Disarm Hezbollah Lebanon Mandek Usai Perang Iran-Israel
ORBITINDONESIA.COM – Disarm Hezbollah Lebanon kembali jadi kata kunci paling panas setelah perang Iran-Israel meledak pada 28 Februari 2026. Jendela peluang yang sempat terbuka untuk melucuti senjata Hezbollah kini menutup, ketika roket dan drone kembali berbicara lebih keras daripada negosiasi.
Pemerintah Lebanon sejak lama ingin Hezbollah, milisi kuat yang didukung Iran, menyerahkan persenjataannya dan tunduk penuh pada negara. Pada awal 2026, para pemimpin Lebanon terlihat mendekati target paling sulit itu, yakni pelucutan senjata Hezbollah secara bertahap.
Namun upaya yang sejak awal serba hati-hati itu kini tersendat total. Setelah lebih dari setahun relatif menahan diri meski dihantam serangan Israel dari perbatasan, Hezbollah kembali muncul sebagai kombatan utama.
Pada Maret 2026, setelah Amerika Serikat dan Israel memulai perang melawan Iran, Hezbollah meluncurkan serangan lintas batas ke Israel sebagai solidaritas terhadap patronnya. Serangan itu menewaskan beberapa tentara Israel, sekaligus memicu eskalasi yang membuat Beirut kembali hidup dalam bayang-bayang perang.
Lebanon pun terjebak pada posisi klasiknya: negara lemah di antara kekuatan bersenjata non-negara dan tekanan eksternal. Israel meningkatkan kampanye militernya terhadap Hezbollah, dan itu membuat kelompok tersebut makin kecil kemungkinan untuk melucuti senjata.
Pemerintah Lebanon, yang dihantui memori perang saudara 15 tahun, menolak gagasan merebut arsenal Hezbollah dengan paksa. Heiko Wimmen dari International Crisis Group menilai langkah koersif akan “rumit” karena butuh keputusan tanpa konsensus, sesuatu yang bertentangan dengan tradisi politik Lebanon.
Perang-perang Timur Tengah yang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 melemahkan sekutu-sekutu Iran, termasuk Hezbollah yang paling kuat. Ketika gencatan senjata akhir 2024 menghentikan perang pertama Israel-Hezbollah, muncul celah langka untuk mendorong disarm Hezbollah Lebanon.
Kesepakatan gencatan senjata itu membayangkan Hezbollah menyerahkan senjata secara bertahap, terutama di selatan Sungai Litani yang dekat Israel. Imbalannya adalah penghentian operasi militer Israel di wilayah Lebanon.
Momentum menguat setelah Lebanon memiliki presiden dan perdana menteri baru pada awal 2025 yang berjanji memprioritaskan pelucutan Hezbollah. Pada Agustus 2025, kabinet Perdana Menteri Nawaf Salam meminta militer menyusun rencana pembongkaran arsenal Hezbollah sebelum akhir tahun.
Perlawanan politik segera muncul, dan para menteri yang sejalan dengan Hezbollah walk out pada September. Mereka mengulang klaim lama bahwa melucuti Hezbollah berarti membuka Lebanon terhadap serangan Israel.
Meski begitu, proses teknis sempat berjalan melalui pembicaraan rutin Israel-Lebanon di pangkalan PBB di selatan, difasilitasi Amerika Serikat. Pada Oktober, U.S. Central Command menyatakan militer Lebanon telah memindahkan hampir 10.000 roket dan sekitar 400 misil dari selatan dalam setahun terakhir.
Pada Januari 2026, tentara Lebanon mengumumkan fase pertama pembersihan senjata Hezbollah dari area antara Litani dan perbatasan Israel telah selesai. Israel menyebutnya “awal yang menggembirakan” tetapi “jauh dari cukup,” sebuah sinyal bahwa standar keberhasilan tetap ditentukan oleh rasa aman Israel.
Semua kemajuan itu berhenti pada 28 Februari 2026 ketika Israel dan Amerika menyerang Iran. Dalam hitungan hari, Hezbollah membalas dengan menembaki Israel, menunjukkan persenjataan roket dan misil antitank masih signifikan.
Di medan tempur, Hezbollah juga tampak lebih lincah dengan penggunaan drone peledak baru yang lebih sulit dicegat. Israel merespons dengan ofensif yang menghancurkan Lebanon selatan, menewaskan warga sipil, dan membawa sebagian wilayah Lebanon di bawah kontrolnya.
Namun serangan itu tidak mematahkan tekad Hezbollah untuk mempertahankan senjata. Juru bicara Hezbollah, Hajj Youssef al-Zein, bahkan mengklaim pada Mei bahwa “Israel, Amerika, dan dunia” terkejut oleh kemampuan “perlawanan.”
