Disorder: Dari Kekacauan Dunia Menuju Ketangguhan Manusia
Oleh Kolier L. Haryanto, Pendiri Peace Café
Membaca Buku Rhenald Kasali dan Gigih Prastowo dalam Percakapan dengan Helen Thompson, Nassim Taleb, dan Pemikiran Polycrisis.
ORBITINDONESIA.COM - Dunia sedang memasuki era ketika kekacauan tidak lagi datang sebagai peristiwa tunggal yang sesaat. Perang geopolitik, konflik perdagangan, sanksi ekonomi, gangguan rantai pasok, krisis energi, disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga ketidakpastian politik berlangsung bersamaan. Persoalannya bukan semata-mata karena jumlah krisis semakin banyak, melainkan karena semuanya saling berhubungan dan menghasilkan dampak berantai.
Konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia dapat memengaruhi harga energi, biaya produksi, nilai tukar, bahkan daya beli masyarakat. Perebutan teknologi antara negara-negara besar bisa mengganggu industri domestik. Ketegangan di jalur perdagangan internasional dapat menghambat pengiriman bahan baku dan mengubah keputusan investasi perusahaan.
Dunia yang jauh ternyata semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks inilah buku Disorder karya Rhenald Kasali dan Gigih Prastowo, diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada Oktober 2026, menemukan relevansinya. Buku setebal 484 halaman ini menghubungkan pergolakan geopolitik dengan persoalan operasional bisnis, mulai dari supply chain, arus kas, tenaga kerja, dinamika pasar, hingga keberlangsungan usaha (Kasali & Prastowo, 2026).
Pertanyaan yang muncul pun berubah. Bukan lagi sekadar bagaimana menghadapi krisis jika terjadi, melainkan apakah organisasi sudah memiliki kesiapan ketika krisis sedang berlangsung?
Pertanyaan tersebut membawa kita pada refleksi lebih luas: apakah disorder hanya gangguan sementara, atau justru telah menjadi lingkungan baru tempat manusia, perusahaan, dan negara harus belajar hidup?
Geopolitik Masuk ke Ruang Direksi
Selama puluhan tahun, dunia politik dan bisnis seolah memiliki wilayah masing-masing. Geopolitik menjadi urusan negara, diplomat, dan militer. Sementara perusahaan berkonsentrasi pada pasar, modal, produksi, konsumen, dan keuntungan. Pemisahan tersebut semakin sulit dipertahankan.
Disorder memperlihatkan bahwa ketegangan geopolitik telah menjadi variabel langsung dalam pengambilan keputusan bisnis. Ilustrasi Selat Hormuz, misalnya, menunjukkan bagaimana gangguan pada jalur strategis perdagangan energi dapat memengaruhi harga minyak, pengiriman bahan baku, nilai tukar, dan biaya produksi perusahaan. Geopolitik dengan demikian bukan lagi sekadar urusan hubungan internasional. Ia telah menjadi bagian dari manajemen risiko perusahaan.
Manajemen tidak cukup hanya bertanya siapa konsumennya dan berapa biaya produksi termurah. Mereka juga harus mengetahui asal bahan baku, ketergantungan terhadap pemasok, keamanan jalur logistik, serta kemungkinan perubahan kebijakan negara-negara yang menguasai teknologi dan sumber daya strategis.
Perspektif ini menarik jika dipertemukan dengan pemikiran Helen Thompson dalam Disorder: Hard Times in the 21st Century (Oxford University Press, 2022). Thompson menjelaskan bahwa ketidakstabilan dunia bukan sekadar kumpulan kejadian yang kebetulan berlangsung bersamaan. Ada hubungan struktural antara geopolitik, energi, ekonomi global, dan demokrasi yang membentuk kerentanan dunia kontemporer (Thompson, 2022).
Dari sini terdapat percakapan intelektual yang menarik. Thompson membantu menjelaskan mengapa dunia menjadi tidak stabil. Kasali dan Prastowo membawa persoalan tersebut ke tingkat praktis: bagaimana organisasi mengambil keputusan dan menjaga keberlangsungan usaha di tengah ketidakpastian? Yang pertama membantu membaca anatomi ketidakstabilan, sedangkan yang kedua mengajak organisasi menyiapkan kemampuan untuk menghadapinya.
Dari Membaca Krisis Menuju Business Continuity
Salah satu gagasan penting dalam menghadapi situasi tersebut adalah Business Continuity Management (BCM). BCM bukan sekadar dokumen rencana darurat yang disimpan dan baru dibuka ketika bencana terjadi. Ia merupakan pendekatan sistematis untuk mengantisipasi gangguan, menjaga fungsi-fungsi kritis, merespons keadaan darurat, dan memulihkan kegiatan organisasi.
