Ken Paxton dan Sengketa Pemilu Texas: Ancaman Gugatan Pasca-Kekalahan
ORBITINDONESIA.COM – Ken Paxton, Jaksa Agung Texas sekaligus kandidat Senat AS, membangun reputasi sebagai petarung partisan lewat serangkaian gugatan pemilu dan serangan hukum ke lawan politik. Kini, saat pemilu Senat Texas memasuki fase krusial dan selisih suara menipis, publik bertanya: apakah Paxton akan kembali mendorong sengketa pemilu Texas bila ia kalah pada November.
Terjemahan akurat artikel sumber: Setelah pemilu 2020, sekutu Presiden Trump mencari jaksa agung negara bagian dari Partai Republik yang bersedia mendukung upaya hukum terakhir untuk menggugat hasil pemilu. Mereka menemukannya di Texas: Ken Paxton.
“Tidak ada yang punya keberanian atau kejernihan pemahaman hukum untuk melakukannya,” kata Aaron Reitz, deputi utama Paxton saat itu. “Paxton dan saya bersikeras bahwa sesuatu harus dilakukan.”
Gugatan itu cepat kandas di Mahkamah Agung AS, yang menyatakan Texas tidak memiliki kedudukan hukum untuk membatalkan suara di negara bagian lain. Namun peristiwa itu menegaskan Paxton sebagai petarung partisan yang siap memakai kekuasaan jabatannya untuk membantu Republik, menyerang Demokrat, dan menantang hasil pemilu.
Langkah itu menjadikannya bintang konservatif dan membantu mengamankan dukungan penting Trump, yang mendorong Paxton maju sebagai calon partai untuk Senat AS di Texas tahun ini. Pemungutan suara awal dimulai Senin.
Sejak 2020, Paxton terus memakai kantornya untuk ikut campur dalam sengketa pemilu dan mengejar lawan politik. Ia menggugat mantan anggota Kongres Beto O’Rourke, mencoba menutup kelompok pendaftaran pemilih Latino, menentang penghitungan surat suara sementara di Houston, dan gagal mengupayakan dakwaan pidana terhadap administrator pemilu tingkat county yang masih menjabat.
Kini, ketika ia terkunci dalam kontestasi sangat ketat melawan James Talarico, kandidat Demokrat, rekam jejak Paxton memunculkan pertanyaan tentang responsnya jika ia kalah. Balapan Senat Texas dinilai punya semua unsur untuk pertarungan hukum pasca-pemilu bila Paxton kalah.
Kontestasi ini penting bagi Partai Republik yang berisiko kalah dalam pemilu tingkat negara bagian untuk pertama kalinya dalam tiga dekade, dan kendali Senat AS bisa bergantung pada hasilnya. Jajak pendapat terbaru menunjukkan Talarico unggul dalam perlombaan yang makin ketat.
“Kita harus menang,” kata Paxton di rapat umum yang dipandu Trump di San Antonio bulan ini. Paxton, kini memasuki masa jabatan ketiga sebagai jaksa agung, mendorong perluasan kewenangan kantornya untuk menuntut pelanggaran pidana hukum pemilu Texas.
Upaya itu memicu benturan dengan pengadilan pidana tertinggi negara bagian, yang seluruh hakimnya Republik, dan pengadilan menyatakan Paxton tidak punya kewenangan konstitusional untuk menuntut kejahatan pemilu secara mandiri. Setelah kalah, Paxton berkampanye melawan para hakim yang memutus melawannya dan sedang maju kembali, serta membantu menyingkirkan mereka dalam pemilihan pendahuluan Republik 2024.
Tahun berikutnya, DPRD Texas meloloskan Undang-Undang baru, Senate Bill 12, yang memberi Paxton kewenangan menuntut kejahatan pemilu. Namun ia belum menguji konstitusionalitasnya, dan pakar hukum menilai pengadilan bisa kembali menghambatnya.
Kampanye Paxton membela rekam jejaknya. “Ken Paxton tidak pernah meminta maaf karena menegakkan hukum pemilu Texas, dan tidak akan pernah,” kata juru bicara Madison Cercy.
