Wajib Militer Israel dan Protes Ultra-Ortodoks Memecah Negeri
ORBITINDONESIA.COM – Wajib militer Israel kembali memantik krisis politik setelah puluhan ribu Yahudi ultra-Ortodoks turun ke jalan, memblokir jalan raya dan kereta, bahkan membakar mobil. Protes ultra-Ortodoks ini menolak kebijakan wajib militer yang mengancam berakhirnya pengecualian lama bagi pelajar seminari, di tengah perang dan kekurangan personel.
JERUSALEM — Puluhan ribu warga Yahudi ultra-Ortodoks berdemonstrasi di berbagai wilayah Israel pada Senin. Mereka memblokir jalan dan kereta, serta membakar mobil untuk memprotes wajib militer yang diberlakukan bagi mereka.
Polisi Israel menyatakan massa menutup persimpangan utama dan menyerang seorang tentara yang turun dari bus dekat lokasi protes. Aparat kesulitan mengendalikan kerumunan dengan meriam air dan kuda.
Protes itu melumpuhkan pusat negara, dengan jalan tol ditutup dan transportasi publik terhenti di Yerusalem serta kawasan metropolitan Tel Aviv. Skala gangguan menunjukkan isu ini sudah melampaui debat kebijakan, menjadi pertarungan identitas.
Wajib militer berlaku bagi sebagian besar pria dan perempuan Yahudi di Israel. Namun partai-partai ultra-Ortodoks yang kuat secara politik selama ini mengamankan pengecualian bagi pengikutnya untuk tidak bertugas dan memilih belajar di seminari.
Pengecualian itu kini terancam, saat banyak warga Israel menilai sistem tersebut tidak adil. Militer disebut berada pada titik tertekan karena banyak warga menjalani beberapa putaran tugas cadangan.
Isu ini juga merobek koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Partai ultra-Ortodoks menarik dukungan, sehingga pemilu berpotensi dimajukan beberapa pekan pada musim gugur.
Setiap tahun sekitar 13.000 pria ultra-Ortodoks mencapai usia wajib militer 18 tahun, tetapi kurang dari 10% yang mendaftar, menurut komite parlemen. Angka ini menjadi amunisi politik bagi pihak yang menuntut “pembagian beban” yang setara.
Di tengah kekurangan tentara yang parah, militer mempertimbangkan memperpanjang masa dinas wajib. Umumnya pria Yahudi wajib bertugas hampir tiga tahun, lalu menjalani bertahun-tahun dinas cadangan, sedangkan perempuan Yahudi wajib dua tahun.
Seorang demonstran di Yerusalem, Israel Tropper, berkata, “Publik ini bertekad; mereka melihat ini sebagai perang untuk hidup mereka.” Ia menambahkan bahwa bagi mereka masuk tentara Israel berarti “meninggalkan agama,” dan “tidak mungkin memaksa puluhan ribu orang” yang menolak keras untuk bertugas.
Sejumlah demonstran membawa poster yang mengecam Israel, seperti “Kami lebih memilih mati sebagai Yahudi daripada hidup sebagai Zionis” dan “Kami menolak melayani tentara demi agama Zionis.” Slogan ini menegaskan jarak ideologis sebagian ultra-Ortodoks terhadap negara modern Israel.
Kaum ultra-Ortodoks mencakup sekitar 13% masyarakat Israel dan menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat. Secara tradisional mereka mendapat pengecualian jika belajar penuh waktu di seminari, sebuah kebijakan yang berakar sejak 1948.
Awalnya pengecualian itu diberikan untuk sejumlah kecil pelajar yang ingin menghidupkan kembali tradisi keilmuan Yahudi yang hancur akibat Holocaust. Namun seiring membesar, kebijakan yang dulu “sementara” berubah menjadi struktur permanen.
Pengecualian tersebut, termasuk tunjangan pemerintah bagi banyak pelajar seminari hingga usia 26 tahun, membuat marah banyak warga Israel. Kemarahan itu kian tajam ketika Israel mempertahankan kehadiran militer simultan di Gaza, Lebanon, dan Suriah, serta menghadapi perang dengan Iran yang menguras kapasitas militer.
Mahkamah Agung menyatakan pengecualian itu ilegal pada 2017. Akan tetapi, perpanjangan berulang dan taktik penundaan pemerintah membuatnya tetap berjalan hingga kini.
(Orbit dari berbagai sumber, 8 Juni 2026)
Jika dibaca sebagai konflik kebijakan, protes ultra-Ortodoks tampak seperti penolakan terhadap “kewajiban warga negara.” Namun sebagai konflik sosial, ini adalah benturan dua kontrak sosial: negara yang menuntut partisipasi militer, dan komunitas yang menuntut otonomi religius.
Data komite parlemen tentang 13.000 pria ultra-Ortodoks usia 18 tahun per tahun, dengan tingkat enlistment di bawah 10%, memperlihatkan jurang kontribusi yang nyata. Dalam situasi perang berkepanjangan dan kebutuhan cadangan yang menumpuk, jurang ini menjadi bom waktu legitimasi.
