Prabowo Angkat Said Iqbal, Dewan Kesejahteraan Buruh Menguap
ORBITINDONESIA.COM – Penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh menandai perubahan strategi Prabowo Subianto dalam mengelola isu buruh. Pertanyaan publik segera mengarah pada satu hal: nasib Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat dijanjikan menguat pada May Day 2025.
Dewan Kesejahteraan Buruh sebelumnya mencuat sebagai kanal resmi untuk menyerap aspirasi serikat pekerja. Gagasan itu menguat saat May Day 2025, ketika pemerintah disebut membuka opsi membentuk wadah khusus di luar mekanisme kementerian.
Namun pada 8 Juni 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan skema dewan tidak dipilih. Ia menyebut pemerintah menemukan cara lain yang dianggap lebih efektif untuk mencapai tujuan yang sama.
Prasetyo menekankan Presiden ingin komunikasi buruh ke Istana lebih intens dan tidak “birokratis”. Dalam narasi pemerintah, posisi penasihat khusus dinilai membuat jalur advokasi lebih cair.
Di titik ini, perdebatan bergeser dari “ada atau tidaknya dewan” menjadi “seberapa kuat mandat penasihat”. Struktur menentukan daya paksa, dan daya paksa menentukan hasil.
Penasihat khusus adalah jabatan strategis, tetapi umumnya tidak memiliki kewenangan eksekutif langsung. Tanpa perangkat regulasi yang jelas, peran ini mudah berubah menjadi simbol politik, bukan mesin perubahan kebijakan.
Sebaliknya, sebuah dewan resmi biasanya memiliki kerangka kerja, keanggotaan, dan mekanisme rapat yang terdokumentasi. Format itu dapat memaksa tindak lanjut, sekaligus membuka ruang evaluasi publik yang lebih terukur.
Prasetyo menyebut pemerintah “mempelajari” gagasan dewan dan memilih skema lain. Pernyataan ini memberi sinyal adanya pertimbangan efisiensi, tetapi juga bisa dibaca sebagai keengganan menambah institusi baru.
Penunjukan Said Iqbal mengandalkan modal personal dan jaringan serikat buruh. Pemerintah menonjolkan rekam jejak Said yang lama berkecimpung dalam isu ketenagakerjaan dan perburuhan.
Masalahnya, isu buruh adalah isu sistemik, bukan sekadar isu komunikasi. Upah layak, kepastian kerja, jaminan sosial, dan keselamatan kerja membutuhkan keputusan lintas kementerian, bukan sekadar akses ke ruang Istana.
Secara politik, langkah ini juga bisa dibaca sebagai upaya mengonsolidasikan representasi buruh pada satu figur. Jika kanal resmi dipusatkan pada satu nama, maka keragaman suara serikat lain berpotensi mengecil.
Dalam praktik kebijakan publik, representasi tunggal sering membuat negosiasi lebih cepat. Namun kecepatan tidak selalu identik dengan keadilan, karena proses yang cepat bisa mengorbankan partisipasi.
Momentum May Day 2025 sempat menciptakan ekspektasi adanya “rumah” baru bagi agenda kesejahteraan buruh. Kini, ekspektasi itu dialihkan ke efektivitas seorang penasihat khusus.
Publik juga mencatat pelantikan Said dilakukan bersamaan dengan pejabat Badan Gizi Nasional, yakni Kepala BGN Nanik S Deyang serta dua wakil kepala Trenggono dan Agustina Arumsari. Penempatan agenda buruh dalam paket pelantikan yang sama menunjukkan Istana sedang menata prioritas, tetapi belum menjelaskan peta jalannya.
Langkah Prabowo mengangkat Said Iqbal bisa menjadi terobosan jika disertai mandat yang tegas. Tanpa mandat, jabatan ini berisiko menjadi “penerima aspirasi” yang berhenti di meja koordinasi.
Jika pemerintah benar ingin komunikasi “lebih cair”, maka transparansi harus ikut cair. Publik berhak tahu indikator kerja penasihat, agenda 100 hari, dan mekanisme pelibatan serikat buruh yang beragam.
Dewan Kesejahteraan Buruh bukan sekadar nama lembaga, melainkan simbol komitmen institusional. Ketika simbol itu ditinggalkan, pemerintah perlu menggantinya dengan perangkat yang setara kuat, bukan sekadar setara populer.
Di sisi lain, Said Iqbal membawa legitimasi lapangan yang tidak dimiliki banyak teknokrat. Tantangannya adalah menjaga jarak yang sehat dari kekuasaan, agar advokasi tidak berubah menjadi pembenaran kebijakan.
Keberhasilan model penasihat akan terlihat dari satu hal yang sederhana. Apakah kebijakan ketenagakerjaan menjadi lebih berpihak dan lebih terukur, atau hanya lebih sering dibicarakan.
Penunjukan Said Iqbal menutup satu bab tentang Dewan Kesejahteraan Buruh, sekaligus membuka bab baru tentang politik kanal aspirasi. Pemerintah memilih jalur personal ketimbang jalur kelembagaan.
Pilihan ini bisa efektif jika menghasilkan keputusan yang nyata, cepat, dan melindungi pekerja. Pilihan ini juga bisa rapuh jika semua bergantung pada pengaruh satu orang.
Pada akhirnya, buruh tidak hidup dari intensitas komunikasi, melainkan dari perubahan di slip gaji, status kerja, dan rasa aman di tempat kerja. Pertanyaannya kini sederhana: apakah Istana sedang membangun jembatan yang kokoh, atau hanya membangun pintu yang lebih dekat.
(Orbit dari berbagai sumber, 11 Juni 2026)
