Prabowo Lantik Pimpinan Baru BGN, Skandal Korupsi MBG Disorot
ORBITINDONESIA.COM – Pelantikan Kepala BGN Nanik S Deyang serta Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono menandai babak baru Badan Gizi Nasional. Presiden Prabowo Subianto mengucap sumpah jabatan di Istana Negara, saat publik masih menagih jawaban atas dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prabowo melantik tiga pejabat itu melalui Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026. Isi keputusan itu mencakup pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN, serta pemberhentian Wakil Kepala BPKP.
Pelantikan ini terjadi setelah pimpinan sebelumnya dicopot karena terseret perkara korupsi. Kompas.com menyebut Dadan Hindayana dicopot dari Kepala BGN, serta Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya dari posisi wakil.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pergantian diambil setelah monitoring dan evaluasi selama hampir 1,5 tahun. Pernyataan itu menegaskan bahwa masalah BGN dipandang bukan insiden sesaat, melainkan akumulasi kinerja dan tata kelola.
Sehari setelah pencopotan, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan pihak terkait sebagai tersangka. Kasusnya menyasar dugaan korupsi tata kelola program MBG pada BGN periode 2025–2026.
Dalam sumpah jabatan, Prabowo menekankan kesetiaan pada UUD 1945 dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Kalimat itu terdengar normatif, tetapi konteksnya membuatnya berubah menjadi peringatan keras tentang tata kelola uang publik.
Program MBG adalah kebijakan berbiaya besar dan berisiko tinggi karena menyentuh rantai pasok pangan, logistik, dan pengadaan. Di titik ini, BGN bukan sekadar lembaga teknis, melainkan simpul anggaran yang rawan ditunggangi kepentingan.
Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung memperlihatkan bahwa problemnya diduga berada pada “tata kelola”, bukan hanya perilaku individu. Itu biasanya berarti ada celah prosedur, pengawasan lemah, atau desain program yang membuka ruang permainan.
Keputusan mengganti pimpinan setelah evaluasi 1,5 tahun menyiratkan dua hal yang sama-sama berat. Pertama, ada waktu panjang ketika sinyal bahaya mungkin sudah terbaca, tetapi perbaikan belum cukup cepat.
Kedua, pergantian mendadak berpotensi menciptakan jeda operasional pada program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Jika transisi tidak rapi, yang terdampak pertama adalah penerima manfaat, bukan para elit pengelola.
Masuknya unsur militer aktif atau purnawirawan dalam jabatan strategis seperti Wakil Kepala BGN sering dibaca sebagai upaya memperkuat disiplin eksekusi. Namun ukuran keberhasilan di BGN bukan hanya ketertiban komando, melainkan transparansi kontrak, kualitas makanan, dan ketepatan sasaran.
Di era ketika publik bisa menelusuri jejak pengadaan lewat data, legitimasi BGN akan ditentukan oleh keterbukaan. Laporan berkala, audit independen, dan mekanisme pengaduan yang responsif menjadi pembuktian yang lebih kuat daripada seremoni pelantikan.
Pelantikan Nanik S Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono adalah sinyal bahwa Prabowo ingin memutus mata rantai skandal di BGN. Tetapi sinyal politik tidak otomatis berubah menjadi reformasi birokrasi, jika sistem pengadaan dan pengawasan tetap sama.
Publik perlu membaca kasus MBG sebagai pelajaran desain kebijakan, bukan sekadar drama tersangka. Program yang menyasar jutaan porsi makanan per hari akan selalu menggoda, karena setiap celah kecil bisa menjadi keuntungan besar.
Karena itu, pimpinan baru harus memulai dari hal yang paling tidak populer bagi para pemburu rente, yakni membuka data. Daftar vendor, harga satuan, standar gizi, hingga sebaran penerima harus dapat diuji oleh publik dan lembaga pengawas.
Evaluasi 1,5 tahun yang disebut Mensesneg seharusnya tidak berhenti sebagai alasan pergantian. Evaluasi itu perlu diterjemahkan menjadi peta risiko, daftar kebocoran, dan koreksi prosedur yang diumumkan agar akuntabilitas tidak menguap.
Jika BGN gagal berbenah, MBG akan berubah dari kebijakan gizi menjadi arena transaksi. Pada titik itu, negara bukan sedang memberi makan anak-anak, melainkan sedang memberi makan jaringan kepentingan.
BGN kini memulai lagi dengan pimpinan baru, tetapi memori publik tentang korupsi MBG masih segar. Pelantikan hanya gerbang, sedangkan ujian sesungguhnya adalah keberanian menutup celah dan menghukum pelanggaran tanpa pandang bulu.
Pertanyaannya sederhana dan tajam: apakah BGN akan menjadi institusi yang menjaga gizi, atau institusi yang sekadar mengganti nama pelaku? Jawabannya akan terlihat dari satu hal, yakni seberapa cepat transparansi dan pengawasan dibuat nyata, bukan sekadar janji. (Orbit dari berbagai sumber, 11 Juni 2026)
