Dimas Supriyanto: Membaca Gibran, Menafsirkan Kekuasaan
Oleh Dimas Supriyanto, jurnalis senior
ORBITINDONESIA.COM - Goenawan Mohamad adalah salah seorang guru saya dalam membaca kehidupan melalui tulisan. Esai-esai GM - nama panggilan beliau - kerap mengajak pembaca melampaui peristiwa, memasuki wilayah renungan yang tidak selalu terjangkau oleh berita.
Namun, justru karena saya menghormati kecerdasan dan ketajaman bahasanya, ada beberapa hal dalam esainya tentang Gibran yang ingin saya persoalkan.
Esai berjudul "Kasihan Gibran" itu bernas secara sastra. Tetapi, menurut saya, tidak seluruh kesimpulannya tepat ketika digunakan untuk membaca politik.
Pertama, tentang kekuasaan.
GM menggambarkan kekuasaan sebagai sesuatu yang bisa membuat seseorang ketagihan, terlena oleh popularitas, dan terus ingin mengenyangkan ego. GM menghubungkannya dengan petuah berhenti sebelum kenyang dan kisah 'Bale Sigala-gala' dalam pewayangan.
Metafora itu indah. Tetapi kekuasaan tidak selalu merupakan ruang pemuasan ego. Kekuasaan juga bisa menjadi instrumen untuk melayani rakyat, melakukan perubahan, langkah terobosan, mempercepat pembangunan, memperbaiki tata kelola, dan melayani kepentingan publik.
Kita tentu mengenal banyak contoh pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk membangun negaranya. Kekuasaan memang mengandung godaan, tetapi juga mengandung tanggung jawab. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang berkuasa, melainkan untuk apa kekuasaan itu digunakan dan bagaimana ia dipertanggungjawabkan.
Menyederhanakan kekuasaan sebagai "hasrat untuk mengenyangkan diri" berisiko membuat kita kehilangan kemampuan membedakan antara kekuasaan sebagai ambisi pribadi dan kekuasaan sebagai instrumen pengabdian.
Kedua, mengapa Gibran digugat sejak hari pertama?
GM menggambarkannya sebagai Wakil Presiden yang sejak awal kehadirannya ditolak dan dicemooh berbagai kalangan. Tetapi, apakah Gibran digugat karena kualitas pribadi dan kekurangan kapasitasnya semata?
Saya melihat persoalannya lebih rumit. Hal yang justru sebaliknya.
Gibran bukan hanya seorang anak muda yang memperoleh jabatan tinggi. Sebelumnya dia menjadi titik pertemuan berbagai kepentingan dan pertarungan politik. Ia diperebutkan oleh para kandidat, ketum lintas partai dan dijadikan simbol, sekaligus sasaran pertarungan yang jauh melampaui dirinya.
Kontroversi mengenai perubahan persyaratan usia pencalonan, hubungan keluarga dengan presiden sebelumnya, dan proses pencalonannya memang merupakan persoalan serius yang layak diuji secara konstitusional dan etis. Namun, harus dibedakan antara menggugat proses yang mengantarkannya ke jabatan dan menghakimi seluruh kemampuan orang yang kemudian menduduki jabatan tersebut.
Gugatan politik tidak otomatis membuktikan ketidakmampuan seseorang. Sebaliknya, menduduki jabatan tinggi juga tidak otomatis membuktikan kapasitasnya.
Ketiga, tentang ketangguhan Gibran.
GM menyimpulkan Gibran tidak tangguh karena tidak melawan ketika Jokowi dan Prabowo menempatkannya dalam kancah politik yang penuh perebutan kekuasaan.
Saya justru melihat kemungkinan penjelasan lain. Apakah sejak awal Gibran memang menginginkan jabatan Wakil Presiden itu? Tidak. Bukan.
Sebelum menjadi calon Wakil Presiden, orientasi politik Gibran yang terlihat justru mengarah pada Jawa Tengah. Jabatan gubernur merupakan jenjang yang lebih tinggi dalam karier politik lokal yang sedang dibangunnya - setelah menjadi wali kota Solo. Ia kemudian masuk ke panggung nasional melalui pencalonan Wakil Presiden karena permintaan - bahkan hingga lima kali.
Ada perbedaan antara seseorang yang berjuang keras mendapatkan sebuah jabatan dengan seseorang yang menerima jabatan karena desakan, permintaan serta keadaan politik lah membawanya ke posisinya kemudian.
Karena itu, tidak tepat jika sikapnya yang tidak melakukan perlawanan kemudian langsung diterjemahkan sebagai ketidakberanian atau ketidaktangguhan. Bisa jadi persoalannya bukan keberanian menghadapi pertarungan, melainkan sejak awal tidak adanya hasrat yang kuat terhadap posisi tersebut.
Tentu saja, dugaan mengenai motif pribadi itu tidak bisa dipastikan hanya dari penampilan dan sikapnya di depan publik. Tetapi, begitu pula sebaliknya: kita tidak bisa menyimpulkan kelemahan karakter hanya dari wajah yang tampak malu-malu atau sikap yang terlihat tidak menonjol.
Dalam politik, ekspresi wajah bukan alat ukur kapasitas kepemimpinan.
Lalu - ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan: GM membangun narasi bahwa Jokowi ingin terus memerintah melalui anaknya sebagai proxy, sementara Prabowo hanya menggunakan Gibran sebagai tangga menuju kursi presiden. Itu sebuah tafsir politik yang boleh saja diajukan. Tetapi, tafsir bukanlah fakta yang dengan sendirinya sudah terbukti.
Untuk menyimpulkan adanya kendali Jokowi terhadap Gibran atau pemanfaatan Gibran oleh Prabowo, diperlukan bukti mengenai hubungan kekuasaan, keputusan, dan tindakan mereka. Bukan semata-mata dugaan yang disusun dari rangkaian peristiwa.
Saya kira, di sinilah kita perlu berhati-hati. Bahasa sastra memiliki kekuatan besar untuk membuat sebuah tafsir terasa meyakinkan. Namun, keindahan metafora tidak selalu menjamin ketepatan kesimpulan.
Kisah "Bale Sigala-gala" - dalam epos BharataYuda - bisa menjadi peringatan tentang bahaya kekuasaan. Tetapi jangan sampai seluruh peristiwa politik dipaksakan masuk ke dalam satu cerita tentang keserakahan, ambisi, dan ketidakberdayaan.
Gibran tentu bukan tanpa kekurangan. Kapasitasnya sebagai Wakil Presiden tetap harus diuji melalui pekerjaan, keputusan, gagasan, dan kontribusinya bagi negara. Ia tidak perlu dikasihani. Ia perlu diberi ruang untuk membuktikan diri sekaligus tidak dibebaskan dari kritik dan pertanggungjawaban.
Kita boleh tidak menyukai proses yang mengantarkannya ke Istana. Kita boleh mempertanyakan etika politik di balik pencalonannya. Tetapi, jangan sampai ketidaksukaan terhadap proses membuat kita kehilangan kejernihan dalam menilai orangnya.
Politik membutuhkan kritik. Sastra membutuhkan kebebasan menafsirkan. Tetapi, ketika keduanya bertemu, kita tetap membutuhkan satu pegangan: jangan sampai keindahan bahasa membawa kita pada kesimpulan yang keliru.
Sebab, dalam membaca politik, yang perlu kita uji bukan hanya peristiwanya, tetapi juga tafsir yang dibangun atas peristiwa itu. ***
