Harga Pertamax Naik: Klaim Lebih Murah, Beban Tetap Terasa
ORBITINDONESIA.COM – Harga Pertamax naik ke Rp16.250 per liter, dan pemerintah menegaskan angkanya masih lebih murah dibanding BBM RON 92/95 di banyak negara tetangga. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berkata, “Walaupun naik, harga Pertamax di Indonesia jauh lebih murah dibanding BBM RON 92/95 di negara lain.”
Kenaikan harga Pertamax per 10 Juni 2026 menjadi sorotan karena lonjakannya tajam dalam waktu singkat. Di DKI Jakarta, harga bergerak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, atau naik Rp3.950.
Menurut keterangan pemerintah, Pertamax adalah BBM non-subsidi yang mengikuti harga minyak dunia. Teddy menyebut harga minyak dunia naik drastis sejak Maret 2026, sementara pemerintah menahan kenaikan selama berbulan-bulan.
Di saat yang sama, pemerintah menegaskan BBM subsidi tidak naik. Pertalite tetap Rp10.000 dan Solar Rp6.800, sehingga narasi yang dibangun adalah subsidi tetap menjadi “tameng” bagi sebagian besar konsumsi.
Perbandingan lintas negara menjadi inti pembelaan pemerintah atas harga Pertamax naik. Teddy menyebut RON 92/95 di Filipina sekitar Rp22.158, Thailand Rp28.910, Laos Rp31.945, Myanmar Rp25.085, dan Singapura Rp42.971.
Angka-angka itu memang membuat Rp16.250 tampak rendah dalam tabel regional. Namun, perbandingan harga semata kerap mengaburkan konteks pendapatan, struktur pajak, kurs, dan biaya distribusi di masing-masing negara.
Yang lebih menentukan bagi warga adalah daya beli, bukan ranking murah di kawasan. Kenaikan Rp3.950 per liter berarti tambahan biaya nyata bagi pengemudi harian, kurir, dan pelaku UMKM yang biaya operasionalnya sensitif.
Pertamina Patra Niaga menyebut penyesuaian ini sebagai respons pasar BBM non-subsidi. Pertamax Green 95 ikut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000, sementara Pertamax Turbo tetap Rp20.750.
Stabilnya Pertalite dan Solar memang meredam gejolak politik harga energi. Tetapi jarak harga yang makin lebar antara Pertalite dan Pertamax berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM subsidi, jika pengawasan dan penargetan tidak solid.
Di sinilah paradoks muncul: menjaga subsidi tetap murah bisa menenangkan publik, tetapi juga meningkatkan beban fiskal dan risiko salah sasaran. Ketika harga non-subsidi melonjak, insentif ekonomi untuk “turun kelas” makin kuat.
Pemerintah menyebut lonjakan minyak mentah dunia dipicu tensi geopolitik, termasuk memanasnya konflik Israel-Iran sejak akhir Februari 2026. Dalam situasi seperti ini, volatilitas harga global sering menular cepat ke harga ritel, terutama untuk produk yang diklaim mengikuti pasar.
Klaim “lebih murah dari negara lain” terdengar meyakinkan, tetapi itu bukan jawaban penuh atas kegelisahan publik. Warga tidak membayar bensin dengan rata-rata harga ASEAN, melainkan dengan gaji, omzet, dan biaya hidup di kota masing-masing.
Jika pemerintah ingin argumentasinya kuat, transparansi formula harga menjadi kunci. Publik berhak tahu porsi harga minyak mentah, kurs, pajak, margin, dan biaya distribusi yang membentuk angka Rp16.250.
Pernyataan bahwa pemerintah “menahan” kenaikan berbulan-bulan juga perlu dibaca sebagai strategi penundaan, bukan penghapusan beban. Ketika penyesuaian akhirnya datang sekaligus, efek kejutnya lebih besar dan rasa ketidakadilan lebih mudah tumbuh.
Di sisi lain, menahan Pertalite dan Solar menunjukkan pilihan politik yang jelas: stabilitas sosial didahulukan. Namun, tanpa perbaikan penargetan dan data penerima, subsidi berisiko dinikmati mereka yang tidak seharusnya, sementara ruang fiskal untuk sektor produktif menyempit.
Dalam jangka menengah, isu ini bukan sekadar soal harga Pertamax naik. Ini soal arah kebijakan energi: apakah Indonesia ingin terus bergantung pada subsidi konsumsi, atau beralih ke perlindungan yang lebih tepat sasaran dan investasi transportasi publik.
Harga Pertamax naik bisa saja “lebih murah” dibanding negara lain, tetapi tetap terasa mahal ketika pendapatan tidak ikut naik. Perbandingan regional membantu memberi perspektif, namun tidak otomatis menjawab beban rumah tangga dan biaya logistik.
Pertanyaan yang tersisa sederhana tetapi menentukan: sampai kapan strategi menahan subsidi bisa bertahan tanpa memperbaiki akurasi sasaran dan transparansi harga. Jika publik hanya diminta percaya, sementara angka melonjak tiba-tiba, maka yang naik bukan hanya harga bensin, tetapi juga ketidakpercayaan. (Orbit dari berbagai sumber, 18 Juni 2026)