Militer yang mempertimbangkan perpanjangan masa dinas wajib memperbesar rasa ketidakadilan di kelompok non-ultra-Ortodoks. Jika warga umum harus bertugas lebih lama, sementara pengecualian tetap luas, maka “pembagian beban” berubah menjadi “pembagian pengorbanan” yang timpang.
Di sisi lain, kutipan Israel Tropper menyingkap logika internal demonstran: mereka melihat dinas militer sebagai ancaman eksistensial terhadap iman. Ketika sebuah kebijakan dipahami sebagai “perang untuk hidup,” kompromi administratif seperti kuota atau insentif kerja menjadi sulit diterima.
Slogan “lebih memilih mati sebagai Yahudi daripada hidup sebagai Zionis” menandakan adanya kelompok yang tidak sekadar menolak wajib militer, tetapi juga menolak fondasi ideologis negara. Ini membuat negara menghadapi dilema: apakah mengintegrasikan kelompok yang sebagian memandang negara sebagai proyek yang keliru.
Putusan Mahkamah Agung 2017 yang menyatakan pengecualian ilegal memperlihatkan bahwa konflik ini bukan sekadar politik, melainkan juga krisis tata kelola hukum. Ketika putusan pengadilan dapat “dibekukan” lewat perpanjangan dan penundaan, publik melihat hukum sebagai alat tawar koalisi.
Tarik-ulur ini juga memukul stabilitas pemerintahan Netanyahu, karena partai ultra-Ortodoks memegang daya tawar besar dalam koalisi. Saat mereka menarik dukungan, kebijakan pertahanan nasional justru terikat pada kalkulasi bertahan hidup politik.
Secara demografis, ultra-Ortodoks yang sekitar 13% dan tumbuh cepat akan makin menentukan masa depan wajib militer Israel. Semakin besar populasi yang tidak berpartisipasi, semakin mahal biaya sosial dan politik untuk mempertahankan model tentara rakyat.
Dengan operasi di beberapa front dan tekanan perang yang disebut mencakup Iran, kebutuhan personel menjadi argumen paling kuat pihak pro-wajib militer. Namun argumen kebutuhan tidak otomatis mengalahkan argumen identitas, apalagi jika integrasi dipersepsi sebagai asimilasi paksa.
(Orbit dari berbagai sumber, 8 Juni 2026)
Protes ultra-Ortodoks terhadap wajib militer Israel memperlihatkan paradoks negara yang dibangun atas narasi kolektif, tetapi bergantung pada pengecualian kolektif. Ketika pengecualian menjadi terlalu besar, negara kehilangan bahasa moral untuk meminta pengorbanan dari yang lain.
Meski pembakaran mobil dan penyerangan tentara tidak bisa dibenarkan, respons semata-mata represif juga berisiko memperdalam keterasingan. Meriam air dan kuda mungkin membubarkan massa, tetapi tidak membongkar keyakinan bahwa dinas militer adalah “harga meninggalkan agama.”
Israel membutuhkan desain kebijakan yang membedakan antara integrasi dan pemaksaan. Model layanan nasional alternatif, penempatan yang sensitif terhadap praktik religius, serta jalur kerja-sipil yang setara nilainya dapat mengurangi ketegangan, meski tidak akan menyelesaikan penolakan ideologis.
Namun ada batas yang harus ditegakkan: supremasi hukum tidak boleh tunduk pada aritmetika koalisi. Jika putusan Mahkamah Agung 2017 terus diakali, maka krisis kepercayaan publik akan menular ke isu lain, dari anggaran hingga keamanan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih tajam adalah siapa yang mendefinisikan “menjadi Israel” saat perang mempersempit ruang kompromi. Jika identitas nasional ditakar dengan seragam, sementara sebagian warga menolak seragam atas nama iman, maka negara harus memilih antara memaksa, menegosiasikan ulang, atau membiarkan perpecahan membesar.
(Orbit dari berbagai sumber, 8 Juni 2026)
Wajib militer Israel kini bukan sekadar kebijakan pertahanan, melainkan cermin retak sosial yang makin jelas. Protes ultra-Ortodoks menunjukkan bahwa negara dapat kuat secara militer, tetapi rapuh ketika keadilan beban dan legitimasi hukum dipertanyakan.
Israel berada di persimpangan: menutup pengecualian secara keras berisiko memicu perang budaya, sementara mempertahankannya memperpanjang rasa tidak adil di tengah perang dan kekurangan tentara. Jalan tengah menuntut keberanian politik yang jarang muncul saat koalisi bergantung pada veto kelompok.
Perenungan akhirnya sederhana namun menyakitkan: jika sebuah negara meminta pengorbanan, apakah ia juga mampu menawarkan rasa memiliki yang setara kepada semua warganya. Dan bila tidak, berapa lama “tentara rakyat” dapat bertahan ketika rakyatnya sendiri terbelah tentang makna kewargaan.
(Orbit dari berbagai sumber, 8 Juni 2026)
