Prabowo Soroti Alat RSUD Krui: MRI, Cathlab, dan Cuci Darah
ORBITINDONESIA.COM – Prabowo Subianto menekan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal kelengkapan alat kesehatan RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Pesisir Barat, Lampung. Kata kunci yang paling dicari publik hari ini adalah MRI, Cathlab, dan hemodialisa yang menentukan apakah rumah sakit baru benar-benar siap melayani.
Peresmian rumah sakit sering terlihat seperti garis finis pembangunan layanan kesehatan. Namun di lapangan, gedung tanpa alat dan SDM hanya memindahkan antrean pasien ke ruang yang lebih baru.
Dalam siaran Sekretariat Presiden, Prabowo langsung bertanya, “MRI ada? Ada MRI?” Pertanyaan itu menjadi simbol kekhawatiran lama: fasilitas daerah kerap tertinggal dari standar layanan diagnostik modern.
Menkes menjawab RSUD Krui baru memiliki CT Scan dan Cathlab, sementara MRI belum tersedia karena biaya. Budi menyebut MRI sekitar Rp 20 miliar, sedangkan CT Scan sekitar Rp 9 miliar dan “kita taruhnya di provinsi.”
Jawaban “kita taruhnya di provinsi” terdengar rasional di atas kertas, tetapi berisiko mahal bagi pasien di ujung peta. Untuk warga Pesisir Barat, rujukan ke provinsi berarti waktu tempuh, ongkos, dan potensi keterlambatan diagnosis.
CT Scan memang krusial untuk stroke, trauma, dan kasus akut, tetapi MRI sering dibutuhkan untuk evaluasi saraf, tulang belakang, dan jaringan lunak yang lebih detail. Ketika MRI tersentralisasi, beban sistem rujukan naik dan rumah sakit kabupaten kehilangan daya selesainya.
Masalah yang lebih tajam muncul saat Budi mengakui Cathlab “sedang on the way” karena alat dipesan setelah gedung rampung. Ia berkata, “Gedungnya jadi, baru diorder,” dan menyebut itu sebagai perbaikan yang harusnya tidak terulang.
Pengakuan ini membuka persoalan tata kelola pengadaan yang sering tak terlihat publik. Jika proses pemesanan baru dimulai setelah bangunan selesai, maka masa tunggu alat menjadi “lubang layanan” yang bisa berlangsung berbulan-bulan.
Prabowo kemudian menanyakan mamografi, alat penting untuk deteksi dini kanker payudara. Menkes menjawab mamografi tersedia, disertai X-Ray, layanan kemoterapi, dan rencana hemodialisa untuk cuci darah.
Namun hemodialisa disebut baru akan tiba sekitar dua bulan. Dalam layanan ginjal kronik, dua bulan bukan sekadar jeda administratif, karena pasien membutuhkan terapi rutin yang tak bisa ditunda tanpa konsekuensi klinis.
Interogasi Prabowo terhadap detail alat kesehatan adalah sinyal bahwa pemerintah ingin menggeser fokus dari seremoni ke kesiapan operasional. Pertanyaan yang cepat dan berulang memaksa laporan menjadi konkret, bukan sekadar daftar program.
Tetapi ketegasan di panggung harus diterjemahkan menjadi disiplin perencanaan di belakang meja. Jika pola “gedung dulu, alat belakangan” terus terjadi, maka publik akan terus menyaksikan rumah sakit baru yang belum bisa menyelamatkan nyawa pada hari pertama.
Argumen biaya juga perlu dibaca lebih kritis, karena “murah” tidak selalu berarti “paling efisien” bagi warga. Ketika pasien harus dirujuk jauh, biaya sosial dan ekonomi berpindah dari APBN ke kantong keluarga.
Kasus RSUD Krui menunjukkan bahwa kualitas layanan bukan hanya soal ketersediaan satu alat mahal. Ia bergantung pada ekosistem: rantai pengadaan, kesiapan dokter, pelatihan operator, hingga pemeliharaan alat yang sering luput dari sorotan.
RSUD KH Muhammad Thohir Krui kini berdiri sebagai harapan baru bagi Pesisir Barat, tetapi harapan itu bergantung pada kapan alat benar-benar berfungsi. Publik tidak hanya membutuhkan bangunan, melainkan kepastian layanan yang bisa diakses tanpa menunggu “OTW.”
Pertanyaan Prabowo tentang MRI, Cathlab, mamografi, dan hemodialisa seharusnya menjadi standar audit publik bagi setiap peresmian fasilitas kesehatan. Pada akhirnya, ukuran sukses bukan pita yang dipotong, melainkan berapa banyak rujukan yang bisa dicegah dan berapa nyawa yang tertolong tepat waktu. (Orbit dari berbagai sumber, 13 Juni 2026)
