TPS Terancam Berakhir, Deportasi Mengintai Pekerja Haiti-El Salvador
ORBITINDONESIA.COM – Kebijakan Temporary Protected Status (TPS) di Amerika Serikat memasuki fase paling genting setelah Mahkamah Agung membuka jalan bagi pemerintahan Trump untuk mengakhirinya. Dampaknya bukan hanya soal deportasi, tetapi juga soal tenaga kerja: ratusan ribu pekerja Haiti dan El Salvador yang selama ini menopang konstruksi dan layanan kesehatan terancam hilang dari pasar kerja.
Di sekitar Washington, kru kelahiran El Salvador membantu merenovasi, membangun ulang, dan merawat Gedung Capitol, Pentagon, serta Arlington National Cemetery. Di panti lansia di Florida, Massachusetts, dan New York, para pengasuh Haiti membantu warga Amerika yang menua menjalani aktivitas harian.
Mereka termasuk dalam lebih dari satu juta orang yang diizinkan tinggal dan bekerja di AS lewat program kemanusiaan berusia puluhan tahun bernama Temporary Protected Status. Kini mereka menghadapi prospek deportasi setelah putusan Mahkamah Agung bulan lalu.
TPS dibentuk Kongres dan ditandatangani Presiden George H.W. Bush pada 1990 sebagai perlindungan sementara bagi warga asing yang sudah berada di AS. Program ini diberikan ketika negara asal mereka tidak aman akibat konflik bersenjata atau bencana alam.
Masalahnya, krisis di sejumlah negara berlangsung bertahun-tahun sehingga TPS menjadi nyaris tanpa batas waktu bagi sebagian penerima. Kebuntuan Kongres memperbarui hukum imigrasi juga membuat TPS dan suaka berubah menjadi jalur de facto menuju tinggal jangka panjang.
Presiden Trump menjadikan pengakhiran TPS sebagai prioritas sejak masa jabatan pertamanya. Setelah kembali ke Gedung Putih tahun lalu, ia melanjutkan dorongan itu dan akhirnya menang di Mahkamah Agung, yang memberi kewenangan cabang eksekutif untuk mencabut TPS.
Menurut analisis peneliti University of Pennsylvania, sekitar 70 persen pemegang TPS berpartisipasi dalam angkatan kerja AS. Banyak dari mereka bekerja di konstruksi dan layanan kesehatan, dua sektor yang sensitif terhadap kekurangan tenaga.
Gelombang pertama dampak putusan ini datang pada Senin, ketika sekitar 350.000 penerima TPS dari Haiti dan beberapa negara lain kehilangan izin kerja. Sekitar 190.000 penerima dari El Salvador berpotensi menyusul saat status mereka kedaluwarsa pada September.
Alexander Arnon dari Penn Wharton Budget Model memperingatkan pukulan besar bagi lokasi dan industri tertentu. Ia menilai “puluhan ribu pekerja” yang tak lagi bisa bekerja legal akan menciptakan disrupsi nyata.
Ekonom memperkirakan kehilangan tenaga kerja bisa terjadi bertahap karena sebagian orang mengejar perlindungan lain seperti suaka. Sebagian lain mungkin tetap bekerja “di bawah meja,” yang justru memperbesar ekonomi bayangan dan risiko eksploitasi.
Dunia usaha merespons dengan kampanye lobi yang dipimpin U.S. Chamber of Commerce. Dalam surat 10 Juli, kamar dagang meminta Senat mencegah gangguan besar pada tenaga kerja dan menghindari krisis kemanusiaan yang tak perlu.
Sejumlah pemimpin daerah lintas partai ikut menyuarakan kekhawatiran. Gubernur Ohio Mike DeWine menyebut mengakhiri TPS untuk warga Haiti sebagai “kesalahan” dan memprediksi beban ekonomi besar bagi negaranya.
Di South Florida yang menjadi rumah komunitas Haiti terbesar, pejabat Miami-Dade dan pemimpin bisnis menggelar konferensi pers soal potensi dampak. Komisioner Marleine Bastien menegaskan, “Mengakhiri TPS tidak menghemat uang Amerika, tetapi justru membebani Amerika.”
Namun resistensi politik juga keras. Senator Eric Schmitt dari Missouri memblokir upaya cepat Demokrat untuk memperpanjang TPS bagi warga Haiti, dan menuduh program darurat itu berubah menjadi hampir permanen.
Pemerintahan Trump membela kebijakan penghentian TPS sebagai penegakan hukum dan “akal sehat,” menurut juru bicara USCIS Zach Kahler. Di sisi lain, pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja tanpa izin menghadapi denda besar dan ancaman pidana, sehingga risiko kepatuhan meningkat.
Program ini juga menempatkan penerima TPS dalam dilema praktis yang brutal. Pemerintah memiliki alamat mereka, sementara banyak yang sudah berakar dengan rumah, kendaraan, dan rekening bank, seperti diingatkan Abel Nuñez dari CARECEN.
Kisah Concepcion Morales menggambarkan kontribusi yang sering tak terlihat. Ia bekerja 22 tahun di lokasi federal, dari Naval Academy hingga National Institutes of Health, dan berkata hampir setiap gedung pemerintah pernah disentuh pekerja TPS.