Landasan pentingnya dapat ditemukan dalam ISO 22301:2019 tentang Business Continuity Management Systems. Standar ini menekankan perlunya organisasi membangun sistem keberlangsungan bisnis yang terencana, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkelanjutan (ISO, 2019). Artinya, organisasi harus mengetahui fungsi mana yang paling kritis, berapa lama kegiatan dapat terhenti, siapa pemasok alternatif jika rantai pasok terganggu, bagaimana data dipulihkan ketika terjadi serangan siber, serta siapa yang berwenang mengambil keputusan dalam keadaan darurat.
Ketahanan tidak lahir dari slogan kepemimpinan. Ia membutuhkan pengetahuan, sistem, sumber daya, dan disiplin organisasi. Dalam perspektif tata kelola, BCM juga bukan semata-mata urusan teknis. Ia merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan dan manajemen risiko. Kesiapan menghadapi krisis tidak seharusnya dipandang sebagai biaya tambahan, melainkan investasi untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Namun, ada satu pertanyaan lanjutan: apakah organisasi yang berhasil bertahan dari krisis otomatis menjadi lebih kuat?
Tidak Cukup Sekadar Bertahan
Nassim Nicholas Taleb menawarkan perspektif menarik melalui bukunya Antifragile: Things That Gain from Disorder (2012). Ia membedakan sistem yang rapuh, sistem yang resilien, dan sistem yang antifragile.
Sistem resilien mampu menghadapi guncangan dan kembali pulih. Sebaliknya, sistem antifragile tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat memperoleh manfaat dari tekanan dan ketidakpastian. Guncangan menjadi sumber pembelajaran, adaptasi, dan pembaruan (Taleb, 2012).
Perbedaannya penting bagi dunia usaha. Sebuah perusahaan mungkin berhasil melewati gangguan rantai pasok dengan menumpuk persediaan. Perusahaan tersebut selamat, tetapi belum tentu memperbaiki kerentanan sistem pengadaannya. Perusahaan lain menggunakan pengalaman serupa untuk mendiversifikasi pemasok, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi pekerja, dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Yang pertama bertahan. Yang kedua belajar dan berkembang.
Meski demikian, gagasan antifragile perlu ditempatkan secara proporsional. Tidak semua krisis merupakan peluang. Bagi perusahaan besar, gangguan mungkin menjadi momentum ekspansi. Bagi UMKM, gangguan yang sama bisa berarti kehilangan modal dan menutup usaha. Bagi pekerja, restrukturisasi perusahaan dapat berarti kehilangan pekerjaan dan penghasilan.
Karena itu, ketangguhan tidak boleh hanya diukur dari kemampuan perusahaan mempertahankan keuntungan. Kita juga perlu melihat siapa yang mampu bangkit dan siapa yang justru tertinggal setelah krisis berlalu.
Membaca Dunia Melalui Polycrisis
Persoalan menjadi lebih kompleks karena berbagai krisis tidak berlangsung secara terpisah. Krisis energi meningkatkan biaya produksi. Kenaikan biaya mendorong harga barang. Harga yang meningkat menekan daya beli. Penurunan konsumsi mengurangi permintaan dan berpotensi memicu pengurangan tenaga kerja. Pengangguran kemudian menambah beban perlindungan sosial dan fiskal negara.
Satu persoalan dapat menjadi pemicu bagi persoalan lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai polycrisis. David Henig dan Daniel M. Knight dalam “Polycrisis: Prompts for an Emerging Worldview” yang diterbitkan Anthropology Today (2023) menjelaskan pentingnya memahami berbagai krisis yang saling berkelindan dan menghasilkan konsekuensi yang lebih kompleks daripada jika masing-masing persoalan dianalisis secara terpisah (Henig & Knight, 2023).
Mark Leonard melalui The Age of Unpeace: How Connectivity Causes Conflict (2021) juga menunjukkan sebuah paradoks: konektivitas global yang selama ini menjadi sumber kemakmuran sekaligus membuka ruang bagi konflik dan ketergantungan.
Bagi negara kita, situasi tersebut menghadirkan tantangan strategis. Keterbukaan ekonomi tetap diperlukan untuk perdagangan, investasi, teknologi, dan pertumbuhan. Namun, keterbukaan tanpa kapasitas domestik yang memadai dapat menciptakan kerentanan.
Pilihan kita bukan menutup diri dari dunia, melainkan membangun globalisasi yang lebih tangguh. Diversifikasi sumber energi, penguatan industri, penguasaan teknologi, ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi lokal menjadi bagian penting dari agenda tersebut.
