BRAN Prabowo: Dedi Prasetyo dan Ujian Reforma Agraria Nasional
ORBITINDONESIA.COM – BRAN Prabowo resmi dimulai lewat pelantikan Jenderal Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Namun Dedi menegaskan badan baru ini belum bisa langsung operasional karena harus menyusun struktur, mengisi jabatan, dan berkoordinasi dengan Mensesneg serta KemenPAN-RB.
Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) lahir setelah RUU Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang. Lembaga ini ditempatkan langsung di bawah Presiden dengan mandat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan bantuan penyelesaian sengketa agraria nasional.
Di atas kertas, BRAN menjanjikan komando yang lebih tegas untuk konflik pertanahan yang berlarut. Tetapi sejak awal sudah muncul isu kunci: pembagian tugas dengan ATR/BPN dan batas fungsi mediasi yang tidak sepenuhnya dialihkan.
Dedi menyebut struktur BRAN akan terdiri dari dua wakil kepala, satu sekretaris utama, dan empat deputi. Tahap pertama yang ia lakukan adalah asesmen pejabat pengisi pos-pos strategis sebelum menyusun rencana kerja hingga akhir 2026 dan rancangan 2027.
Penekanan Dedi pada asesmen dan struktur menunjukkan satu kenyataan: reformasi agraria sering tersandera desain kelembagaan. Tanpa garis komando, anggaran, dan kewenangan yang terang, badan baru mudah menjadi etalase kebijakan.
BRAN diberi mandat membantu penyelesaian sengketa agraria, termasuk mediasi konflik masyarakat dan korporasi. Tetapi artikel ini juga menegaskan tidak semua fungsi mediasi konflik pertanahan akan dialihkan, sehingga potensi tumpang tindih dengan ATR/BPN tetap terbuka.
Di titik ini, kunci efektivitas BRAN bukan sekadar jumlah deputi, melainkan kejelasan “siapa memutus apa” saat konflik memanas. Jika BRAN hanya memediasi sementara keputusan tetap terpencar, publik akan melihatnya sebagai birokrasi tambahan, bukan pemecah kebuntuan.
Penempatan BRAN langsung di bawah Presiden memberi peluang percepatan, karena jalur eskalasi lebih pendek. Tetapi model ini juga menuntut standar akuntabilitas lebih tinggi, sebab setiap kegagalan akan dibaca sebagai kegagalan politik pusat.
Rencana kerja yang disebut Dedi untuk 2026 dan 2027 memberi sinyal orientasi jangka menengah. Namun ukuran keberhasilan reformasi agraria tidak cukup dinilai dari dokumen rencana, melainkan dari berkurangnya sengketa, kepastian hak, dan pemulihan rasa adil di desa-desa.
Transisi Dedi dari Wakapolri ke Kepala BRAN juga memunculkan pertanyaan tentang pendekatan negara terhadap konflik agraria. Konflik tanah sering beririsan dengan keamanan, tetapi akar masalahnya biasanya administratif, ekonomi, dan ketimpangan akses.
Pelantikan Dedi Prasetyo dapat dibaca sebagai pesan bahwa reforma agraria akan dikawal dengan disiplin komando. Namun pendekatan komando tidak boleh mengubah reforma agraria menjadi sekadar proyek ketertiban, karena inti isu adalah keadilan distribusi dan kepastian hukum.
BRAN harus segera menjawab dua hal yang paling dicari publik: kewenangan finalnya apa, dan jalur penyelesaian sengketa akan lebih cepat atau justru lebih panjang. Jika pembagian tugas dengan ATR/BPN tidak tegas, masyarakat akan kebingungan, sementara korporasi bisa memanfaatkan celah prosedural.
Asesmen pejabat yang dijanjikan Dedi penting, tetapi publik berhak menuntut transparansi kriteria dan target kinerja. Reformasi agraria bukan lomba membangun struktur, melainkan ujian keberpihakan, konsistensi, dan keberanian membongkar simpul konflik lama.
BRAN juga harus menjaga jarak dari godaan menjadi “super body” yang menumpuk kewenangan tanpa hasil. Yang dibutuhkan adalah koordinasi yang memotong ego sektoral, bukan menambah satu simpul baru dalam rantai birokrasi.
BRAN Prabowo dimulai dengan janji penataan organisasi, bukan aksi lapangan, dan itu wajar untuk lembaga baru. Tetapi jam politiknya berjalan cepat, karena konflik agraria tidak menunggu asesmen selesai.
Jika BRAN mampu memperjelas mandat, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menutup ruang tumpang tindih dengan ATR/BPN, ia bisa menjadi tonggak baru reforma agraria nasional. Jika tidak, ia berisiko menjadi simbol kuat tanpa daya, sementara ketidakadilan tanah tetap berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Orbit dari berbagai sumber, 3 Oktober 2026)
