Prabowo Perkuat Bakom: Komunikasi Pemerintah dan Kritik Publik
ORBITINDONESIA.COM – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono untuk membenahi komunikasi pemerintah. Prabowo meminta Bakom membangun komunikasi lebih dekat sekaligus meneruskan kritik publik ke kementerian dan lembaga terkait.
Pertemuan itu dikabarkan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Minggu, 4 Oktober 2026. Pesannya jelas: komunikasi negara harus lebih mudah dipahami dan lebih responsif terhadap suara warga.
Selama bertahun-tahun, problem komunikasi kebijakan sering bukan pada kurangnya informasi, melainkan pada cara menyampaikannya. Ketika bahasa negara terlalu teknokratis, publik cenderung menafsirkan kebijakan sebagai jarak, bukan layanan.
Di titik ini, Bakom diposisikan bukan sekadar corong, tetapi juga telinga. Mandat “meneruskan kritik” menandai pengakuan bahwa legitimasi kebijakan tidak hanya dibangun lewat sosialisasi, tetapi juga lewat koreksi.
Setkab menyebut Prabowo menekankan penggunaan bahasa sederhana agar program, hasil, dan manfaatnya sampai ke masyarakat. Arahnya bukan hanya menjelaskan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga alasan dan pemikiran di balik kebijakan.
Ini penting karena komunikasi kebijakan adalah rantai sebab-akibat yang harus terbaca oleh publik. Tanpa narasi yang runtut, program mudah dipersepsi sebagai proyek, bukan solusi.
Prabowo juga meminta Bakom menampung keluhan dan kritik, lalu meneruskannya kepada kementerian, lembaga, bahkan kepada Presiden. Mekanisme ini berpotensi menjadi kanal umpan balik yang lebih cepat dibanding birokrasi pengaduan yang berlapis.
Namun efektivitasnya bergantung pada dua hal: kapasitas kurasi dan keberanian menyampaikan kabar buruk. Jika Bakom hanya menyaring kritik yang “aman”, maka fungsi korektifnya akan berubah menjadi kosmetik.
Pernyataan Setkab tentang komunikasi yang “terbuka, dialogis, dan berkesinambungan” juga menyentuh relasi dengan media. Dalam praktiknya, dialog yang sehat menuntut data yang bisa diverifikasi, bukan sekadar klaim keberhasilan.
Di banyak negara, komunikasi pemerintah modern mengarah pada model two-way communication, yakni komunikasi dua arah berbasis bukti. Indonesia pernah memiliki kanal pengaduan publik yang aktif, tetapi sering tersendat pada tindak lanjut dan transparansi hasil.
Karena itu, ukuran keberhasilan Bakom seharusnya bukan jumlah rilis atau kampanye, melainkan kecepatan respons dan perubahan kebijakan yang terpicu oleh masukan warga. Publik akan percaya ketika kritik tidak hanya didengar, tetapi juga menghasilkan perbaikan yang terlihat.
Langkah Prabowo memanggil Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono bisa dibaca sebagai sinyal bahwa istana ingin mengendalikan kualitas narasi pemerintah sejak awal masa kerja. Ini realistis, karena kebijakan yang baik bisa runtuh oleh komunikasi yang buruk.
Namun ada risiko laten: Bakom dapat tergelincir menjadi alat pencitraan bila mandat “menyampaikan program dan hasil” lebih dominan daripada mandat “mendengar kritik”. Komunikasi yang terlalu satu arah hanya memindahkan masalah dari lapangan ke ruang redaksi.
Jika Bakom benar-benar menjadi jembatan kritik, maka ia harus punya prosedur yang jelas, indikator tindak lanjut, dan pelaporan berkala yang bisa diakses publik. Tanpa itu, “meneruskan kritik” akan berhenti sebagai slogan, bukan sistem.
Prabowo juga menekankan penjelasan “arah dan pemikiran” di balik kebijakan, yang berarti pemerintah harus siap diuji logikanya. Di era digital, publik tidak hanya menuntut informasi, tetapi juga konsistensi antara janji, data, dan realisasi.
Di sinilah ketegangan paling produktif muncul: komunikasi yang baik bukan meniadakan kontroversi, melainkan mengelolanya dengan kejujuran dan bukti. Pemerintah yang kuat bukan yang kebal kritik, tetapi yang mampu mengubah kritik menjadi koreksi.
Pertemuan Prabowo dengan pimpinan Bakom menegaskan satu hal: komunikasi pemerintah kini dituntut lebih dekat, sederhana, dan mendengar. Publik menunggu apakah Bakom akan menjadi ruang dialog yang nyata atau sekadar pengeras suara yang lebih rapi.
Ketika kritik diteruskan dan ditindaklanjuti, negara terasa hadir sebagai pelayan, bukan penguasa. Pertanyaannya sederhana tetapi menentukan: beranikah pemerintah menjadikan kritik sebagai bahan bakar perbaikan, bukan ancaman stabilitas?
(Orbit dari berbagai sumber, 7 Oktober 2026)
