Pidato Iran di PBB Serang Trump: Terorisme, Israel, dan Nuklir
ORBITINDONESIA.COM – Pidato Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Sidang Umum PBB menjadi sorotan global, karena ia menuding Donald Trump sebagai sumber “terorisme global” dan menyebut Iran sebagai korbannya. Dalam narasi yang tajam, ia membalik label “negara teroris” yang kerap dilekatkan AS, lalu mengarahkan tuduhan keras kepada Israel dan sistem sanksi internasional.
Di forum paling simbolik dunia, Pezeshkian membuka dengan kalimat yang menantang: “Presiden Amerika Serikat menggambarkan kami sebagai teroris, padahal kami adalah korban dari terorisme.” Ia menautkan tuduhan itu pada pembunuhan tokoh senior Iran dan serangan yang diklaim menimpa fasilitas sipil, termasuk sekolah dan ruang publik.
Pidato ini tidak hadir di ruang hampa, karena publik internasional masih dibayangi eskalasi kawasan sejak perang pecah 28 Februari. Ketika saluran diplomasi rapuh, panggung PBB sering berubah menjadi arena perang narasi, bukan jembatan kompromi.
Iran menempatkan diri sebagai negara yang “diserang” dan “membela diri,” sementara AS dan Israel diposisikan sebagai pelaku agresi. Di sisi lain, Washington dan Tel Aviv selama bertahun-tahun menuding Teheran mendukung kelompok bersenjata regional, sehingga perdebatan soal “siapa teroris” menjadi perang definisi.
Inti pidato Pezeshkian adalah klaim bahwa serangan terhadap Iran menyasar warga sipil, sementara Iran membalas tanpa menargetkan penduduk sipil. Ia menyebut fasilitas pendidikan, kesehatan, universitas, dan infrastruktur sebagai target, lalu menyimpulkan tindakan itu “bertentangan dengan hukum internasional.”
Di titik ini, ia memanfaatkan dua perangkat retorika yang kuat, yakni korban anak-anak dan legitimasi hukum. Dalam praktik komunikasi politik, kombinasi “korban sipil” dan “hukum internasional” sering dipakai untuk merebut simpati negara-negara nonblok dan publik global.
Namun, pidato tersebut tidak menyertakan verifikasi independen atas detail teknis yang disebut, seperti “senjata berlapis hulu ledak ganda” dan lokasi serangan spesifik. Ketika klaim tidak diikat pada laporan investigasi terbuka, audiens yang kritis akan menuntut pembuktian, bukan sekadar kesaksian.
Pezeshkian juga mengangkat isu Gaza sebagai cermin standar ganda, dengan menyebut puluhan ribu warga sipil terbunuh dan ratusan ribu mengungsi. Ia menegaskan Israel “melabeli pihak lain sebagai teroris,” sembari menuding Israel melakukan pembunuhan lintas wilayah “layaknya teroris sejati.”
Angka korban Gaza memang menjadi pusat perdebatan global dan kerap dipakai dalam diplomasi moral, meski sumber dan metodologi penghitungannya sering dipersoalkan oleh pihak-pihak yang bertikai. Di level komunikasi, yang bekerja bukan hanya ketepatan angka, melainkan daya pukul simboliknya di hadapan negara-negara anggota PBB.
Bagian paling strategis adalah soal nuklir, karena Pezeshkian menuntut pengakuan atas “hak” teknologi nuklir damai. Ia menautkan nuklir dengan kebutuhan obat, pertanian, industri, dan listrik, serta menolak jika nuklir “hanya berada dalam kendali eksklusif segelintir pihak.”
Di sini, ia menyentuh akar ketegangan lama antara hak pengembangan energi nuklir damai dan kekhawatiran proliferasi senjata. Kerangka globalnya adalah Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT, yang membagi dunia menjadi negara pemilik senjata nuklir dan negara non-nuklir, dengan janji akses teknologi damai dan rezim inspeksi.
Ia menyerang balik dengan menyebut Israel memiliki senjata nuklir namun berada di luar NPT dan tidak membuka diri pada inspeksi yang setara. Klaim mengenai Israel sebagai negara di luar NPT adalah fakta yang dikenal luas dalam diskursus nonproliferasi, meski Israel menjalankan kebijakan ambiguitas nuklir dan tidak mengonfirmasi persenjataannya.
Pidato itu juga menyebut paradoks sanksi, yakni “Israel membunuh, tetapi Iran yang dikenai sanksi.” Sanksi memang sering diperdebatkan efektivitas dan moralitasnya, karena dampaknya kerap menekan warga biasa melalui akses obat, biaya hidup, dan ruang ekonomi.
Di sisi lain, negara pemberi sanksi berargumen bahwa tekanan ekonomi adalah alternatif dari perang terbuka. Masalahnya, ketika sanksi menjadi instrumen rutin, ia bisa berubah menjadi hukuman kolektif yang memperkuat garis keras, bukan memperlemah mereka.
Pezeshkian sedang melakukan reposisi citra Iran, dari “ancaman” menjadi “korban,” dan dari “pelanggar” menjadi “pembela hukum.” Itu bukan sekadar pidato, melainkan strategi untuk memecah konsensus internasional yang selama ini memudahkan isolasi terhadap Teheran.
Serangannya kepada Trump juga mengandung pesan domestik, karena pemimpin Iran harus terlihat tegas di hadapan tekanan eksternal. Dalam politik kawasan, kelembutan sering dibaca sebagai kelemahan, dan kelemahan mengundang serangan berikutnya.
Namun, narasi korban juga punya risiko, karena ia bisa menutup ruang evaluasi diri terhadap peran Iran dalam konflik proksi di Timur Tengah. Publik global tidak hanya menilai siapa yang paling menderita, tetapi juga siapa yang paling konsisten antara klaim moral dan tindakan di lapangan.
Ketika Pezeshkian menyatakan Iran “selama 200 tahun tidak pernah menyerang negara lain,” ia sedang menegaskan identitas defensif. Klaim historis seperti ini efektif untuk membangun legitimasi, tetapi tetap akan diuji oleh pembaca yang mengingat dinamika intervensi, dukungan milisi, dan ketegangan lintas batas modern.
Soal Israel, pidato itu memanfaatkan kemarahan dunia terhadap tragedi kemanusiaan untuk menekan legitimasi politik Tel Aviv. Akan tetapi, menyamakan seluruh tindakan negara dengan “terorisme” juga berisiko mengaburkan pembedaan penting antara operasi militer, kejahatan perang, dan teror yang menyasar sipil sebagai tujuan utama.
Isu nuklir adalah titik paling rawan, karena “program damai” dan “kapabilitas menuju senjata” sering hanya dipisahkan oleh keputusan politik, bukan semata teknologi. Selama kepercayaan tidak dibangun melalui transparansi dan verifikasi, setiap pidato akan terdengar seperti pembelaan sepihak, bukan undangan untuk kesepakatan.
Pidato Pezeshkian di PBB memperlihatkan bahwa perang modern tidak hanya terjadi lewat rudal dan drone, tetapi juga lewat definisi, angka korban, dan klaim legalitas. Iran berusaha mengunci simpati dunia dengan narasi korban sipil, sementara AS dan Israel tetap mengandalkan narasi ancaman keamanan.
Pertanyaan yang tersisa adalah siapa yang bersedia menukar kemenangan retorika dengan kompromi yang dapat diverifikasi. Jika dunia terus membiarkan standar ganda mengatur sanksi, inspeksi, dan akuntabilitas, maka PBB akan tetap menjadi panggung pidato, bukan mesin perdamaian. (Orbit dari berbagai sumber, 27 September 2026)