Morales beruntung mendapatkan penduduk tetap lewat anaknya yang warga AS, tetapi desain TPS memang tidak menyediakan jalur langsung ke green card. Artinya, mayoritas penerima kini mendadak rentan dideportasi meski telah membangun kehidupan produktif.
Patricia Campos-Medina dari Cornell menilai ini bukan sekadar soal “pulang kampung.” Ia menekankan banyak penerima TPS sepenuhnya bekerja, punya anak kelahiran AS, memiliki rumah, dan menjalankan bisnis, sehingga negara yang mereka sebut “rumah” adalah Amerika.
Kelompok konservatif seperti Heritage Action mendukung penghentian TPS sesuai tujuan awalnya. Daniel West menyatakan pemerintah Trump benar membiarkan program TPS yang “terlalu sering digunakan” berakhir.
Pemerintah juga telah mengumumkan penghentian TPS untuk sebagian besar negara lain seperti Ethiopia, Myanmar, Somalia, Sudan Selatan, Suriah, dan Yaman. Pemberi kerja telah diberi tahu izin kerja penerima dari negara-negara itu tidak lagi berlaku, sementara El Salvador, Lebanon, Sudan, dan Ukraina masih memiliki otorisasi kerja.
Di saat yang sama, deportasi ke Haiti berjalan dan diperkirakan meningkat. Sejak Desember 2023, AS mengirim satu penerbangan deportasi per bulan, dan pada 16 Juli lebih dari 100 orang dipulangkan ke Cap Haitien.
Pernyataan Stephen Miller bahwa Haiti “aman bagi warga Haiti” berbenturan dengan laporan kondisi di lapangan. Haiti dilanda kekerasan sejak pembunuhan presiden terpilih terakhir pada 2021, dengan geng menguasai sebagian besar Port-au-Prince dan memicu lebih dari satu juta pengungsi internal.
Ekonomi Haiti runtuh dan organisasi bantuan melaporkan kerawanan pangan meluas. Dalam konteks ini, pemulangan paksa bukan sekadar perpindahan geografis, melainkan pemindahan risiko hidup.
Seorang perawat Haiti di Florida yang memegang TPS sejak 2010 menggambarkan kecemasan yang “tak terlukiskan.” Ia takut dipaksa kembali ke negara yang tak ia tinggali lebih dari satu dekade, sementara ia memiliki balita kelahiran AS dan tidak lagi punya keluarga di sana.
Pengakhiran TPS memperlihatkan paradoks kebijakan imigrasi AS: negara mengandalkan tenaga kerja migran untuk pekerjaan vital, tetapi menolak memberi kepastian hukum jangka panjang. Ketika perlindungan sementara dibiarkan menjadi permanen karena Kongres buntu, eksekutif lalu “mengoreksinya” secara mendadak, dan yang menanggung biaya adalah pasar kerja serta keluarga.
Dalam logika ekonomi, kehilangan pekerja konstruksi dan caregiver bukan sekadar angka, melainkan keterlambatan proyek, biaya perawatan meningkat, dan layanan publik terganggu. Dalam logika sosial, ini adalah pemutusan ikatan komunitas: anak warga AS, hipotek rumah, dan usaha kecil yang selama ini membayar pajak dan menggerakkan konsumsi lokal.
Argumen bahwa TPS “seharusnya darurat” terdengar rapi di atas kertas, tetapi realitas krisis kemanusiaan jarang memiliki tenggat yang rapi. Jika negara asal tetap tidak aman, maka memaksa kepulangan massal adalah kebijakan yang memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Di sisi lain, kritik tentang TPS yang menjadi jalur permanen juga menyingkap kegagalan desain dan politik. Jika perlindungan memang hanya sementara, maka seharusnya ada mekanisme transisi yang manusiawi dan terukur, bukan tebing administratif yang menjatuhkan ratusan ribu orang sekaligus.
Pertanyaan yang lebih tajam adalah siapa yang diuntungkan dari ketidakpastian. Ketika pekerja terdorong ke pekerjaan “off the books,” negara kehilangan kepatuhan pajak, pekerja kehilangan perlindungan, dan pemberi kerja nakal mendapat tenaga murah tanpa akuntabilitas.
TPS bukan sekadar kebijakan imigrasi, melainkan cermin cara sebuah negara memperlakukan orang yang sudah lama ikut membangun fondasinya. Ketika izin kerja dicabut, yang runtuh bukan hanya status hukum, tetapi juga rasa aman yang memungkinkan orang bekerja, merawat, dan berkontribusi.
Jika Amerika ingin menegakkan hukum sekaligus menjaga ekonomi, jawabannya tidak cukup berupa deportasi atau perpanjangan darurat tanpa ujung. Yang dibutuhkan adalah keputusan politik yang jujur: apakah para pekerja ini dipandang sebagai “sementara,” atau sebagai bagian nyata dari rumah yang sudah mereka bangun bersama. (Orbit dari berbagai sumber, 6 Agustus 2026)
