Hari Kedaulatan Irak: Penarikan Pasukan AS dan Dua Dekade Luka
ORBITINDONESIA.COM – Hari Kedaulatan Irak ditetapkan untuk menandai penarikan pasukan AS setelah dua dekade perang, transisi, dan ketidakpastian. Di jalanan Baghdad, perayaan resmi terdengar tegas, tetapi ingatan publik tentang ledakan, pengungsian, dan politik sektarian masih bergaung.
Penetapan Hari Kedaulatan Irak datang dari kebutuhan negara untuk menutup satu bab sejarah yang terlalu panjang. Sejak invasi 2003, Irak mengalami pergantian rezim, perang melawan pemberontakan, dan lahirnya institusi baru yang rapuh.
Penarikan pasukan AS bukan sekadar peristiwa militer, melainkan simbol perubahan relasi kekuasaan. Ini juga menjadi panggung bagi pemerintah untuk menegaskan bahwa keputusan keamanan dan politik seharusnya kembali berpusat di Baghdad.
Namun, kedaulatan tidak pernah berdiri sendiri tanpa stabilitas sosial dan ekonomi. Banyak warga Irak menilai bahwa “akhir pendudukan” tidak otomatis mengakhiri ketergantungan pada dukungan asing, baik dalam keamanan maupun diplomasi.
Secara formal, AS mengakhiri misi tempurnya pada akhir 2021 dan mengalihkan peran menjadi pelatihan serta pendampingan. Data publik pemerintah AS menunjukkan kehadiran pasukan kemudian berada pada kisaran sekitar 2.500 personel, dengan penyesuaian sesuai kebutuhan keamanan.
Di sisi Irak, ancaman ISIS memang melemah dibanding puncaknya pada 2014–2017, tetapi sel-sel tidur tetap ada. Serangan sporadis di wilayah utara dan barat mengingatkan bahwa kemenangan militer tidak identik dengan kemenangan ideologis.
Kedaulatan juga diuji oleh lanskap milisi yang berlapis. Sebagian kelompok bersenjata terintegrasi dalam struktur negara, tetapi sebagian lain mempertahankan loyalitas politik yang ambigu dan kadang berseberangan dengan agenda pemerintah.
Ekonomi menjadi medan kedaulatan yang lebih sunyi tetapi menentukan. Irak sangat bergantung pada minyak, sementara pengangguran muda dan kualitas layanan publik sering memicu protes, seperti gelombang demonstrasi besar pada 2019 yang menuntut reformasi dan akuntabilitas.
Dari perspektif hubungan internasional, penarikan pasukan AS mengubah bentuk pengaruh, bukan menghapusnya. Pengaruh kini lebih banyak bekerja lewat pelatihan, intelijen, kerja sama keamanan, dan instrumen ekonomi, yang sulit dilihat tetapi nyata dampaknya.
Di saat yang sama, ruang bagi kekuatan regional menguat, terutama Iran, Turki, dan negara Teluk, masing-masing dengan kepentingan keamanan dan ekonomi. Irak berada di persimpangan, berusaha menjadi jembatan, tetapi sering terseret menjadi arena kompetisi.
Hari Kedaulatan Irak, karena itu, adalah pernyataan politik yang ingin mengikat memori kolektif pada satu kesimpulan: babak perang harus ditutup. Tetapi memori publik cenderung lebih rumit, karena banyak keluarga masih menghitung kehilangan yang tidak pernah diganti.
Penetapan Hari Kedaulatan Irak dapat dibaca sebagai upaya negara merebut narasi dari sejarah yang ditulis oleh intervensi asing. Ini penting, karena bangsa yang tidak menguasai narasinya sendiri akan selalu tertinggal dalam menentukan masa depannya.
Namun, simbol tidak boleh menggantikan pekerjaan rumah. Kedaulatan sejati bukan hanya soal berkurangnya seragam asing, tetapi juga soal monopoli negara atas kekerasan, supremasi hukum, dan birokrasi yang tidak dikendalikan patronase.
Di titik ini, pemerintah Irak menghadapi dilema: merayakan penarikan pasukan AS sambil tetap membutuhkan dukungan teknis dan intelijen untuk mencegah kebangkitan ISIS. Dilema itu sah, tetapi harus diakui secara jujur agar publik tidak merasa dibuai slogan.
Hari Kedaulatan juga menyimpan risiko politisasi. Ia bisa menjadi alat legitimasi jangka pendek, terutama ketika elite ingin menutup kritik terhadap korupsi, layanan publik yang buruk, atau kekerasan politik yang belum terselesaikan.
Jika peringatan ini ingin bermakna, ia harus disertai kontrak sosial baru. Negara perlu menunjukkan bahwa keamanan warga, pekerjaan, listrik, air bersih, dan keadilan adalah bagian dari definisi kedaulatan, bukan urusan sekunder.
Hari Kedaulatan Irak menandai akhir satu fase, tetapi tidak otomatis menyelesaikan warisan dua dekade konflik. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan politik tanpa reformasi institusi hanya akan melahirkan kedaulatan yang rapuh.
Pertanyaan yang tersisa bukan lagi kapan pasukan asing pergi, melainkan apakah negara mampu hadir penuh bagi warganya. Jika kedaulatan adalah janji, maka ia harus terasa di rumah-rumah biasa, bukan hanya di podium upacara.
(Orbit dari berbagai sumber, 1 Oktober 2026)
