Trump Iran Deal Terancam: Netanyahu, Lebanon, dan Retaknya Aliansi AS-Israel
ORBITINDONESIA.COM – Trump Iran deal kembali jadi kata kunci panas, setelah intelijen AS memperingatkan bahwa Benjamin Netanyahu masih berupaya menggagalkan kesepakatan damai AS-Iran. Sub-keyword seperti gencatan senjata Lebanon-Israel, Hizbullah, dan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan kini melekat pada satu pertanyaan: siapa yang sebenarnya mengendalikan arah perang dan diplomasi.
Laporan The Washington Post (19/6/2026) menyebut Israel bertekad melanjutkan operasi militer terhadap Hizbullah di Lebanon. Seorang pejabat AS memperingatkan, keputusan Israel tidak menarik pasukan dari Lebanon selatan bisa menghancurkan kesepakatan yang masih rapuh.
“Terus menduduki sebagian wilayah Lebanon adalah resep menuju bencana,” kata pejabat itu, seraya menilai tanpa penarikan penuh permusuhan Israel-Hizbullah “hampir pasti” kembali. Peringatan ini menempatkan isu Lebanon bukan sekadar front militer, melainkan sumbu yang bisa memutar balik diplomasi AS-Iran.
Di sisi lain, Israel memandang kesepakatan Trump dengan Teheran berpotensi membatasi ruang geraknya menghadapi Hizbullah. Israel juga khawatir kesepakatan itu memperkuat musuh lamanya, Iran, di kawasan.
Kesepakatan sementara Trump-Iran ditandatangani di KTT G7 di Pegunungan Alpen Perancis. Salah satu poin kunci adalah penghentian blokade laut AS dan pembukaan kembali jalur pelayaran penting di Selat Hormuz.
Namun, kesepakatan itu memantik penolakan dari kubu garis keras di AS dan sayap kanan Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir bahkan mengecamnya dengan retorika ekstrem: “Seluruh Lebanon harus terbakar!”
Masalah utamanya bukan hanya tembak-menembak, tetapi struktur insentif yang saling bertabrakan. Trump membutuhkan stabilitas kawasan untuk mengunci kesepakatan, sementara Netanyahu membaca stabilitas itu sebagai pengurangan kebebasan strategis Israel.
Ketika Israel menahan pasukan di Lebanon selatan, ia menciptakan “fakta di lapangan” yang sulit dibatalkan tanpa biaya politik domestik. Tetapi fakta itu juga menjadi pemicu berulang bagi Hizbullah untuk mengklaim legitimasi serangan balasan.
Di atas kertas ada kesepakatan sementara 60 hari yang mencakup penghentian penuh operasi militer Israel di Lebanon. Di lapangan, serangan tetap terjadi dan masing-masing pihak menuduh pihak lain melanggar gencatan senjata.
Badan Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan pesawat tempur dan drone Israel di selatan Lebanon serta Lembah Bekaa. Pejabat militer Israel mengklaim Hizbullah meluncurkan lebih dari 50 proyektil, lalu Israel membalas dengan menyerang “target Hizbullah”.
Seorang pejabat AS mengonfirmasi kepada Anadolu bahwa gencatan senjata mulai berlaku Jumat pukul 16.00 waktu setempat. Namun sebelum itu, media resmi Lebanon melaporkan sedikitnya 31 orang tewas akibat rangkaian serangan Israel di selatan dan timur Lebanon.
Skala korban memperlihatkan mengapa gencatan senjata mudah runtuh karena emosi publik terus diproduksi oleh kematian harian. Data resmi terbaru menyebut operasi militer Israel sejak 2 Maret menewaskan 3.912 orang, melukai 11.873, dan membuat lebih dari satu juta warga mengungsi.
Di Washington, retaknya hubungan Trump-Netanyahu mulai tampil di ruang publik. Wakil Presiden JD Vance memperingatkan Israel agar tidak menjauh dari sekutu terkuatnya, bahkan menyebut Trump “satu-satunya kepala negara” yang bersimpati pada Israel saat ini.
