• Home
• Opini

Kolier L. Haryanto: Dari Jalanan Ke Parlemen - Refleksi Kemenangan Student List Serbia Bagi Indonesia

Oleh Kolier L. Haryanto, Pendiri Peace Café; President of The Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) 1986-1987

ORBITINDONESIA.COM - Demokrasi tidak selalu kehilangan kepercayaan publik karena rakyat berhenti mencintai ide tentang demokrasi. Seringkali, justru sebaliknya: rakyat tetap percaya pada pentingnya suara mereka, tetapi mulai meragukan saluran-saluran politik yang selama ini mengklaim mengatasnamakan mereka.

Di persimpangan krisis kepercayaan inilah, kisah Serbia menjadi sangat menarik untuk disimak.

Pada 25 Oktober 2026, gerakan yang dikenal sebagai Student List mengikuti pemilihan parlemen Serbia dan meraih kemenangan elektoral yang mengejutkan. Berdasarkan pengumuman awal Komisi Pemilihan Umum Serbia (Republic Electoral Commission/RIK) pada 26 Oktober, daftar tersebut memperoleh 52,71 persen suara dari data yang masuk, dengan proyeksi perolehan 140 dari 250 kursi parlemen. Meskipun Reuters melaporkan proyeksi yang sedikit berbeda – yaitu 139 kursi berdasarkan penghitungan cepat – satu hal yang pasti: ini adalah tsunami politik yang lahir dari luar lingkaran elite konvensional.

Terlepas dari angka final yang menunggu penetapan resmi, peristiwa ini menyodorkan pertanyaan fundamental yang layak kita diskusikan di meja Peace Café: bagaimana sebuah gerakan yang tumbuh dari protes jalanan dapat memasuki parlemen tanpa terlebih dahulu membangun mesin partai politik konvensional atau bergantung pada satu figur pemimpin tunggal?

Pertanyaan ini bukan sekadar kuriositas asing. Ia relevan bagi Indonesia. Bukan karena pengalaman Serbia harus ditiru mentah-mentah, melainkan karena demokrasi kita juga sedang bergulat dengan persoalan serupa: krisis kepercayaan, stagnasi regenerasi politik, dan melebarnya jurang antara aspirasi warga dengan keputusan pemegang kuasa.

Apa Sebenarnya Student List?

Secara harfiah, Student List berarti "Daftar Mahasiswa". Nama lengkap koalisi elektoral mereka adalah Student List – Students Are Winning. Namun, istilah ini tidak boleh dibaca secara sempit seolah-olah hanya mahasiswa yang berhak duduk di parlemen.

Mahasiswa adalah motor penggerak, namun kandidat yang diajukan berasal dari spektrum masyarakat yang luas: akademisi, dokter, aktivis lingkungan, seniman, hingga profesional muda. Gerakan ini lahir dari plenums – majelis mahasiswa –

yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan secara kolektif. Mereka mendaftar bukan sebagai partai, melainkan sebagai kelompok warga (citizens' group), sebuah celah hukum yang memungkinkan warga bersaing tanpa label partai.

Dengan demikian, Student List lebih tepat dipahami sebagai manifestasi politik dari gerakan sosial yang digerakkan oleh mahasiswa, namun membuka representasi bagi berbagai profesi.

Poin ini krusial. Gerakan ini tidak mengklaim monopoli kebenaran atas nama pemuda. Mereka sedang mendobrak gerbang yang selama ini dijaga oleh "kartel partai," membuka jalan bagi orang-orang di luar lingkaran elite untuk memperoleh mandat melalui kotak suara.

Model ini dimungkinkan oleh sistem pemilu Serbia yang proporsional daftar terbuka, di mana kelompok warga pun berhak mengajukan daftar kandidat selama memenuhi ambang batas dukungan signatures. Artinya, pintu menuju parlemen tidak sepenuhnya dimonopoli oleh oligarki partai.

