menyeluruh mencakup penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi, tata kelola, dan pelibatan vendor lokal. Ini penting karena program pangan berskala nasional sering bocor di tiga titik: data sasaran, pengadaan, dan pengawasan kualitas.
Di lapangan, MBG diklaim membantu anak sekolah memperoleh sarapan dan makanan bergizi lebih teratur. Klaim ini selaras dengan tujuan resmi yang disebut Qodari: meningkatkan kesehatan dan kecerdasan, sekaligus menurunkan stunting pada generasi muda.
Masalahnya, tujuan besar tidak otomatis menghasilkan dampak besar tanpa desain yang rapi. Jika SPPG belum siap, rantai pasok rapuh, dan standar gizi tak seragam, maka MBG berisiko menjadi program “ramai di anggaran, sunyi di hasil”.
Protes mahasiswa soal pemborosan APBN juga tidak bisa dibaca sekadar penolakan pada makan gratis. Itu adalah kritik pada prioritas fiskal, terutama ketika harga kebutuhan pokok dan BBM menjadi keluhan yang lebih dekat dengan dapur rumah tangga.
Di sisi lain, pemerintah memakai argumen moral dan biologis: kelompok rentan tidak bisa menunggu. Ketegangan ini menciptakan dilema kebijakan klasik, yakni menyeimbangkan urgensi bantuan dengan ketelitian tata kelola.
Pernyataan “hanya orang mati yang tidak ada masalah” terdengar realistis, tetapi bisa juga menjadi tameng retoris. Publik tidak menuntut program tanpa kendala, melainkan menuntut kendala yang diakui, diukur, dan diselesaikan dengan tenggat yang jelas.
Jika MBG memang prioritas Presiden Prabowo, maka standar akuntabilitasnya harus lebih tinggi dari program biasa. Prioritas bukan sekadar tidak boleh berhenti, tetapi juga tidak boleh dibiarkan berjalan dengan kebocoran yang dianggap “dinamika”.
Langkah menghentikan sementara SPPG yang belum operasional patut diapresiasi sebagai rem darurat. Namun rem saja tidak cukup, karena publik juga memerlukan peta jalan: kapan evaluasi selesai, indikator apa yang dipakai, dan siapa yang bertanggung jawab bila target meleset.
Dalam konteks politik, MBG juga mudah berubah menjadi simbol: bagi pemerintah, simbol keberpihakan pada gizi; bagi pengkritik, simbol pemborosan. Jalan keluarnya bukan adu simbol, melainkan transparansi data penerima, mutu menu, serta biaya per porsi yang bisa diaudit publik.
Pelibatan vendor lokal yang disebut Qodari membuka peluang pemerataan ekonomi, tetapi juga membuka ruang konflik kepentingan bila pengadaan tidak bersih. Di sinilah pengawasan independen, audit rutin, dan kanal pengaduan yang responsif menjadi penentu, bukan sekadar pelengkap.
Program Makan Bergizi Gratis tidak akan disetop, tetapi pemerintah sendiri mengakui perlunya penataan serius melalui evaluasi dan penghentian sementara SPPG yang belum berjalan. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi “setuju atau menolak MBG”, melainkan “seberapa jujur negara mengukur dampaknya dan seberapa tegas negara membenahi kebocorannya”.
Jika MBG benar-benar untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah, maka program itu harus tahan uji: uji gizi, uji biaya, dan uji tata kelola. Pada akhirnya, bantuan paling bermartabat adalah yang tidak hanya cepat dibagikan, tetapi juga bersih dipertanggungjawabkan. (Orbit dari berbagai sumber, 18 Juni 2026)