Trump sendiri mengaku tetap punya hubungan baik dengan Netanyahu, tetapi menyelipkan hierarki kekuasaan yang telanjang. “Kami yang memiliki senjata… kami yang memiliki pesawat pengebom B-2,” kata Trump kepada Axios, lalu menambahkan: “Jika bukan karena Donald Trump, Israel akan sudah dihancurkan.”
Pernyataan Trump bukan sekadar gaya bicara, melainkan sinyal bahwa bantuan militer adalah tuas politik. Vance memperkuat pesan itu dengan mengingatkan bahwa “dua pertiga” senjata pertahanan yang melindungi Israel dalam tiga bulan terakhir dibuat dan dibayar Amerika.
Di saat yang sama, Trump juga mengkritik metode perang Israel di Lebanon saat mengumumkan kesepakatan dengan Teheran. “Anda tidak perlu merobohkan sebuah gedung apartemen setiap kali Anda mencari seseorang,” ujarnya, menegaskan biaya sipil menjadi isu legitimasi.
Tekanan politik domestik AS ikut mengubah kalkulus Gedung Putih. Jajak pendapat Pew Research Center yang dikutip dalam laporan menyebut 60 persen warga Amerika berpandangan tidak baik terhadap Israel setelah tindakan Netanyahu di Gaza serta perang di Iran dan Lebanon.
Angka itu penting karena menunjukkan batas toleransi publik AS pada perang yang tak kunjung berhenti. Bila opini publik mengeras, dukungan kongresional dan ruang manuver presiden untuk “membela Israel tanpa syarat” ikut menyempit.
Netanyahu tampak memainkan strategi klasik: menjaga ancaman tetap hidup agar kebutuhan keamanan Israel selalu mendesak. Dalam logika itu, kesepakatan Trump-Iran berbahaya karena mengubah ritme krisis menjadi ritme negosiasi.
Tetapi strategi itu punya efek samping, yaitu membuat Israel terlihat menantang arsitek utama dukungan militernya sendiri. Ketika Vance berkata Israel tidak boleh mengkritik Trump, itu bukan nasihat moral, melainkan peringatan tentang ketergantungan.
Israel juga menghadapi dilema reputasi yang makin mahal. Semakin lama pasukan bertahan di Lebanon selatan, semakin kuat narasi bahwa ini pendudukan, dan semakin mudah Hizbullah merekrut dukungan.
Di sisi Trump, kesepakatan dengan Iran bisa dibaca sebagai upaya memindahkan konflik dari medan perang ke meja transaksi. Namun transaksi hanya bertahan jika sekutu utama tidak merusaknya lewat operasi militer yang memicu eskalasi baru.
Retorika Ben Gvir memperlihatkan bagaimana politik ekstrem mempersempit opsi kebijakan. Saat seorang menteri berkata “Anda harus menjadi gila, menghancurkan semuanya,” ia sedang menormalisasi perang tanpa rem, yang pada akhirnya menabrak kepentingan sekutu.
Di titik ini, konflik Lebanon-Israel menjadi ujian siapa yang memegang kemudi kebijakan luar negeri Israel. Jika Netanyahu tidak mampu atau tidak mau menarik pasukan, maka ia sedang memilih jalur konfrontasi yang merusak kesepakatan AS-Iran dan memperdalam jarak dengan Washington.
Trump Iran deal mungkin ditandatangani di panggung G7, tetapi nasibnya ditentukan di desa-desa Lebanon selatan dan ruang rapat kabinet Israel. Selama penarikan pasukan Israel tidak terjadi dan serangan balasan terus berulang, gencatan senjata hanya jeda untuk menghitung korban berikutnya.
Pertanyaannya kini bukan sekadar apakah Hizbullah dan Israel bisa menahan tembak, melainkan apakah Netanyahu bersedia menahan politik domestiknya sendiri. Jika tidak, aliansi AS-Israel akan tetap ada di atas kertas, tetapi rapuh dalam praktik, karena diplomasi tidak bisa hidup di bawah bayang-bayang pendudukan dan pembalasan tanpa akhir. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Juni 2026)
