Golkar dan PAN Tak Sepenuhnya Kompak tentang Pemakzulan Gibran, Ini Peta Sikap Anggotanya
ORBITINDONESIA.COM – Sikap Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sepenuhnya seragam.
Di satu sisi, terdapat kader Golkar yang menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dijadikan dasar pemakzulan. Namun, di sisi lain, sejumlah anggota DPR dari Golkar justru ikut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses persoalan tersebut.
Perbedaan sikap itu terlihat dalam perkembangan politik di DPR pada Rabu, 11 November 2026. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi secara resmi mengajukan HMP terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Dari jumlah tersebut, 11 orang berasal dari Fraksi Golkar dan satu orang dari Fraksi PAN.
Data tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa setelah menerima dokumen usulan dari para anggota DPR. Selain Golkar dan PAN, pengusul berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, serta Demokrat 18 orang.
Dengan demikian, meskipun ada kader Golkar yang secara terbuka mempertanyakan dasar hukum pemakzulan, sebagian anggota fraksi tersebut tetap menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan HMP.
Salah satu tokoh Golkar yang menyampaikan pandangan berbeda adalah Zulfikar Arse Sadikin. Anggota DPR dari Fraksi Golkar itu sebelumnya menilai putusan MK tidak dapat dijadikan landasan untuk memakzulkan Gibran berdasarkan Pasal 7A UUD 1945.
Menurut Zulfikar, MK tidak pernah menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan terkait perselisihan hasil pemilu tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Sementara dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Atas dasar itu, Zulfikar berpandangan bahwa temuan dalam pertimbangan MK tidak otomatis dapat ditarik sebagai kesimpulan bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan konstitusional untuk menjabat sebagai Wakil Presiden.
Ia juga mengingatkan bahwa pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden memiliki persyaratan yang ketat. Pasal 7A UUD 1945 mengatur pemberhentian apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Zulfikar bahkan mengusulkan agar ketentuan mengenai persyaratan pendidikan bagi pejabat publik yang dipilih melalui pemilu dievaluasi, terutama untuk mengakomodasi perbedaan sistem pendidikan di luar negeri.
Namun, pandangan Zulfikar tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai sikap resmi seluruh Fraksi Golkar. Fakta bahwa 11 anggota Golkar tercatat ikut mengusulkan HMP menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara anggota partai berlambang pohon beringin itu.
Sementara itu, posisi PAN juga perlu dibaca secara cermat. Dalam daftar resmi 120 pengusul HMP, hanya satu anggota Fraksi PAN yang tercatat, yakni Sarifudin Sudding.
Dalam rapat penyerahan usulan, Sudding menyampaikan argumentasi yang merujuk pada putusan MK dan Mahkamah Agung (MA). Ia menilai putusan kedua lembaga tersebut berkaitan dengan batalnya surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Menurutnya, persoalan itu perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di DPR.
Keterlibatan Sudding memperlihatkan bahwa tidak tepat jika PAN disebut secara keseluruhan menolak proses pemakzulan. Namun, satu anggota yang mengusulkan HMP juga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh Fraksi PAN telah mengambil sikap mendukung pemakzulan.
Perbedaan ini penting karena hak menyatakan pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR. Penggunaan hak tersebut oleh sejumlah anggota tidak selalu identik dengan keputusan politik resmi partai atau fraksi secara keseluruhan.
Di sisi lain, pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR belum berarti Gibran telah memasuki tahap pemakzulan yang diputuskan secara resmi oleh lembaga legislatif. Usulan tersebut masih harus diproses melalui mekanisme DPR, termasuk pembahasan di pimpinan dan Badan Musyawarah, sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Jika disetujui dalam mekanisme yang ditentukan, pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan dapat diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus. Proses selanjutnya baru dapat berlanjut ke MPR apabila persyaratan konstitusional terpenuhi.
Dengan perkembangan ini, peta politik pemakzulan Gibran tidak bisa disederhanakan menjadi Golkar dan PAN berada di kubu penolak, sementara partai lain berada di kubu pendukung. Di dalam kedua partai tersebut terdapat dinamika dan perbedaan sikap anggota.
Yang kini menjadi perhatian bukan hanya berapa banyak anggota DPR yang menandatangani usulan HMP, melainkan juga bagaimana masing-masing pihak membangun argumentasi konstitusionalnya. Sebab, persoalan utama yang akan diuji bukan semata-mata dukungan politik, melainkan apakah putusan MK dan MA mengenai dokumen pendidikan Gibran dapat ditafsirkan sebagai dasar bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945. ***
