Pelantikan 188 Pejabat Pemprov Sumut: Ujian Kolaborasi dan Integritas
ORBITINDONESIA.COM – Pelantikan 188 pejabat Pemprov Sumut menjadi ujian nyata apakah kolaborasi antardinas bisa mengubah pelayanan publik, bukan sekadar rotasi jabatan. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan sinergi dan kerja lintas OPD sebagai kunci agar kinerja pemerintah provinsi terasa langsung oleh warga.
Di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/10/2026), Surya melantik 71 pejabat administrator dan 117 pejabat pengawas dari berbagai OPD. Mereka diminta memimpin, menggerakkan organisasi, membina jajaran, dan memastikan pelayanan pemerintahan berjalan baik.
Pesan utamanya terdengar sederhana, tetapi sulit dijalankan: jangan bekerja sendiri-sendiri. Surya mengingatkan publik tidak menilai OPD satu per satu, melainkan melihat wajah Pemprov Sumut sebagai satu kesatuan.
Dalam banyak birokrasi, masalah sering bukan kekurangan program, melainkan rapuhnya koordinasi dan tumpang tindih kewenangan. Situasi itu membuat warga merasakan layanan yang lambat, prosedural, dan saling lempar tanggung jawab.
Surya menekankan manajemen ASN berbasis talenta, yakni jabatan diisi orang kompeten, potensial, berpengalaman, dan sesuai kebutuhan organisasi. Ia menegaskan jabatan harus menjadi ruang menghasilkan kinerja, bukan sekadar menjalankan kewenangan.
Secara nasional, arah ini sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dan penguatan sistem merit yang terus didorong pemerintah pusat. Kerangka hukumnya antara lain UU ASN dan regulasi turunan tentang manajemen kinerja serta pengembangan talenta aparatur.
Namun, tantangan terbesar bukan pada kata “talenta”, melainkan pada ukuran “kinerja” yang tegas dan terukur. Tanpa indikator yang jelas, pelantikan massal berisiko menjadi seremoni rutin yang sulit dikaitkan dengan perbaikan layanan.
Posisi administrator dan pengawas memang strategis karena bersentuhan langsung dengan ritme kerja harian, koordinasi staf, dan pengendalian kegiatan. Mereka adalah simpul yang menentukan apakah instruksi pimpinan berubah menjadi layanan yang cepat dan ramah.
Surya juga menekankan komunikasi agar persoalan kecil tidak membesar, serta koordinasi cepat saat ada hambatan. Ini mengisyaratkan bahwa Pemprov menyadari sumber keterlambatan sering lahir dari ego sektoral dan jalur komunikasi yang buntu.
Ukuran keberhasilan kolaborasi seharusnya bisa dilihat dari hal sederhana yang dirasakan warga, seperti kepastian waktu layanan, pengurangan berkas berulang, dan respons pengaduan yang lebih cepat. Jika indikator itu tidak diumumkan dan dipantau, publik sulit menilai apakah sinergi benar-benar terjadi.
Pelantikan 188 pejabat sekaligus juga membuka peluang pembenahan kultur kerja, karena jaringan pengambil keputusan operasional ikut diperbarui. Tetapi skala besar ini menuntut sistem pengawasan yang rapi agar adaptasi tidak berubah menjadi kebingungan prosedur.
Seruan “kolaborasi dan sinergi” terdengar klise jika tidak dibarengi disiplin eksekusi. Justru di titik ini, Pemprov Sumut perlu membuktikan bahwa pesan Surya bukan slogan, melainkan kontrak kinerja yang bisa diuji.
Pertama, integritas yang disebut Surya harus diterjemahkan menjadi keberanian menutup celah konflik kepentingan dan praktik transaksional. Publik tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses yang bersih dan akuntabel.
Kedua, kolaborasi lintas OPD perlu dibuat menjadi mekanisme, bukan imbauan. Misalnya melalui target bersama, rapat koordinasi berbasis data, dan pelaporan kinerja yang memotret kerja lintas unit, bukan hanya capaian masing-masing dinas.
Ketiga, Pemprov perlu menghindari jebakan “bekerja ramai-ramai tetapi tidak fokus”. Kolaborasi yang sehat selalu punya satu tujuan terukur, satu penanggung jawab jelas, dan tenggat waktu yang dipatuhi.
Jika 188 pejabat baru hanya menata ulang struktur tanpa menata ulang cara kerja, warga akan tetap menghadapi antrean panjang dan jawaban normatif. Tetapi jika mereka menjadi penggerak perubahan seperti diminta Surya, birokrasi bisa terasa lebih manusiawi.
Pelantikan 188 pejabat Pemprov Sumut adalah momentum besar untuk membuktikan bahwa manajemen talenta melahirkan layanan publik yang lebih cepat, lebih pasti, dan lebih adil. Pesan Surya tentang sinergi akan bermakna bila warga merasakan perubahan dalam urusan sehari-hari.
Pada akhirnya, jabatan bukan puncak karier, melainkan titik mulai untuk diuji oleh kerja nyata. Pertanyaannya sederhana: setelah pelantikan ini, apakah warga Sumut akan merasakan pemerintah yang lebih hadir, atau hanya mendengar kata “kolaborasi” berulang kali tanpa bukti.
(Orbit dari berbagai sumber, 8 Oktober 2026)
