Tekanan Pemerintah Hong Kong ke Toko Buku Independen Meningkat
ORBITINDONESIA.COM – Tekanan pemerintah Hong Kong terhadap toko buku independen kian terlihat, dari larangan ikut pameran hingga penangkapan karyawan atas tuduhan “penghasutan”. Di tengah pengawasan yang meluas atas media lokal dan ruang publik, toko buku menjadi sasaran baru dalam pertarungan atas ide dan ingatan kolektif. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
Fokus penertiban ini berjalan seiring dengan meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap media lokal dan toko buku. Menurut peneliti Human Rights Watch untuk isu China, Yalkun Uluyol, pemerintah Hong Kong awal bulan ini melarang Elmbook dan Luckwin memamerkan buku di Hong Kong Book Fair. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
Bulanan sebelumnya, dua karyawan Hunter Bookstore ditangkap dengan dugaan “penghasutan”. Pada Maret, polisi juga menangkap empat karyawan Book Punch dengan tuduhan serupa. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
Uluyol menyebut kedua toko itu diduga menjual biografi Jimmy Lai, taipan media pro-demokrasi yang dipenjara. Tahun ini, pengadilan Hong Kong menjatuhkan hukuman paling berat untuk pelanggaran keamanan nasional kepada Lai. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
Rangkaian kasus ini menunjukkan pola: negara tidak hanya menutup kanal berita, tetapi juga mempersempit rantai distribusi gagasan. Jika media dapat dibungkam lewat lisensi dan pemilik, toko buku dibungkam lewat pameran, audit pajak, dan kriminalisasi staf. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
Human Rights Watch mencatat otoritas Hong Kong juga meluncurkan audit pajak terhadap sedikitnya enam toko buku independen sejak akhir 2023. Langkah administratif semacam ini sering efektif karena membuat biaya kepatuhan naik, reputasi tergerus, dan pemilik memilih aman dengan mengurangi judul sensitif. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
Para ahli menilai pengawasan ini bagian dari upaya membungkam perbedaan pendapat sejak protes anti-pemerintah melanda Hong Kong pada 2019. Ketika demonstrasi mereda, medan pertarungan bergeser ke ruang sunyi: rak buku, klub baca, dan percakapan kecil yang membentuk opini publik. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
Victoria Hui, profesor madya politik China di University of Notre Dame, menyebut toko buku independen termasuk sedikit ruang tersisa untuk bertemu ide, membangun ikatan sosial, dan mempertahankan “publik intelektual”. Ia menilai penargetan penjual buku mapan dan toko yang didirikan jurnalis yang tersingkir oleh pengetatan media cocok dengan pola pembongkaran masyarakat sipil Hong Kong. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
Di Hong Kong, toko buku bukan sekadar bisnis ritel, melainkan infrastruktur demokrasi yang paling sederhana. Ketika negara menganggap biografi seorang tokoh oposisi sebagai ancaman, yang sedang dipersoalkan bukan isi satu buku, melainkan hak warga untuk memilih apa yang ingin mereka ketahui. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
Kasus “penghasutan” terhadap pegawai toko buku juga mengirim sinyal dingin: risiko tidak lagi berhenti pada penerbit atau penulis, tetapi merembet ke kasir dan penjaga rak. Ini menciptakan efek gentar yang lebih luas, karena orang akan berhitung sebelum menyimpan, menjual, atau bahkan membaca judul tertentu. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
Dalam unggahan kepada pelanggan pekan ini, karyawan Have a Nice Stay mengatakan mereka merasa tidak lagi mampu “memenuhi misi kami”. Mereka menulis, “Bahkan jika sebuah buku memuat pandangan yang kita anggap tidak dapat diterima, buku itu tetap layak dibaca.” (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi justru radikal dalam iklim ketakutan. Ia menegaskan bahwa literasi warga bukan hanya soal menyerap gagasan yang nyaman, melainkan keberanian menghadapi gagasan yang mengganggu. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
Tekanan pemerintah Hong Kong terhadap toko buku independen memperlihatkan bahwa kontrol politik tidak selalu datang dalam bentuk sensor terang-terangan. Ia bisa hadir sebagai larangan pameran, audit pajak, dan pasal “penghasutan” yang membuat ruang baca menyusut pelan-pelan. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan hanya buku apa yang boleh dijual, tetapi masyarakat macam apa yang ingin dibangun. Jika ruang untuk membaca pandangan berbeda dianggap berbahaya, maka yang sedang dipertaruhkan adalah kemampuan publik untuk berpikir merdeka. (Orbit dari berbagai sumber, 25 Juli 2026)
