Prabowo Kelakar Panglima TNI dan Kapolri Sulit Diganti
ORBITINDONESIA.COM – Ucapan Prabowo Subianto soal Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang “susah diganti” mendadak jadi sorotan publik. Di Penas Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, kelakar itu memantik tawa sekaligus membuka ruang tafsir tentang simbol kekuasaan dan kedekatan institusional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sambutan resmi di hadapan petani dan nelayan pada Rabu, 24 Juni. Ia menyebut nama Agus “mengandung” Subiyanto dan nama Kapolri “mengandung” Prabowo, lalu menutupnya dengan kalimat, “Susah kalau diganti.”
Hadirin merespons dengan sorak sorai, memperlihatkan betapa humor politik bekerja cepat di ruang publik. Dalam acara yang seharusnya berfokus pada agenda pangan dan kesejahteraan produsen, momen personal justru mencuri perhatian.
Prabowo juga menyinggung Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya yang disambut meriah, lalu berkelakar, “yang presiden aku.” Ia menyebut Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan menyamakan riuhnya tepuk tangan seperti “menang Piala Citra.”
Kelakar tentang “susah diganti” bekerja sebagai lelucon, tetapi juga sebagai sinyal stabilitas di puncak komando keamanan. Dalam politik Indonesia, stabilitas sering dipasarkan sebagai nilai, terutama ketika publik sensitif pada isu keamanan dan ketertiban.
Namun, humor semacam ini mudah bergeser menjadi pesan implisit tentang preferensi personal terhadap figur tertentu. Di negara demokrasi, jabatan Panglima TNI dan Kapolri idealnya dipahami sebagai fungsi institusional yang tunduk pada mekanisme konstitusional, bukan kedekatan simbolik.
Secara formal, pergantian Kapolri dan Panglima TNI berada dalam ranah kewenangan presiden dengan persetujuan DPR, sesuai kerangka peraturan yang berlaku. Artinya, “susah diganti” tidak pernah benar secara prosedural, tetapi bisa efektif sebagai narasi politik.
Di banyak pemerintahan, komunikasi yang mencampur humor dan hierarki dapat memperkuat loyalitas internal. Tetapi ia juga berisiko menormalisasi persepsi bahwa posisi strategis bergantung pada selera pemimpin, bukan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.
Reaksi massa yang spontan memperlihatkan logika panggung: nama, gestur, dan pengakuan menjadi mata uang popularitas. Ketika nama Teddy atau Sherly memantik sorak lebih keras, Prabowo merespons dengan candaan yang secara halus mengatur kembali pusat perhatian.
Fenomena ini selaras dengan tren politik personalistik, ketika figur lebih dominan daripada program. Dalam konteks forum petani dan nelayan, dampaknya adalah pergeseran fokus dari substansi kebijakan menuju dinamika persona dan kedekatan.
Kelakar Prabowo bisa dibaca sebagai teknik merawat keakraban, tetapi tetap perlu dibaca kritis. Humor dari pemimpin tertinggi bukan sekadar hiburan, karena ia membentuk persepsi tentang bagaimana kekuasaan dijalankan.
Publik berhak tertawa, tetapi juga berhak bertanya: apakah institusi keamanan sedang diposisikan sebagai perpanjangan citra politik. Jika simbol nama saja dijadikan alasan retoris, maka ukuran kompetensi dan akuntabilitas bisa terdorong ke pinggir.
Di sisi lain, momen ini menunjukkan betapa kuatnya budaya politik yang menyukai kedekatan personal. Tantangannya adalah memastikan kedekatan itu tidak mengurangi jarak profesional yang diperlukan agar TNI dan Polri tetap netral, terukur, dan diawasi.
Ucapan Prabowo tentang Panglima TNI dan Kapolri yang “susah diganti” mungkin hanya kelakar, tetapi ia mengandung pesan tentang cara kekuasaan dipersepsikan. Sorak sorai di Gorontalo membuktikan bahwa panggung politik sering dimenangkan oleh simbol, bukan argumen.
Pertanyaan yang tersisa adalah sederhana: setelah tawa mereda, apakah kita kembali membicarakan agenda petani dan nelayan, atau terus terpikat pada candaan elite. Demokrasi yang sehat membutuhkan humor, tetapi lebih membutuhkan ukuran yang jelas tentang kinerja, batas kewenangan, dan akuntabilitas. (Orbit dari berbagai sumber, 1 Juli 2026)
