Dimas Supriyanto: Mafia Haji Dikendalikan Para Kyai
Oleh Dimas Supriyanto, wartawan senior.
ORBITINDONESIA.COM - Dugaan adanya mafia haji di kementrian agama dibongkar oleh orang mereka sendiri. Dialah Dahnil Anzar Simanjuntak, tokoh muda dari Ormas Muhamadiyah yang kini menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah. Dia membongkar dugaan praktik kartel dan mafia haji yang dilakukan oleh para ulama dan kyai yang dihormati.
Ini jelas pernyataan paling berani yang muncul sejak pemerintahan membentuk Kementerian Haji.
Selama ini, kritik terhadap penyelenggaraan ibadah haji hampir selalu diarahkan kepada pejabat dan birokrasi negara.
Kini, arah sorotan bergeser: praktik rente diduga juga tumbuh di luar struktur pemerintah, bahkan dilakukan oleh oknum yang memiliki otoritas moral di tengah masyarakat. Orang orang yang dimuliakan di kalangan kaum agamis.
Dahnil terang terangan menyebut sebagian pelaku berasal dari kalangan yang memahami agama, bahkan berstatus kiai, ustaz, dan ajengan yang bernaung dalam sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) - dengan modus yang beragam, mulai dari penipuan layanan badal haji hingga pembayaran dam, dengan keuntungan mencapai puluhan miliar rupiah setiap musim haji.
Pernyataan itu tentu mengejutkan. Apabila tuduhan tersebut benar dan dapat dibuktikan di pengadilan yang transparan, maka pemerintah sedang menyatakan perang terhadap sebuah ekosistem bisnis yang telah lama tumbuh di sekitar penyelenggaraan ibadah haji.
Ini bukan lagi sekadar penindakan terhadap oknum, melainkan upaya membongkar mata rantai yang memanfaatkan kepercayaan umat sebagai sumber keuntungan ekonomi.
Bukan rahasia lagi, bahwa ibadah haji bukan hanya aktivitas spiritual, tetapi melibatkan perputaran dana yang sangat besar. Triliunan rupiah.
Di dalamnya terdapat biro perjalanan, pembimbing, hotel, transportasi, katering, penukaran uang, layanan badal, pembayaran dam, hingga berbagai jasa pendukung lainnya.
Di mana terdapat arus uang yang besar, di situ selalu terbuka peluang munculnya rente dan penyalahgunaan wewenang apabila pengawasan lemah.
Dahnil Anzar Simanjuntak bukan birokrat, dia meniti karir sebagai aktifis. Dia dikenal sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2014-2018. Sedangkan kementrian agama dan dirjen haji selama ini dikuasai NU. Dengan begitu, keberanian itu juga membawa risiko yang tidak kecil.
Sebagai aktifis yang lama berkecimpung di lingkungan organisasi kemasyarakatan Islam, Dahnil menyadari bahwa setiap ucapannya akan dibaca lebih luas daripada sekadar pernyataan seorang wakil menteri.
Masyarakat sudah lama dibuat resah oleh permainan di lingkungan Dirjen Haji. Kesan umum yang muncul mereka yang duduk kementrian adalah birokrat karir, PNS/ASN dan mereka yang memanfaatkan aturan dan birokrasi pemerintah sebagai proyek. Mereka bekerja dengan KBIH dan perusahaan swasta pembimbing haji.
Kita menanti, pernyataan Dahnil berlanjut dengan pengungkapan di pengadilan, dan organisasi-organisasi keagamaan (Islam) memperoleh momentum untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap tata kelola ibadah yang bersih.
Publik tidak cukup diyakinkan dengan konferensi pers atau operasi tangkap tangan semata. Yang ditunggu masyarakat adalah pembuktian hukum yang terbuka, pengungkapan aliran uang, identifikasi aktor intelektual, serta pembongkaran jaringan yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung bertahun-tahun.
Membersihkan penyelenggaraan haji dari praktik mafia bukanlah ancaman bagi lembaga keagamaan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Jika kasus ini berhenti di tengah jalan, publik akan menganggap istilah "mafia haji" hanya menjadi slogan politik. Dahnil sedang menaikkan posisi tawar.
Sebaliknya, jika proses hukumnya berjalan konsisten tanpa pandang bulu, pemerintah akan memperoleh legitimasi bahwa reformasi penyelenggaraan haji memang sedang dilakukan secara serius.
Keberanian Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap dugaan mafia haji patut diapresiasi. Namun keberanian berbicara harus dibuktikan dengan keberanian menuntaskan proses hukumnya hingga ke akar.
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik seorang wakil menteri atau sebuah kementerian baru, melainkan kepercayaan jutaan umat Islam terhadap penyelenggaraan salah satu ibadah paling sakral dalam hidup mereka. ***