Dari Tragedi Menjadi Tuntutan Perubahan

Gerakan ini tidak lahir dari ruang hampa. Titik nolnya adalah tragedi runtuhnya kanopi beton di stasiun kereta Novi Sad pada 1 November 2024. Peristiwa yang menewaskan 16 orang itu bukan sekadar kecelakaan; ia memicu amarah publik terhadap kelalaian institusi dan korupsi dalam proyek renovasi.

Protes yang awalnya berkabung berubah menjadi gerakan penuntutan akuntabilitas. Tuntutannya meluas: pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan pembenahan lembaga negara. Puncaknya, mereka mendesak pemilu lebih awal dan mengubah energi jalanan menjadi daftar kandidat elektoral.

Di sini terdapat pelajaran pertama: kemarahan publik hanya memperoleh daya ubah yang berkelanjutan ketika diterjemahkan menjadi tuntutan institusional yang terukur.

Tragedi dapat menyatukan masyarakat dalam duka, dan demonstrasi dapat memaksa isu masuk ke ruang publik. Namun, perubahan jangka panjang membutuhkan lebih dari sekadar simbol; ia membutuhkan prosedur yang transparan, penegakan hukum yang konsisten, dan lembaga yang sanggup mencegah terulangnya kegagalan. Itulah perbedaan antara politik yang berhenti pada teriakan, dan politik yang menghasilkan perbaikan.

Bisakah Demokrasi Berjalan Tanpa Pemimpin Tunggal?

Salah satu ciri paling memikat dari Student List adalah penolakannya terhadap kultus individu. Mereka menekankan pengorganisasian kolektif, mengurangi ketergantungan pada popularitas satu tokoh.

Namun, tidak adanya pemimpin tunggal bukan berarti tidak adanya kepemimpinan. Kepemimpinan bisa didistribusikan, tetapi tanggung jawab harus tetap terpusat dan jelas.

Gerakan kolektif segera akan diuji oleh realitas pemerintahan. Siapa yang mengambil keputusan ketika terjadi kebuntuan? Bagaimana menentukan prioritas anggaran yang rumit? Siapa yang bertanggung jawab jika kebijakan energi atau luar negeri yang diambil ternyata keliru?

Reuters mencatat bahwa pasca-kemenangan ini, kecemasan publik mulai muncul mengenai bagaimana kelompok yang beragam ini akan membentuk pemerintahan yang kohesif. Ada perbedaan mendasar antara mengorganisasi perlawanan dan mengelola negara. Gerakan sosial bisa bersatu karena musuh yang sama (korupsi), tetapi mereka sering terpecah ketika harus menentukan solusi yang detail.

Demokrasi kolektif membutuhkan prosedur yang ketat. Tanpa itu, gerakan yang menolak dominasi elite justru berisiko melahirkan kelumpuhan administrasi atau dominasi baru yang tersembunyi di balik nama "kolektif".

Pelajaran bagi Indonesia

Indonesia memiliki memorinya sendiri tentang kekuatan mahasiswa. Reformasi 1998 adalah bukti bahwa mahasiswa bisa menjadi katalisator perubahan. Penelitian Ramadlan dan Aminuddin (2025) juga menegaskan bahwa aktivisme mahasiswa pasca-otoritarianisme terus berevolusi, membangun aliansi dengan masyarakat sipil untuk mengawasi kekuasaan.

Namun, konteks Serbia mengajak kita berpikir lebih jauh: bagaimana jika energi itu tidak hanya mengawasi dari luar, tetapi masuk ke dalam sistem?

Jawabannya harus realistis terhadap konstitusi kita. Indonesia menganut sistem presidensial dengan open legal policy yang membatasi peserta pemilu legislatif hanya pada partai politik. Kelompok warga atau gerakan mahasiswa tidak dapat serta-merta meniru mekanisme Student List untuk mencalonkan diri secara independen ke DPR.

Namun, perbedaan jalur hukum ini bukan alasan untuk mati kreativitas. Tantangannya adalah: bagaimana memperluas representasi warga tanpa melanggar desain konstitusional?

