Pencopotan Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan Harta Rp110 Miliar
ORBITINDONESIA.COM – Pencopotan Dirut PLN Darmawan Prasodjo mendadak mengguncang publik, sekaligus memantik sorotan pada LHKPN yang mencatat harta Rp110,07 miliar. Pergantian ini menempatkan Suroso Isnandar sebagai Dirut PLN baru, di saat transisi energi dan transformasi digital PLN sedang dikejar.
Keputusan pergantian pucuk pimpinan PT PLN (Persero) disahkan lewat RUPSLB daring pada Rabu, 14 Oktober 2026. Nama Darmawan Prasodjo resmi keluar dari kursi Direktur Utama setelah memimpin sejak Desember 2021.
Komisaris Independen PLN, Andi Arief, mengonfirmasi pergantian itu dan menyampaikan apresiasi. “Saya yakin Pak Suroso dirut baru akan melakukan transformasi lanjutan,” ujarnya pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Di ruang publik, isu ini tidak berhenti pada soal suksesi. Perhatian segera bergeser ke rekam jejak Darmawan dan lonjakan persepsi tentang kekayaan pejabat BUMN.
PLN bukan korporasi biasa, karena ia menyangkut listrik rumah tangga, industri, dan stabilitas ekonomi. Karena itu, pergantian Dirut PLN selalu dibaca sebagai sinyal politik energi sekaligus sinyal tata kelola.
Masuknya Suroso Isnandar, yang sebelumnya Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan, memberi pesan spesifik. Negara tampak ingin memastikan agenda energi baru terbarukan tidak kehilangan momentum.
Namun publik juga menuntut kejelasan: apakah pergantian ini murni regenerasi, atau koreksi atas arah kebijakan. Di titik ini, komunikasi korporasi dan pemerintah menjadi penentu kepercayaan.
Data LHKPN KPK periodik 2025 yang dilaporkan 3 Februari 2026 mencatat harta bersih Darmawan sebesar Rp110.072.697.106. Angka ini merupakan nilai setelah dikurangi utang Rp625,5 juta.
Komposisi hartanya menonjol pada kas dan setara kas senilai Rp42,9 miliar. Ia juga memiliki surat berharga sekitar Rp20,5 miliar, yang menunjukkan profil aset finansial yang relatif likuid.
Dari sisi aset riil, Darmawan tercatat memiliki 11 bidang tanah dan bangunan senilai total Rp45,7 miliar. Persebarannya meliputi Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Bantul, Klaten, hingga Depok.
Kombinasi aset likuid dan properti membuat sorotan publik semakin tajam. Di satu sisi, LHKPN adalah instrumen transparansi, tetapi di sisi lain ia memunculkan pertanyaan asal-usul pertumbuhan kekayaan yang harus dijelaskan dengan terang.
Dari perspektif korporasi, pergantian Dirut PLN terjadi saat transformasi digital dan efisiensi menjadi kata kunci. Setiap perubahan kepemimpinan berisiko mengubah ritme program, terutama bila targetnya lintas tahun dan lintas pemerintahan.
Namun, profil Suroso yang dekat dengan proyek dan EBT bisa dibaca sebagai upaya menjaga kesinambungan transisi energi. Itu penting karena proyek pembangkit, jaringan, dan pembiayaan biasanya menuntut kepastian kebijakan.
Jejak akademik Darmawan juga menjelaskan mengapa ia dulu dianggap figur transformator. Ia alumni Texas A&M University, dengan doktor di bidang Natural Resource Economics pada 2011, setelah menempuh studi komputer sejak 1994.
Ia juga pernah menjadi research economist di Duke University dan GIS Developer di Texas A&M University. Latar ini selaras dengan narasi PLN yang beberapa tahun terakhir mengedepankan data, digitalisasi, dan perencanaan berbasis sistem.
Di Indonesia, Darmawan sempat memimpin Indonesia Center for Green Economy dan menjadi Ketua Prodi Green Economy di Universitas Surya pada 2012–2013. Ia kemudian masuk orbit kebijakan sebagai Deputi I KSP pada 2015–2019, sebelum menjadi Wadirut PLN pada 2019.
Rangkaian posisi itu membuat kebijakan PLN sering dipersepsikan tidak sepenuhnya teknokratis, melainkan juga politis. Persepsi ini tidak selalu buruk, tetapi menuntut standar akuntabilitas yang lebih tinggi.
Pencopotan Dirut PLN Darmawan Prasodjo seharusnya tidak diperlakukan seperti sekadar drama jabatan. Peristiwa ini adalah momen uji: apakah BUMN strategis bisa menjaga kontinuitas program tanpa tergantung pada satu figur.
Apresiasi Andi Arief menegaskan bahwa pergantian disebut “terukur” dan untuk melanjutkan transformasi. Tetapi publik berhak meminta ukuran yang konkret, bukan hanya narasi, karena listrik menyentuh harga barang dan daya saing industri.
Sorotan pada harta Rp110 miliar juga tidak otomatis berarti salah, tetapi tidak boleh dianggap remeh. Transparansi LHKPN baru bermakna jika diikuti budaya penjelasan yang rapi dan audit yang efektif.
Di sisi lain, ada bahaya simplifikasi yang merusak diskusi. Ketika perhatian hanya pada angka harta, publik bisa kehilangan fokus pada isu lebih besar: bauran energi, keandalan jaringan, dan biaya pokok penyediaan listrik.
Penunjukan Suroso Isnandar memberi harapan pada akselerasi EBT, tetapi juga membawa beban target yang keras. Ia harus membuktikan bahwa transisi energi bukan slogan, melainkan proyek terukur yang tahan uji pembiayaan dan politik.
Yang paling penting, PLN perlu memulihkan komunikasi publik tentang arah kebijakan dan dampaknya. Tanpa itu, setiap pergantian direksi akan dibaca sebagai ketidakpastian, bukan pembaruan.
Pergantian Dirut PLN dari Darmawan Prasodjo ke Suroso Isnandar membuka bab baru, sekaligus menutup fase transformasi yang masih dinilai publik dengan beragam kacamata. Data LHKPN dan pernyataan resmi perusahaan kini menjadi bahan baku utama untuk menguji transparansi dan kesinambungan.
Pertanyaannya sederhana tetapi menentukan: apakah perubahan ini akan membuat PLN lebih akuntabel, lebih efisien, dan lebih cepat menuju energi bersih. Jika jawabannya tidak segera terlihat, publik akan terus mencari makna di balik setiap angka, jabatan, dan keputusan.
(Orbit dari berbagai sumber, 20 Oktober 2026)