Pemerintah Lebanon berada dalam posisi serba salah karena larangan pada Maret agar Hezbollah berhenti beraktivitas militer terbukti tak bergigi. Pada saat yang sama, tekanan Barat meningkat agar Beirut “menjinakkan” Hezbollah lebih efektif, termasuk lewat opsi unit militer yang “diverifikasi” seperti disebut Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada April.
Kendala lain adalah Iran, yang meski terpukul oleh dua perang melawan Israel dan AS dalam setahun, tetap mempertahankan rezimnya. Lina Khatib dari Harvard Kennedy School menilai Lebanon harus menunggu perubahan di Teheran sebelum bisa “membalik halaman” soal pembangkangan Hezbollah terhadap kepentingan nasional Lebanon.
Masalah pelucutan senjata Hezbollah bukan sekadar soal keamanan, melainkan soal siapa yang berdaulat di Lebanon. Ketika sebuah milisi dapat memutuskan kapan negara berperang, maka negara sebenarnya hanya mengelola administrasi, bukan menentukan nasib.
Hezbollah membingkai senjatanya sebagai “pertahanan,” tetapi kenyataannya senjata itu juga alat tawar politik internal. Khatib menyoroti bahwa Hezbollah memonopoli suara politik komunitas Syiah dan “mengemas” kritik sebagai isu sektarian, sehingga negara makin sulit menantangnya.
Di titik ini, disarm Hezbollah Lebanon menjadi ujian desain negara Lebanon yang berbasis konsensus rapuh. Wimmen benar bahwa operasi paksa bertentangan dengan kebiasaan politik Lebanon, tetapi menunda terus-menerus juga berarti membiarkan veto bersenjata mengunci masa depan.
Di lapangan, tentara Lebanon pun dibatasi oleh trauma sejarah. Sebelum perang terbaru, militer enggan menggerebek rumah dan bangunan di selatan yang dicurigai menyimpan senjata Hezbollah, menurut pemimpin Israel dan seorang pejabat PBB yang berbicara anonim.
Keengganan itu masuk akal secara sosial, karena razia bisa memicu kembali memori perang saudara. Namun ia juga menciptakan paradoks: negara ingin melucuti, tetapi takut memakai alat negara untuk menegakkan keputusan negara.
Lebanon juga ingin mengaitkan pelucutan dengan mundurnya Israel dari selatan. David Schenker, mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, menyebut pemerintah Lebanon perlu menunjukkan ada “sesuatu sebagai imbalan” kepada publik jika mengambil langkah nyata.
Di sinilah diplomasi sering runtuh, karena Israel ingin senjata hilang dulu, sementara Lebanon ingin pendudukan berakhir dulu. Ketika dua prasyarat saling mengunci, yang menang adalah status quo bersenjata.
Opsi “unit tentara tervalidasi” untuk menarget Hezbollah terdengar teknokratis, tetapi berisiko politis dan moral. Jika tentara dipersepsikan sebagai alat agenda luar, legitimasi institusi yang tersisa bisa ikut runtuh, dan itu justru membuka ruang konflik internal yang ditakuti semua pihak.
Lebih jauh, pelucutan penuh membutuhkan reformasi besar militer yang kekurangan personel, perlengkapan, dan pelatihan. Pertanyaannya sederhana tetapi brutal: siapa yang membayar, saat negara Teluk tertekan oleh perang regional dan Lebanon belum melakukan reformasi fiskal untuk mengakses bantuan keuangan internasional.
Sanksi AS pada Mei terhadap sembilan orang, termasuk unsur militer dan intelijen Lebanon, karena dituduh menghambat pelucutan, menambah tekanan. Namun tekanan eksternal tanpa rencana politik domestik yang kredibel hanya akan memperdalam rasa dikepung, terutama di basis sosial Hezbollah.
Perdana Menteri Nawaf Salam mengingatkan Taif Accords 1989 yang memandatkan pelucutan milisi, dan ia mengakui Lebanon “lebih dari 30 tahun terlambat.” Keterlambatan itu kini dibayar mahal, karena perang Iran-Israel membuat senjata Hezbollah kembali menjadi fakta utama di meja politik.
Lebanon menghadapi “momen kebenaran,” kata Wimmen, dan pilihan yang diambil akan menentukan bab berikutnya. Apakah negara berani membangun konsensus baru tentang kedaulatan, atau akan terus hidup dalam kompromi yang selalu berakhir pada perang berikutnya.
Perenungan akhirnya sederhana: jika senjata tetap menjadi bahasa paling efektif, maka demokrasi Lebanon hanya tinggal dialek yang lemah. Pertanyaannya, kapan Beirut bisa meyakinkan warganya bahwa keamanan tidak harus dibeli dengan negara yang kehilangan kendali atas perang dan damai. (Orbit dari berbagai sumber, 7 Juni 2026)