Jalannya bisa melalui penguatan masyarakat sipil, koalisi isu strategis, atau mendesak partai politik untuk membuka keran rekrutmen bagi non-kader yang berintegritas. Partai politik tetaplah instrumen vital dalam demokrasi; yang perlu diperbaiki adalah kualitas demokrasi internal dan rekrutmennya, bukan serta-merta membubarkannya demi gerakan informal.

Mengubah Suara Menjadi Kepercayaan

Kemenangan elektoral hanyalah garis start, bukan garis finis. Setelah memperoleh kursi, Student List harus membuktikan bahwa janji perubahan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang membumi.

Keberhasilan mereka kelak tidak diukur dari berapa banyak kursi yang didapat, melainkan dari apakah proses hukum menjadi lebih independen, apakah pengadaan publik menjadi transparan, dan apakah warga merasa memiliki ruang untuk menagih janji.

Bagi Indonesia, refleksi ini menyentuh esensi pembangunan dan perdamaian. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui pencitraan, melainkan melalui keadilan yang bekerja: hukum yang tidak tumpul ke atas, layanan publik yang adil, dan anggaran yang bertanggung jawab.

Di situlah demokrasi bertemu dengan perdamaian. Lembaga yang dipercaya adalah prasyarat bagi resolusi konflik yang damai dan kerja sama sosial.

Peace Café memandang pengalaman Serbia bukan sebagai resep jadi, melainkan sebagai undangan untuk berpikir jernih. Gerakan mahasiswa tidak otomatis lebih suci dari partai politik. Organisasi tanpa pemimpin tidak otomatis lebih demokratis.

Yang menentukan adalah kualitas institusi dan integritas orang-orang di dalamnya.

Pelajaran terpenting dari Serbia bukanlah bahwa mahasiswa harus menggantikan partai. Pelajarannya adalah: tidak ada organisasi yang boleh merasa menjadi satu-satunya pemilik aspirasi rakyat.

Ketika warga merasa suaranya macet, demokrasi wajib menyediakan jalan agar kepercayaan dapat dibangun kembali. Pertanyaan yang layak kita bawa pulang dari Balkan bukan sekadar tentang kemenangan pemilu, melainkan: apakah sistem politik kita memberi cukup ruang bagi warga untuk memperbaiki kekuasaan tanpa harus kehilangan harapan pada demokrasi itu sendiri?

Sebab demokrasi tidak selesai ketika suara dihitung. Demokrasi baru memperoleh maknanya ketika suara itu berubah menjadi tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan kehidupan publik yang lebih adil, bermartabat, dan damai.

Peace, Human Dignity, Peace for All.

Referensi

1. Republic Electoral Commission (RIK), Serbia. (2026, 26 Oktober). Preliminary results of the parliamentary elections held on 25 October 2026. Sumber resmi untuk hasil sementara. Angka 52,71% dan proyeksi 140 kursi merujuk pada penghitungan yang diumumkan saat itu.

2.  Reuters. (2026, 26 Oktober). After Vucic defeat, Serbia waits to learn how student-backed leaders will govern. Laporan mengenai hasil sementara, latar belakang gerakan, dan tantangan pembentukan pemerintahan (Proyeksi 139 kursi).

3.  OSW Centre for Eastern Studies. (2026, 21 Oktober). *Vučić or the students? Serbia ahead of the parliamentary elections. Analisis mengenai asal-usul gerakan, seleksi kandidat, dan platform Student List.

4.  National Assembly of the Republic of Serbia. Elections and Electoral System. Sumber resmi tentang sistem proporsional dan hak partai, koalisi, serta kelompok warga untuk mengajukan daftar kandidat.

5.  Ramadlan, M. F. S., & Aminuddin, M. F. (2025). “Student Activism in Post-Authoritarian Indonesia: Higher Education Reform, Movement Dynamics, and Shifting Political Narratives.” Jurnal Wacana Politik, 10(3).

6. International IDEA.The Global State of Democracy: Indonesia. Referensi kerangka demokrasi Indonesia. ***