Dana Anti-Weaponization Trump Rp28 T Diprotes, Dinilai Slush Fund
ORBITINDONESIA.COM – Dana Anti-Weaponization Trump senilai US$1,776 miliar memicu perlawanan bipartisan di Kongres, karena dinilai membuka jalan kompensasi bagi sekutu politik yang mengaku “dipersenjatai” oleh penegak hukum era Biden. Sejumlah legislator menilai skema ini berisiko menjadi “slush fund” dan bahkan belum tegas menutup peluang bagi terdakwa 6 Januari yang menyerang polisi untuk ikut mengajukan klaim. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Pemerintahan Donald Trump mengumumkan pembentukan “Anti-Weaponization Fund” melalui Departemen Kehakiman (DOJ) minggu lalu. Dana itu muncul sebagai bagian dari penyelesaian hukum untuk menggugurkan gugatan Trump senilai US$10 miliar terhadap Internal Revenue Service (IRS) terkait kebocoran laporan pajaknya. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Trump dan Pelaksana Tugas Jaksa Agung AS, Todd Blanche, menyebut program kompensasi berbasis pajak ini terbuka bagi warga Amerika yang merasa “ditarget secara tidak adil” oleh penegak hukum federal. Namun, banyak anggota Kongres mempertanyakan legalitas membentuk dana raksasa tanpa persetujuan legislasi dan proses alokasi anggaran yang lazim. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Dari Long Island, kritik datang dari dua kubu partai, yang menyoroti beban fiskal di tengah inflasi dan biaya hidup. Rep. Andrew Garbarino menyatakan pemerintah seharusnya fokus menurunkan biaya dan menangani masalah keluarga sehari-hari, bukan membuat dana kompensasi baru bernilai miliaran. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Dalam kesaksian di Senat, Todd Blanche menjelaskan panel lima orang yang merupakan appointee politik akan menyusun pedoman dan memutuskan kelayakan pembayaran. Empat anggota ditunjuk jaksa agung, sementara satu anggota ditunjuk dengan “konsultasi” Kongres, dan panel dapat memberi mulai dari permintaan maaf hingga kompensasi. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Desain ini memantik dua pertanyaan inti: siapa yang mengawasi, dan dari pos anggaran mana uang US$1,776 miliar itu keluar. Rep. Tom Suozzi bahkan mengajukan RUU bersama Rep. Brian Fitzpatrick untuk memblokir pencairan, dengan argumen bahwa “power of the purse” berada di tangan Kongres, bukan presiden. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Risiko politiknya juga nyata karena kriteria penerima belum dipublikasikan, sementara isu 6 Januari tetap menjadi luka nasional. Legislator menyoroti bahwa pemerintah belum secara eksplisit menutup peluang bagi terpidana penyerangan aparat pada 6 Januari 2021 untuk mengajukan klaim, meski sebagian pihak pro-Trump disebut telah menyatakan akan mendaftar. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Di Senat, penolakan juga datang lintas partai, dari Demokrat seperti Chuck Schumer dan Kirsten Gillibrand hingga Republik seperti Mitch McConnell, Thom Tillis, dan Lisa Murkowski. Schumer menyebut publik “terperangah” mendengar rencana Trump, sementara Gillibrand menuding dana itu sebagai “slush fund” untuk membayar kawan dan orang yang disukai. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Kontroversi melebar menjadi perang narasi kebijakan, ketika Rep. Nick LaLota membandingkan dana ini dengan pengeluaran New York untuk penanganan migran pada krisis 2024. Kantor Gubernur Kathy Hochul membalas dengan menuduh LaLota melakukan fearmongering, karena menyamakan keluarga migran dengan pelaku kekerasan terhadap polisi. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Dari sisi hukum, dua polisi yang terluka pada serangan 2021 dan sebuah kelompok pengawas pemerintah menggugat untuk menghentikan dana tersebut. Mereka menilai eksekutif melampaui kewenangan dengan membentuk dana tanpa persetujuan Kongres, yang dapat menjadi preseden berbahaya bagi administrasi mana pun. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Profesor hukum Hofstra, James Sample, menyebut ada “masalah konstitusional substantif” karena pengaman yang lazim pada claims fund tidak ada. Ia menyoroti ketiadaan administrator netral, komisi independen, kriteria terbuka, pengawasan yudisial, definisi kelas korban, serta fakta bahwa panel bekerja “atas kesenangan presiden” dan jaksa agung pernah menjadi pengacara pribadi Trump. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Dana Anti-Weaponization Trump tampak lebih dari sekadar program kompensasi, karena ia lahir dari penyelesaian gugatan pribadi presiden terhadap IRS. Ketika dana publik muncul dari pintu “settlement” dan bukan dari debat anggaran, publik wajar curiga bahwa mekanismenya memang dirancang untuk memotong rem demokrasi. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Argumen Trump bahwa sistem “korup” telah memperlakukan orang “secara brutal” mungkin resonan bagi sebagian pemilih yang merasa negara terlalu kuat. Namun negara hukum tidak bisa menjawab dugaan penyalahgunaan penegakan hukum dengan membuat dana baru yang minim pagar, karena itu hanya memindahkan masalah dari “weaponization” ke “patronage”. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Inti persoalan bukan sekadar siapa yang menerima uang, tetapi siapa yang menentukan kebenaran dan kerugian secara sepihak. Jika panel politik bisa mengubah keluhan menjadi pembayaran tanpa kriteria publik dan pengawasan independen, maka keadilan berisiko menjadi transaksi, bukan putusan. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Perdebatan dana US$1,776 miliar ini memperlihatkan satu garis batas yang sedang diuji: apakah kekuasaan eksekutif boleh menciptakan kompensasi nasional tanpa mandat anggaran yang jelas dari Kongres. Di tengah inflasi dan tekanan biaya hidup, legitimasi setiap dolar publik akan ditakar bukan hanya oleh niat, tetapi oleh prosedur dan akuntabilitas. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
Jika benar ada warga yang dizalimi penegakan hukum, negara wajib menyediakan mekanisme pemulihan yang adil, transparan, dan independen. Pertanyaannya, maukah Washington membangun mekanisme itu dengan pagar konstitusional, atau justru membiarkan preseden “ATM politik” menjadi warisan baru dalam demokrasi Amerika. (Orbit dari berbagai sumber, 26 Mei 2026)
