Investor Serbu Mobile Home Park, Sewa Naik dan Warga Terjepit
ORBITINDONESIA.COM – Investor institusi makin agresif mengambil alih mobile home park, sementara penghuni—banyak lansia dan keluarga berpenghasilan rendah—terjepit oleh kenaikan sewa lahan dan ancaman penggusuran. Di saat Trump mendorong moratorium pembelian rumah tapak oleh investor, celah besar justru dibiarkan terbuka pada sektor perumahan manufaktur yang dihuni jutaan orang.
Jennifer Ludovice, juru bicara Equity LifeStyle Properties, pemilik Colony Cove, mengatakan perusahaannya bekerja keras untuk “menyediakan komunitas yang membuat warga bangga menyebutnya rumah.” Ia menambahkan, sewa naik rata-rata 4,2% per tahun selama 2017–2026, dan biayanya “menarik dibanding opsi perumahan lain di wilayah tersebut.”
Di Amerika Serikat ada 7,2 juta mobile home yang dihuni, setara 5,4% dari stok perumahan nasional menurut data sensus. Banyak penghuni adalah lansia berpendapatan tetap, penyandang disabilitas, dan keluarga dengan sumber daya terbatas, dengan konsentrasi besar di negara bagian Selatan seperti Florida, Louisiana, dan Mississippi.
New Mexico menonjol karena 15% rumahnya adalah perumahan manufaktur, tertinggi di AS. Angka ini menunjukkan mobile home bukan “pinggiran” pasar, melainkan tulang punggung hunian terjangkau di banyak wilayah.
Harga membeli rumah manufaktur memang naik, tetapi tetap jauh lebih murah daripada rumah tapak baru. Sensus AS mencatat rata-rata harga mobile home baru US$131.200 pada 2025, sementara rata-rata rumah tapak baru sekitar US$530.000 pada 2025 menurut Federal Reserve Bank of St. Louis, termasuk biaya tanah.
Namun model kepemilikannya rapuh karena pemilik unit biasanya menyewa tanah di bawah rumah mereka. Mereka juga membayar utilitas dan iuran asosiasi, sehingga biaya bulanan bisa melonjak meski rumahnya sendiri sudah lunas.
Di sinilah “mobile home park” berubah menjadi ladang rente: investor tidak perlu membangun rumah, cukup menguasai tanah dan mengatur sewa. Ketika sewa lahan naik, penghuni sulit pindah karena memindahkan mobile home mahal dan sering kali tidak realistis, sehingga pilihan mereka menyempit.
Pada Januari, Presiden Donald Trump menyerukan moratorium pembelian rumah tapak oleh investor institusi karena dianggap menghalangi “American dream” kepemilikan rumah. RUU 21st Century Road to Housing Act yang bergerak di Kongres juga memuat larangan investor institusi membeli rumah tapak.
Masalahnya, tidak ada larangan serupa untuk pengambilalihan mobile home park. Perintah Januari itu pun tidak menyinggung pembelian di sektor ini, sehingga investor bisa mengalihkan strategi dari rumah tapak ke taman rumah manufaktur tanpa hambatan berarti.
Beberapa negara bagian mulai menutup celah lewat kebijakan. Maine meloloskan empat undang-undang yang melindungi penghuni, termasuk hak penolakan pertama ketika taman dijual agar warga bisa membeli komunitasnya sendiri.
Michigan Senate juga meloloskan rancangan yang memperketat regulasi mobile home park dan memperkuat perlindungan penghuni. RUU itu kini berada di Michigan House, menandakan perdebatan bergeser dari sekadar “pasar” ke soal hak dasar bertempat tinggal.
Di level mikro, dampak paling keras muncul dalam praktik pengelolaan yang dituding eksploitatif. Gugatan mantan karyawan pada Maret menyebut jamur hitam dan ancaman penggusuran yang dialami penghuni di komunitas Homes of America di Mississippi, Louisiana, dan Texas bukan kasus tunggal.
Elvin Zapata, manajer regional 2024–2025, menggugat perusahaan pada 2025 dan mengklaim ia dipecat setelah mengkritik praktik internal. Dalam dokumen pengadilan, ia menyebut ada kebiasaan menyembunyikan jamur dari penghuni, menghindari remediasi profesional demi menghemat biaya, dan melarang dokumentasi tertulis tentang jamur dalam catatan perusahaan.
Zapata juga menuduh perusahaan menarget penyewa dengan kredit buruk dan pendapatan rendah untuk memenuhi kuota hunian taman. Ketika penghuni telat bayar, ia mengatakan perusahaan melakukan penggusuran segera, menciptakan siklus hunian rapuh yang menguntungkan pengelola.
Di atas kertas, kenaikan sewa rata-rata 4,2% per tahun terdengar “normal” dalam ekonomi inflasi. Tetapi bagi penghuni berpendapatan tetap, angka itu bisa berarti memilih antara obat, listrik, atau sewa lahan.
Ironinya, kebijakan federal yang ingin menghalangi investor di rumah tapak bisa mendorong pergeseran modal ke sektor yang lebih mudah “dikunci” karena penghuni sulit pindah. Jika tujuan negara adalah memperluas kepemilikan rumah, maka membiarkan pengambilalihan mobile home park tanpa pagar sama saja memindahkan tekanan dari satu pintu ke pintu lain.
Tuduhan “abandoned trailer scheme” dan penghilangan jejak jamur menunjukkan masalah bukan hanya harga, tetapi asimetri kekuasaan. Ketika kesehatan dan keamanan hunian bisa diperlakukan sebagai biaya yang ditekan, pasar berhenti menjadi mekanisme efisiensi dan berubah menjadi mekanisme pemaksaan.
Solusi yang masuk akal tidak harus mematikan investasi, tetapi harus menyeimbangkan hak penghuni. Hak penolakan pertama, standar kesehatan yang ketat, transparansi catatan perawatan, dan pembatasan penggusuran kilat adalah langkah yang mengembalikan martabat pada hunian terjangkau.
Mobile home park selama ini dipasarkan sebagai jalan tengah: lebih murah dari rumah tapak, lebih stabil dari sewa apartemen. Namun ketika tanahnya menjadi komoditas investasi, “rumah” bisa berubah menjadi perangkap yang sulit ditinggalkan.
Data sensus tentang 7,2 juta unit yang dihuni menegaskan ini bukan isu pinggiran, melainkan urusan jutaan kepala keluarga. Pertanyaannya kini sederhana tetapi menentukan: apakah negara akan melindungi hunian terjangkau sebagai hak hidup, atau membiarkannya menjadi mesin rente yang rapi dan legal.
(Orbit dari berbagai sumber, 13 Juni 2026)