Kantor jaksa agung juga dapat berperan pasca-pemilu dalam menyelidiki dugaan tindak pidana atau mengamankan materi pemilu jika diminta sekretaris negara bagian, yang ditunjuk Gubernur Greg Abbott. Pemeriksaan materi pemilu akan diarahkan oleh pengadilan negara bagian.
Pakar pemilu dan advokat keamanan pemungutan suara khawatir tantangan pemilu bisa diajukan, tetapi tidak yakin tantangan itu efektif. “Kekuasaan yang ia miliki di bawah hukum Texas untuk menegakkan hukum pidana itu cukup terbatas,” kata profesor hukum University of Houston, David Froomkin.
David Becker dari Center for Election Innovation and Research menyebut situasi bisa “sangat volatil,” tetapi yakin pengadilan dan pejabat pemilu Texas “akan bertahan teguh.” Di bawah hukum negara bagian, Abbott bertugas mengesahkan hasil pemilu, kecuali untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yang rekap finalnya dilakukan legislatif.
Peran gubernur dan legislatif bersifat seremonial, kata pakar pemilu, meski mereka bisa ditekan untuk menunda sertifikasi. Tahun ini, Abbott menunjuk Nate Schatzline, mantan anggota legislatif sayap kanan yang meragukan hasil pemilu 2020, sebagai penasihat senior urusan pemilu.
Tantangan pemilu diizinkan oleh hukum Texas, tetapi Partai Republik Texas dalam beberapa tahun terakhir menggugat hasil bahkan ketika hasil tampak jelas. Di Harris County yang mencakup Houston, Republik menggugat kekalahan di lebih dari selusin kontestasi pada 2022, termasuk satu yang dimenangkan Demokrat dengan selisih 15 poin.
Pengadilan memerintahkan pemilu ulang hanya dalam satu kasus, yakni pemilihan hakim lokal. Paxton juga ikut campur pada Hari Pemilu 2022 untuk menghentikan penghitungan surat suara sementara di lokasi yang dibuka satu jam tambahan, dan ia meminta suara itu dibuang.
Mahkamah Agung Texas memutus melawan Paxton dan memerintahkan suara dihitung, tetapi membuka kemungkinan litigasi lanjutan jika surat suara itu mengubah hasil. Namun surat suara itu tidak mengubah hasil.
Bahkan di dalam kantornya, gugatan Paxton pada 2020 tampak kontroversial. Solicitor general saat itu, Kyle Hawkins, tidak menandatangani dokumen ke Mahkamah Agung, yang ditandatangani Paxton sendiri bersama Kurt Olsen, pengacara yang membantu menyusun gugatan tidak lazim tersebut.
“Ken Paxton menunjukkan keberanian luar biasa untuk mengambil ini,” kata Olsen. Paxton dan Reitz lalu mendekati jaksa agung Republik lain agar menandatangani dukungan, dan 17 jaksa agung menandatangani.
“Itu momen tekanan yang mengungkap karakter,” kata Reitz. Mahkamah Agung menolak mereka semua dengan cepat.
Paxton tetap membela tantangan pemilunya pada rapat umum bersama Trump di Washington pada 6 Januari 2021. “Jika Anda lihat apa yang dilakukan Georgia, mereka menyerah, mereka setuju,” kata Paxton, merujuk sertifikasi cepat negara bagian itu, “Kami terus bertarung di Texas.”
Olsen, yang pernah menjadi “czar” pemilu di Gedung Putih, kini bekerja di Departemen Kehakiman, dan baru mundur dari penyelidikan pemilu profil tinggi. Reitz kini menjadi jaksa federal utama di Distrik Selatan Texas, dan mengatakan akan mengerahkan “pasukan hukum dan penegak hukum” untuk memastikan hukum federal ditegakkan pada pemilu 2026, meski pemilu terutama urusan negara bagian.
Sejak 2020, Paxton mengumumkan puluhan tindakan terkait pemilu, termasuk investigasi dan gugatan. Pada 2021, ia mencoba menuntut Dana DeBeauvoir, penyelenggara pemilu Travis County, atas tuduhan menghalangi pengawas pemilu, tetapi dewan juri menolak mendakwa.
DeBeauvoir menyerukan kewaspadaan. “Kami siaga tinggi,” katanya, “Jangan biarkan taktik menakut-nakuti berhasil.”
