Emas Ujung Kulon dan Relokasi Badak: Memisahkan Fakta Geologi dari Spekulasi Politik
Oleh Satrio Arismunandar, alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI.
ORBITINDONESIA.COM - Wacana pemindahan sebagian badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendadak berkembang menjadi isu politik dan lingkungan yang sensitif.
Gagasan yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, memunculkan pertanyaan: apakah pemindahan badak benar-benar didorong kepentingan konservasi, atau ada agenda lain di baliknya?
Salah satu dugaan yang beredar adalah adanya potensi emas sangat besar di bawah kawasan Ujung Kulon, bahkan disebut-sebut hampir menyamai Freeport. Jika benar, pemindahan badak dikhawatirkan menjadi langkah awal untuk membuka kawasan konservasi bagi pertambangan.
Dugaan ini kemudian berkembang menjadi tudingan yang berpotensi menyeret pemerintah Prabowo ke dalam kontroversi kepentingan ekonomi dan lingkungan.
Namun, sebelum menarik kesimpulan, ada baiknya memisahkan tiga persoalan: fakta geologi, alasan relokasi badak, dan dugaan kepentingan pertambangan.
Potensi Emas Bukan Berarti Cadangan Emas Raksasa
Bahwa wilayah Pandeglang dan sekitarnya memiliki potensi mineralisasi emas bukanlah cerita tanpa dasar. Salah satu buktinya adalah Tambang Emas Cibaliung, yang dikelola PT Cibaliung Sumberdaya, anak perusahaan Antam.
Tambang ini berada di Kabupaten Pandeglang, di sebelah timur Taman Nasional Ujung Kulon, bukan di dalam kawasan taman nasional. Wilayah izin pertambangannya sekitar 1.340 hektare. Produksi komersialnya dimulai pada 2010 dan telah memasuki fase akhir siklus produksi.
Penelitian geologi yang diterbitkan dalam Buletin Sumber Daya Geologi pada 2020 juga menemukan sejumlah zona prospek mineralisasi di kompleks geologi Cibaliung. Penelitian tersebut mengidentifikasi 14 area prospek dan merekomendasikan eksplorasi lanjutan pada enam lokasi.
Ini menunjukkan bahwa kawasan Pandeglang memang menarik secara geologis. Tetapi, area prospek bukanlah cadangan emas yang sudah terbukti layak ditambang.
Di sinilah klaim mengenai emas setara Freeport perlu diuji. Sampai saat ini belum ditemukan data eksplorasi, hasil pengeboran, maupun perhitungan sumber daya dan cadangan yang dapat diverifikasi secara terbuka untuk membuktikan adanya deposit emas raksasa di bawah Taman Nasional Ujung Kulon.
Membandingkannya dengan Freeport tanpa data kadar, tonase bijih, dan klasifikasi cadangan yang setara jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, potensi emas di sekitar Pandeglang adalah fakta geologi. Namun, klaim bahwa di bawah Ujung Kulon tersimpan emas hampir sebesar Freeport masih merupakan spekulasi.
Mengapa Badak Hendak Dipindahkan?
Hashim menyampaikan gagasan pemindahan sebagian badak Jawa ke Alas Purwo dalam forum COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026. Alasan yang dikemukakannya adalah risiko bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami, dan kemungkinan dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ia juga menyebut peluang pendanaan konservasi melalui investor dan lembaga donor internasional.
Gagasan membangun populasi kedua badak Jawa sebenarnya bukan hal baru. Kementerian Kehutanan sejak 2025 telah menjalankan program translokasi dan pengembangan habitat kedua melalui Javan Rhino Study and Conservation Area. Pemerintah menyebut rendahnya keragaman genetik, keterbatasan daya dukung habitat, dan risiko kepunahan sebagai alasan perlunya intervensi konservasi.
Artinya, gagasan membangun populasi kedua memiliki landasan konservasi yang telah dibicarakan sebelum kontroversi terbaru muncul. Namun, rencana membawa badak ke Alas Purwo tetap memerlukan kajian tersendiri. Kementerian Kehutanan menyatakan lokasi tersebut masih merupakan calon habitat yang perlu dikaji, belum menjadi keputusan final.
Kecurigaan Publik Tidak Boleh Diabaikan, Tetapi Juga Tidak Boleh Dianggap sebagai Bukti
WALHI telah menyampaikan kekhawatiran bahwa relokasi badak mungkin berkaitan dengan potensi pertambangan emas. Namun, organisasi tersebut sendiri mengakui bahwa dugaan itu belum dapat dikonfirmasi dan masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut. WALHI juga mengkritik relokasi tanpa kajian ekologis transparan karena pemindahan satwa langka berpotensi menimbulkan risiko baru.
Kritik semacam ini sah dalam demokrasi. Apalagi Hashim merupakan adik kandung Presiden. Hubungan keluarga tersebut membuat setiap kebijakan yang melibatkan dirinya mudah dikaitkan dengan kemungkinan konflik kepentingan. Karena itu, pemerintah perlu lebih terbuka, bukan justru menganggap semua kecurigaan sebagai serangan politik.
Tetapi, hubungan keluarga bukan bukti adanya agenda pertambangan. Demikian pula, keberadaan potensi emas di sekitar Ujung Kulon tidak membuktikan bahwa relokasi badak dirancang untuk membuka jalan bagi eksploitasi mineral.
Secara hukum, taman nasional merupakan kawasan konservasi yang tidak dapat diperlakukan sebagai wilayah pertambangan biasa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi. Perubahan status dan peruntukan kawasan tidak dapat dilakukan hanya dengan memindahkan satwa yang hidup di dalamnya.
Pada akhirnya, pemerintah perlu menjawab pertanyaan publik dengan data, bukan sekadar pernyataan. Kajian risiko bencana, kelayakan habitat Alas Purwo, dampak terhadap populasi badak, peta wilayah pertambangan, serta status hukum kawasan Ujung Kulon harus dibuka secara transparan.
Jangan sampai badak Jawa menjadi korban spekulasi politik, tetapi jangan pula konservasi dijadikan alasan untuk menutup pertanyaan publik. Potensi emas harus dibuktikan melalui penelitian geologi. Relokasi badak harus dibuktikan melalui kajian ilmiah. Dan dugaan konflik kepentingan harus diuji melalui transparansi serta pengawasan independen.
Dalam perkara ini, yang dibutuhkan bukan pembelaan politik terhadap pemerintah ataupun tudingan tanpa bukti. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap salah satu kekayaan hayati paling berharga milik Indonesia.
Depok, 16 November 2026.
WA: 081286299061 ***
