Pengadilan Banding AS Teguhkan Blacklist Pentagon terhadap Anthropic
ORBITINDONESIA.COM – Putusan pengadilan banding AS di Washington, D.C. meneguhkan penetapan Pentagon yang melabeli Anthropic sebagai supply chain risk, sehingga model Claude dilarang dipakai militer dan kontraktor pertahanan. Anthropic menyatakan “tetap yakin” pada posisinya dan “mempertimbangkan semua opsi, termasuk peninjauan lebih lanjut.”
Pada Maret, Departemen Pertahanan AS (DOD) menetapkan Anthropic sebagai risiko rantai pasok karena dianggap dapat mengancam keamanan nasional. Status ini memblokir penggunaan model Claude oleh militer AS dan juga menutup akses kontraktor pertahanan yang bekerja untuk DOD.
Anthropic menggugat pemerintahan Trump di dua jalur, yakni Pengadilan Distrik AS di San Francisco dan Pengadilan Banding Sirkuit D.C. Dua dasar penetapan yang berbeda membuat sengketa harus diproses di dua pengadilan terpisah.
Bulan lalu, hakim federal di San Francisco menyatakan salah satu penetapan pemerintah itu ilegal. Namun pada Jumat, panel banding Sirkuit D.C. mempertahankan penetapan kedua, yang menjadi fondasi lain dari blacklist Pentagon.
Di balik sengketa hukum, ada negosiasi yang gagal tentang cara militer dapat memakai Claude pada platform GenAI.mil. DOD menginginkan akses luas “untuk semua tujuan yang sah,” sementara Anthropic meminta jaminan agar teknologinya tidak dipakai untuk senjata otonom penuh atau pengawasan massal domestik.
Ketegangan ini juga bersifat politis dan personal. Donald Trump berulang kali menyerang CEO Anthropic, Dario Amodei, di media sosial, termasuk lewat unggahan di Truth Social yang menuding pemerintah menghentikan orang-orang AI dari melakukan hal “buruk atau berpotensi buruk.”
Putusan 2-1 panel Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit D.C. menolak argumen Anthropic bahwa larangan DOD bersifat sewenang-wenang, tidak berwenang, dan inkonstitusional. Hakim Gregory Katsas menulis DOD memiliki “dukungan yang memadai” untuk menyimpulkan integrasi Claude ke sistem informasi DOD menghadirkan risiko keamanan nasional yang tercakup undang-undang.
Hakim Neomi Rao ikut dalam mayoritas, sementara Hakim Karen LeCraft Henderson menyampaikan dissent. Fakta bahwa dua hakim mayoritas adalah penunjukan Trump menambah lapisan persepsi politik, meski putusan tetap bertumpu pada penafsiran kewenangan eksekutif dan standar risiko keamanan.
Inti pertimbangannya adalah konsep supply chain security di era AI, ketika model bahasa menjadi komponen strategis seperti chip dan jaringan. Jika model dianggap bisa “dimanipulasi” atau “mati mendadak” karena pembatasan yang terlalu ketat, DOD menganggapnya sebagai risiko operasional yang tidak bisa ditoleransi.
Katsas menyebut Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengangkat gagasan yang “sangat menyadarkan,” yakni model AI yang “terlalu dibatasi” dapat berhenti bekerja secara tak terduga. Ia juga menyinggung potensi Claude “menjadi subjek manipulasi,” walau Anthropic membantah klaim tersebut.
Yang paling menentukan, pengadilan menegaskan pusat otoritas ada pada Presiden dan Menteri Pertahanan. Katsas menulis, “Dalam Republik kita, Presiden dan Sekretaris Perang yang harus menentukan bagaimana menyeimbangkan risiko-risiko yang bersaing,” lalu menyimpulkan Hegseth tidak melampaui batas kewenangan di bawah Supply Chain Security Act maupun Konstitusi.
Secara bisnis, dampaknya langsung dan mahal karena pasar pertahanan adalah pelanggan bernilai tinggi dan berjangka panjang. Artikel ini mencatat Anthropic pernah menandatangani kontrak US$200 juta dengan Pentagon pada Juli 2025, tetapi pembicaraan implementasi pada September runtuh.
Secara hukum, kasus ini juga menunjukkan strategi “dua pengadilan” bisa menghasilkan putusan yang tidak seragam. Satu penetapan dinyatakan ilegal di San Francisco, sementara penetapan lain dipertahankan di D.C., sehingga hasil akhirnya menjadi tambal sulam.
Panel banding juga menunda efektivitas putusan agar Anthropic punya waktu meminta rehearing atau en banc rehearing. Anthropic bahkan dapat meminta Mahkamah Agung AS mengambil perkara, yang akan mengubah sengketa ini menjadi preseden nasional tentang AI dan keamanan rantai pasok.
Kasus blacklist Pentagon terhadap Anthropic memperlihatkan benturan dua logika yang sama-sama masuk akal. Negara ingin kendali penuh atas alat strategis, sementara perusahaan AI ingin pagar etika yang mencegah produk mereka menjadi mesin senjata otonom atau alat pengawasan massal.
Namun putusan ini mengirim sinyal keras bahwa, dalam domain pertahanan, “pagar etika” perusahaan dapat dipandang sebagai hambatan operasional. Ketika pengadilan menyerahkan penimbangan risiko kepada Presiden dan Menteri Pertahanan, ruang tawar perusahaan menyempit menjadi sekadar kepatuhan atau keluar dari pasar.
Di sisi lain, kekhawatiran DOD tentang manipulasi model dan kegagalan mendadak juga tidak boleh dianggap paranoia. Model AI adalah sistem probabilistik, dan insiden kecil di lingkungan sipil bisa menjadi bencana di lingkungan militer yang menuntut reliabilitas ekstrem.
Yang mengganggu justru kabut definisi “risiko keamanan nasional” yang mudah melebar. Jika standar risikonya terlalu elastis, label supply chain risk dapat berubah menjadi instrumen politik untuk menghukum perusahaan yang menolak permintaan akses luas.
Serangan Trump kepada Amodei di media sosial memperkuat kesan bahwa konflik ini bukan semata teknis. Ketika keputusan pengadaan strategis bercampur dengan narasi personal dan simbolik, kepastian hukum bagi industri AI menjadi rapuh.
Dalam jangka panjang, pemerintah mungkin akan mendorong lahirnya model AI “patuh militer” yang dikembangkan di ekosistem tertutup. Konsekuensinya, inovasi bisa terpecah menjadi dua jalur, yakni AI sipil yang berhati-hati dan AI pertahanan yang menuntut akses tanpa batas.
Putusan pengadilan banding yang meneguhkan blacklist Pentagon terhadap Anthropic menandai babak baru hubungan AI dan negara. Ini bukan sekadar sengketa kontrak, melainkan perebutan hak menentukan batas antara keamanan nasional dan tanggung jawab etis teknologi.
Anthropic masih punya jalur hukum, tetapi pesan politiknya sudah terlanjur kuat: di wilayah pertahanan, pemerintah ingin memegang kemudi sepenuhnya. Pertanyaannya, apakah kendali penuh itu akan menghasilkan keamanan yang lebih besar, atau justru membuka risiko baru ketika akuntabilitas publik makin sulit mengimbangi kekuatan AI.
(Orbit dari berbagai sumber, 26 September 2026)
