Kongres AS Dorong Daylight Saving Time Permanen, Senat Masih Menahan
ORBITINDONESIA.COM – Daylight saving time permanen kembali didorong Kongres AS setelah DPR meloloskan Sunshine Protection Act untuk mengakhiri ritual memutar jam dua kali setahun. Namun Senat AS belum tentu ikut “maju”, meski publik lelah dengan perubahan waktu dan Presiden Donald Trump mendesak pengesahan.
Upaya menjadikan daylight saving time permanen “melompat maju” pada Selasa ketika DPR AS mengesahkan Sunshine Protection Act dengan suara 308-117. RUU ini akan membuat AS memakai waktu yang kini berlaku dari Maret hingga November, kecuali negara bagian memilih mengecualikan diri sebelum aturan berlaku.
Di lantai DPR, Rep. Scott DesJarlais memutar “Here Comes the Sun” dari ponselnya saat membacakan hasil akhir pemungutan suara. Gestur ringan itu menutup debat yang sebenarnya menyentuh rutinitas nasional, kesehatan publik, hingga politik elektoral.
Donald Trump secara terbuka mendorong Kongres meloloskan RUU yang disponsori Rep. Vern Buchanan dari Florida. Pada 21 Mei di Truth Social, Trump menulis ia akan bekerja keras agar Sunshine Protection Act “ditandatangani menjadi Undang-Undang.”
Trump menyebut perubahan jam dua kali setahun sebagai “produksi konyol” yang menghabiskan kerja dan uang, sekaligus “kemenangan” bagi Partai Republik. Pernyataan itu menegaskan bahwa isu waktu, yang tampak teknis, kini dipelintir menjadi simbol efisiensi dan identitas politik.
RUU kini menuju Senat untuk dipertimbangkan, tetapi jalannya diprediksi lambat. Meski DPR meloloskan dengan dukungan besar, Senat tidak diharapkan segera mengangkat dan mengesahkan RUU serupa.
Versi Senat dari Sunshine Protection Act sempat mandek tahun lalu setelah Sen. Tom Cotton menolak percepatan lewat unanimous consent pada Oktober. Cotton memperingatkan konsekuensi negatif yang bisa luput diperhitungkan jika daylight saving time dibuat permanen.
Cotton menyoroti wilayah tertentu di AS yang mataharinya bisa baru terbit pukul 09.00 atau lebih siang. Ia juga menyinggung potensi bahaya perjalanan pagi yang gelap dan pekerja yang harus memulai kerja dini tanpa cahaya.
Seorang ajudan senior di Capitol Hill mengatakan Cotton masih memegang “kekhawatiran yang sama” atas proposal itu. Ajudan itu juga menyebut beberapa senator dari kedua kubu menentang versi Senat di tingkat komite.
Cotton disebut akan meminta Pemimpin Mayoritas Senat John Thune agar tidak membawa RUU itu ke pemungutan suara. Ini menunjukkan hambatan utama bukan hanya kalkulasi kebijakan, tetapi juga kendali agenda dan disiplin fraksi.
Ditanya NBC News pada Rabu, Thune berkata, “Saya rasa kita tidak menginginkan mandat.” Ia mengingatkan bahwa kebijakan semacam itu pernah dicoba dan kemudian dicabut, meski Senat “sedang melihatnya.”
Thune menambahkan DPR melakukan pemungutan besar dan minat di kubu Republik Senat terbelah, “ada yang pro, ada yang kontra.” Kalimat itu adalah sinyal klasik bahwa isu ini punya biaya politik yang tidak kecil, terutama bagi senator dari negara bagian berlintang tinggi.
Di DPR, Rep. Tim Burchett mengatakan konstituennya ingin daylight saving time permanen, tetapi ia ragu Senat akan meloloskan. “Lihat apakah Senat mau mengangkatnya, mungkin tidak,” ujarnya, menunjukkan skeptisisme yang bahkan muncul dari pendukungnya sendiri.
Rep. Rich McCormick mendukung RUU dan menekankan aspek kesehatan mental. Ia menyebut perubahan jam membuat orang “lebih depresi” dan tubuh “tidak selaras,” dengan merujuk pengalamannya sebagai dokter IGD.
Ketidakpopuleran gonta-ganti jam ditegaskan oleh jajak pendapat AP-NORC 2025, yang menyatakan mayoritas warga AS tidak menyukainya. Namun publik terbelah soal solusinya, apakah permanen daylight saving time atau kembali ke waktu standar sepanjang tahun.
Kongres pernah mencoba memecahkan masalah ini, tetapi berulang kali tersandung. Pada 2022, Senat sempat meloloskan langkah menjadikan daylight saving time permanen melalui unanimous consent, tetapi mandek di DPR.
Sejarah memberi peringatan: pada 1970-an, Presiden Richard Nixon menandatangani aturan yang menjadikan daylight saving time sebagai norma selama dua tahun untuk menghemat energi saat krisis minyak. Aturan itu dicabut kurang dari setahun karena warga tidak menyukai pagi yang terlalu gelap.