Pendekatan polycrisis mengingatkan bahwa persoalan ekonomi, sosial, politik, energi, dan lingkungan tidak bisa diselesaikan melalui kebijakan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.
Dari Business Resilience Menuju Societal Resilience
Pada titik ini, pembahasan Disorder perlu diperluas. Jika Business Continuity bertujuan memastikan perusahaan tetap berjalan, bagaimana memastikan masyarakat tetap mampu menjalani kehidupannya?
Sebuah perusahaan mungkin mempertahankan profitabilitas melalui efisiensi tenaga kerja. Namun, bagi keluarga yang kehilangan pencari nafkah, keputusan tersebut dapat menjadi persoalan kemanusiaan. Negara mungkin mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan kehilangan makna apabila manfaatnya tidak menjangkau masyarakat rentan. Ketahanan perusahaan tidak selalu identik dengan ketahanan masyarakat.
Dari perspektif Peace Café, gagasan Societal Resilience penting untuk melengkapi pembahasan tentang ketahanan bisnis. Ketangguhan perlu dibangun dalam empat lapisan yang saling mendukung.
Pertama, Business Resilience. Perusahaan harus mampu mengantisipasi gangguan, menjaga operasi, dan memulihkan kegiatan. Namun, ketahanan bisnis juga harus memperhitungkan pekerja, pemasok lokal, konsumen, dan lingkungan sosial.
Kedua, Economic Resilience. Perekonomian membutuhkan diversifikasi sumber energi, bahan baku, pasar, dan teknologi. UMKM, koperasi, serta ekonomi lokal harus memperoleh ruang untuk tumbuh karena mereka merupakan bagian penting dari penyangga ekonomi masyarakat.
Ketiga, Institutional Resilience. Negara perlu memiliki kapasitas membaca risiko, mengoordinasikan kebijakan lintas sektor, menjaga infrastruktur publik, dan menyediakan informasi yang dapat dipercaya. Kecepatan pemerintah dalam menghadapi krisis harus berjalan bersama akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum.
Keempat, Societal Resilience. Masyarakat membutuhkan akses terhadap pekerjaan layak, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, dan perlindungan sosial. Tujuannya bukan menjadikan manusia kebal terhadap krisis, melainkan memastikan tidak ada kelompok yang ditinggalkan sendirian ketika krisis datang.
Keempat lapisan tersebut memperlihatkan bahwa ketangguhan bukan hanya kemampuan sistem untuk bertahan, melainkan kemampuan menjaga kehidupan manusia.
Ketangguhan yang Memiliki Tujuan
Buku Disorder karya Kasali dan Prastowo menjadi pintu masuk penting untuk memahami perubahan lingkungan bisnis dan dunia yang semakin tidak pasti. Helen Thompson membantu membaca struktur ketidakstabilan global. Taleb mengingatkan bahwa bertahan saja tidak cukup. Sementara pemikiran polycrisis mengajarkan bahwa berbagai persoalan harus dipahami sebagai satu jaringan keterhubungan. Namun, dari seluruh percakapan tersebut, ada satu pertanyaan yang layak menjadi perhatian: untuk apa ketangguhan dibangun?
Jika tujuannya hanya agar perusahaan tetap beroperasi, kita baru menyelesaikan sebagian persoalan. Jika tujuannya sebatas menjaga pertumbuhan ekonomi, kita masih berada pada wilayah instrumental pembangunan. Ketangguhan seharusnya memiliki tujuan yang lebih mendasar: menjaga agar manusia tetap memiliki pekerjaan, kesehatan, pendidikan, keamanan, martabat, dan harapan.
Di sinilah pembangunan perlu bergerak dari sekadar ketahanan ekonomi menuju ketahanan kehidupan. Negara tidak cukup hanya memastikan sistem keuangan dan industri tetap berjalan. Negara juga harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan tanpa kehilangan kesempatan hidup yang layak.
Mungkin inilah pelajaran paling penting dari Disorder: masa depan bukan milik mereka yang menganggap dunia akan kembali stabil, melainkan mereka yang mampu membangun sistem yang adaptif, institusi yang dapat dipercaya, dan masyarakat yang saling menguatkan.
Dari Business Continuity menuju Societal Resilience. Dari kemampuan bertahan menuju kemampuan belajar. Dari kemampuan belajar menuju kemampuan tumbuh bersama.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan menghadapi kekacauan dunia bukan semata-mata seberapa kuat perusahaan, ekonomi, atau negara bertahan, melainkan seberapa jauh manusia tetap dapat hidup dengan damai dan bermartabat.
Peace, Human Dignity, Peace for All. ***
