Satrio Arismunandar: Gibran Mundur, Jokowi Bertahan - Membaca Ulang Kemitraan Politik dengan Prabowo
Oleh Satrio Arismunandar, alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI
ORBITINDONESIA.COM - Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI, 12 November 2026, menarik dicermati. Di tengah situasi politik yang tidak biasa, Jokowi justru memilih merespons dengan nada tenang.
Ia menyebut dinamika politik sebagai sesuatu yang biasa. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan politik bersifat sementara dan menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sekilas, pernyataan itu terdengar sederhana. Namun, dalam perspektif politik, ada pesan yang lebih luas di balik pilihan kata-kata Jokowi. Ia tampaknya sedang berusaha memisahkan tiga hal yang selama ini saling berkaitan: nasib politik Gibran, keberlanjutan pemerintahan Prabowo, dan posisi politik keluarga Jokowi dalam konfigurasi kekuasaan nasional.
Hal pertama yang menarik adalah cara Jokowi menormalisasi peristiwa tersebut. Pengunduran diri seorang Wakil Presiden bukanlah dinamika politik biasa. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, peristiwa semacam ini merupakan kejadian luar biasa yang berpotensi menimbulkan konsekuensi politik dan konstitusional. Namun, Jokowi justru memilih bahasa yang meredam dramatisasi.
Dengan menyebut dinamika politik sebagai sesuatu yang biasa, Jokowi seolah ingin menyampaikan bahwa tidak perlu ada kegaduhan berlebihan. Ia tidak menggunakan istilah konflik, tekanan politik, ketidakadilan, apalagi pengkhianatan.
Mencegah Berkembangnya Konflik Terbuka
Pilihan bahasa ini penting karena dapat dibaca sebagai upaya mencegah pengunduran diri Gibran berkembang menjadi konflik terbuka antara keluarga Jokowi dan pemerintahan Prabowo.
Jokowi tampaknya tidak ingin publik mengartikan keputusan Gibran sebagai bentuk perlawanan politik terhadap Prabowo. Setidaknya, ia tidak memberikan ruang bagi tafsir tersebut melalui pernyataan publiknya.
Pernyataan bahwa jabatan politik bersifat sementara juga mengandung pesan tersendiri. Kalimat ini bisa dibaca sebagai penerimaan terhadap konsekuensi politik yang sedang dihadapi Gibran. Jabatan Wakil Presiden, betapapun tinggi kedudukannya, bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Ada kehidupan politik setelah jabatan.
Namun, ada pembacaan lain yang tidak kalah menarik. Dengan mengatakan jabatan hanya sementara, Jokowi seolah ingin menggeser perhatian publik dari posisi Gibran saat ini menuju masa depan politik anaknya. Mundur dari jabatan tidak harus berarti mengakhiri perjalanan politik. Karier politik Gibran masih mungkin berlanjut melalui jalur dan konfigurasi yang berbeda.
Tetapi, bagian paling strategis dari pernyataan Jokowi justru terletak pada penegasan bahwa dirinya tetap mendukung pemerintahan Prabowo, terutama program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Mengapa Jokowi merasa perlu menegaskan hal tersebut tepat setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri?
Jawabannya mungkin terletak pada kebutuhan untuk memisahkan persoalan Gibran dari hubungan politik Jokowi-Prabowo. Jokowi seolah ingin mengirim pesan bahwa apa pun yang terjadi dengan posisi politik anaknya, hal itu tidak otomatis mengubah sikapnya terhadap pemerintahan Prabowo.
Menjaga Relevansi dalam Percaturan Politik
Pesan tersebut memiliki arti penting bagi Prabowo. Pengunduran diri Gibran berpotensi menimbulkan spekulasi mengenai keretakan hubungan kedua tokoh yang sebelumnya membangun kemitraan politik dalam Pemilu 2024. Dengan pernyataan dukungan itu, Jokowi berusaha meredam kemungkinan berkembangnya persepsi bahwa keluarga Jokowi sedang mengambil jarak atau bahkan berseberangan dengan pemerintahan Prabowo.
Namun, dukungan tersebut juga menarik karena tidak dirumuskan sebagai dukungan tanpa batas. Jokowi secara khusus menyebut program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Artinya, ia tetap memiliki ruang untuk menempatkan dirinya sebagai pendukung pemerintahan tanpa harus kehilangan independensi politik dalam menilai kebijakannya.
Di sinilah muncul dimensi lain: posisi Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden.
Jokowi masih memiliki jaringan relawan, hubungan dengan sejumlah elite partai, dan pengaruh politik yang tidak serta-merta hilang setelah meninggalkan Istana. Karena itu, pernyataan dukungan kepada Prabowo juga dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan relevansi dirinya dalam percaturan politik nasional.
Ia tidak sedang mengumumkan diri sebagai oposisi, tetapi juga belum tentu ingin meleburkan seluruh kepentingan politiknya ke dalam pemerintahan Prabowo.
Bagi Prabowo, situasi ini memberikan ruang untuk mempertahankan hubungan baik dengan Jokowi tanpa harus menjadikan persoalan Gibran sebagai konflik antarkubu. Bagi Jokowi, mempertahankan hubungan tersebut juga penting agar pengunduran diri anaknya tidak berujung pada terputusnya akses dan pengaruh politik keluarga mereka.
Konfigurasi Politik 2029
Persoalan berikutnya adalah masa depan konfigurasi politik 2029. Selama ini, hubungan Prabowo-Jokowi-Gibran menjadi salah satu elemen penting dalam peta kekuasaan pasca-Pemilu 2024. Jika Gibran benar-benar tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden setelah seluruh proses konstitusional selesai, konfigurasi tersebut tentu mengalami perubahan.
Pertanyaan besarnya: apakah Jokowi akan tetap menjadi mitra politik Prabowo meskipun Gibran tidak lagi berada di pemerintahan? Ataukah keduanya akan mempertahankan hubungan baik, tetapi mulai menempuh jalur politik masing-masing menjelang Pemilu 2029?
Tentu, pernyataan Jokowi hari ini belum cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dukungan verbal harus dibedakan dari dukungan politik konkret. Ukurannya nanti terlihat dari sikap jaringan relawan Jokowi, dinamika PSI, hubungan dengan partai-partai koalisi, serta bagaimana Prabowo merespons perkembangan politik keluarga Jokowi.
Pada akhirnya, pernyataan Jokowi dapat dibaca sebagai upaya memisahkan nasib politik Gibran dari kemitraan politiknya dengan Prabowo. Ia tidak sedang menyatakan perlawanan, tetapi juga belum tentu sedang melakukan rekonsiliasi politik secara menyeluruh.
Ada satu pesan yang terasa cukup jelas: mundurnya Gibran tidak harus berarti berakhirnya hubungan politik Jokowi dengan Prabowo.
Dalam politik, kehilangan jabatan tidak selalu berarti kehilangan pengaruh. Sebaliknya, mempertahankan hubungan dengan kekuasaan juga tidak selalu berarti menyerahkan seluruh kepentingan politik kepada mitra kekuasaan.
Jokowi tampaknya sedang berusaha menjaga keduanya: memberi ruang bagi perjalanan politik Gibran sekaligus mempertahankan hubungan dengan pemerintahan Prabowo.
Apakah dua kepentingan itu kelak bisa berjalan beriringan, atau justru melahirkan konfigurasi politik baru menjelang 2029, akan menjadi salah satu cerita penting politik Indonesia dalam beberapa bulan mendatang.
Jakarta, 12 November 2026 ***