Di tingkat negara bagian, hampir semua negara bagian pernah mempertimbangkan menghentikan perubahan waktu dua kali setahun. Menurut National Conference of State Legislatures, 19 negara bagian telah mengesahkan RUU yang memungkinkan daylight saving time sepanjang tahun jika Kongres juga melakukannya.
Daylight saving time awalnya dipakai sementara sebagai langkah perang pada Perang Dunia I dan II. Ia baru menjadi kebijakan nasional lewat Uniform Time Act 1966, yang mengatur jam dimajukan satu jam pada Maret dan dimundurkan satu jam pada November.
Inti pertarungan Sunshine Protection Act bukan sekadar soal “lebih banyak cahaya,” melainkan soal distribusi cahaya yang adil antarwilayah. Daylight saving time permanen menguntungkan sore yang lebih terang, tetapi mengorbankan sebagian pagi, terutama di wilayah yang musim dinginnya panjang.
Argumen Cotton tentang matahari terbit pukul 09.00 menyorot realitas geografis yang sering diabaikan dalam debat nasional. Di negara bagian tertentu, anak sekolah dan pekerja akan memulai hari dalam gelap lebih lama, dan risiko keselamatan lalu lintas bisa meningkat.
Di sisi lain, pendukung RUU menekankan biaya sosial dari “jet lag” buatan dua kali setahun. Klaim McCormick tentang depresi dan ketidakselarasan tubuh sejalan dengan kekhawatiran umum bahwa perubahan mendadak mengganggu ritme sirkadian, meski tingkat dampaknya masih diperdebatkan.
Secara politik, Trump membingkai RUU ini sebagai efisiensi dan “kemenangan” Partai Republik, sehingga isu teknis berubah menjadi amunisi kampanye. Namun framing partisan justru bisa membuat senator yang ragu makin enggan, karena mereka tidak ingin terlihat mengikuti satu tokoh.
Masalah lain adalah desain kebijakan yang bersifat mandat federal, yang dikritik Thune. Jika negara bagian diberi opsi mengecualikan diri, hasilnya bisa menjadi peta waktu yang makin terfragmentasi, membingungkan bisnis lintas negara bagian dan transportasi.
Pengalaman 1970-an menjadi pelajaran bahwa dukungan publik dapat berbalik ketika dampak sehari-hari terasa. “Pagi gelap” bukan isu abstrak, karena ia menyentuh jam berangkat sekolah, jam kerja, dan rasa aman di jalan.
Jajak AP-NORC 2025 memperlihatkan paradoks: orang membenci perubahan jam, tetapi tidak sepakat pada tujuan akhir. Ketidaksepakatan ini memberi ruang bagi Senat untuk menunda, karena tidak ada “mandat publik” yang jelas tentang model waktu mana yang paling tepat.
Secara prosedural, hambatan terbesar ada pada Senat yang lebih lambat dan lebih sensitif pada keberatan individual seperti Cotton. Bahkan jika mayoritas setuju, satu senator bisa menghambat jalur cepat, memaksa debat panjang yang tidak disukai pimpinan saat agenda padat.
Dalam konteks energi, alasan penghematan yang dulu dipakai saat krisis minyak kini tidak lagi menjadi narasi dominan di artikel sumber. Ini menunjukkan perubahan jam hari ini lebih diperdebatkan sebagai isu kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan, bukan sekadar kilowatt.
Daylight saving time permanen tampak seperti solusi sederhana untuk masalah yang sudah lama menjengkelkan. Tetapi kesederhanaan itu menipu, karena AS bukan satu kota, melainkan bentang geografis luas dengan pola matahari yang berbeda drastis.
Jika negara menetapkan satu “waktu nasional” yang lebih menguntungkan sore, pemerintah harus jujur bahwa ia sedang memindahkan beban ke pagi. Beban itu akan paling terasa pada anak-anak, pekerja shift pagi, dan komunitas yang bergantung pada aktivitas luar ruang sejak dini hari.
Namun mempertahankan perubahan dua kali setahun juga sulit dibela, karena ia memaksa seluruh populasi menyesuaikan diri secara serentak. Kebijakan publik yang baik seharusnya meminimalkan gangguan yang tidak perlu, terutama bila manfaatnya tidak disepakati.
Karena itu, debat yang paling sehat bukan “pro atau kontra Trump,” melainkan “waktu standar permanen atau daylight saving permanen.” Jika Senat serius, ia perlu menggelar dengar pendapat berbasis data keselamatan lalu lintas, kesehatan, dan dampak ekonomi lintas wilayah.
Tanpa itu, Sunshine Protection Act berisiko menjadi kebijakan simbolik yang menang di meme tetapi kalah di pagi hari. Sejarah 1970-an mengingatkan bahwa jam di dinding bisa diubah cepat, tetapi penerimaan sosial berubah lebih lambat.
RUU Sunshine Protection Act telah lolos dari DPR, tetapi masih harus melewati Senat yang penuh rem politik dan kekhawatiran praktis. Pertanyaannya kini bukan apakah orang bosan memutar jam, melainkan pilihan mana yang paling sedikit melukai ritme hidup jutaan orang.
Jika negara ingin “melindungi sinar matahari,” ia juga harus melindungi pagi yang aman dan sehat. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar satu jam, tetapi siapa yang menanggung gelap, dan siapa yang menikmati terang. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