Pada 2024, Paxton membuka investigasi terhadap Jolt Initiative, menuduh organisasi pendaftar pemilih muda Latino itu mendaftarkan migran tak berizin secara ilegal. Jolt menggugat, dan hakim federal Robert Pitman memblokir investigasi, menyatakan jaksa agung bertindak dengan “itikad buruk.”
“Tergugat tidak bisa menawarkan bukti masuk akal,” tulis hakim. Gugatan itu berdampak finansial besar, kata Jackie Bastard, direktur eksekutif Jolt, hingga staf dipangkas dari 35 menjadi 5.
Musim gugur lalu, Paxton menggugat O’Rourke dan kelompok pendaftaran pemilihnya atas dugaan pelanggaran penggalangan dana. Pengadilan banding yang seluruhnya Republik memihak O’Rourke, dan Mahkamah Agung Texas menolak ikut campur.
Namun kasus itu menghabiskan waktu dan lebih dari 400.000 dolar bagi kelompok O’Rourke, dan berpotensi membangkrutkannya bila berlanjut. “Kami telah melihat Paxton mencoba memakai kekuasaan kantor untuk mendorong tujuan politiknya dan tujuan sekutunya,” kata Mimi Marziani, pengacara yang mewakili O’Rourke.
Marziani menambahkan, “Yang memberi saya harapan adalah bahwa secara umum ia tidak berhasil di pengadilan.” Sengketa pemilu bisa berakhir di Mahkamah Agung Texas, yang anggota terbarunya adalah Hawkins, mantan solicitor general yang dulu tidak ikut menandatangani tantangan Paxton pada 2020.
Keyword “sengketa pemilu Texas” kini melekat pada nama Ken Paxton karena pola yang konsisten, yaitu memakai jalur hukum sebagai instrumen politik. Dari gugatan lintas negara bagian pada 2020 hingga intervensi penghitungan surat suara di Harris County pada 2022, Paxton berulang kali menempatkan kantor jaksa agung sebagai pusat pertarungan legitimasi pemilu.
Data faktual yang menonjol adalah dampak biaya dan efek gentar dari litigasi. Jolt Initiative memang menang di pengadilan federal, tetapi mengaku terpaksa memangkas staf dari 35 menjadi 5, sedangkan kelompok O’Rourke menyebut biaya lebih dari 400.000 dolar meski akhirnya menang.
Di titik ini, pertanyaan publik bukan lagi apakah gugatan Paxton sering ditolak, melainkan apa yang terjadi selama prosesnya berjalan. Proses hukum dapat menjadi “hukuman” tersendiri melalui biaya, keterlambatan kerja, dan delegitimasi sosial, bahkan ketika putusan akhir tidak memihak penuntut.
Secara kelembagaan, Paxton juga mencoba memperluas kewenangan pidana atas kejahatan pemilu, dan sempat dipukul mundur oleh pengadilan pidana tertinggi Texas. Kekalahan itu tidak menutup cerita, karena ia lalu membantu menyingkirkan hakim-hakim tersebut dalam pemilihan pendahuluan, sebelum legislatif meloloskan Senate Bill 12 yang memberi kewenangan baru.
Namun, para pakar menilai ruang gerak itu tetap terbatas dan berisiko dibatalkan lagi di pengadilan. David Froomkin menegaskan kekuasaan penegakan pidana Paxton “cukup terbatas,” dan David Becker memperkirakan lembaga pemilu dan pengadilan Texas akan “bertahan teguh” meski situasinya bisa volatil.
Faktor lain adalah struktur sertifikasi, yang secara formal berada pada gubernur, tetapi dinilai seremonial oleh pakar pemilu. Meski demikian, penunjukan Nate Schatzline sebagai penasihat senior pemilu memberi sinyal bahwa tekanan politik untuk menunda atau mempersoalkan sertifikasi bisa meningkat.
Preseden di Harris County menunjukkan gugatan dapat diajukan bahkan saat margin kemenangan besar, termasuk kemenangan Demokrat 15 poin yang tetap digugat. Ini mengindikasikan bahwa “keterbacaan hasil” tidak otomatis mengurangi intensitas litigasi ketika tujuan politiknya adalah membangun narasi kecurigaan.
Dalam konteks pemilu Senat Texas yang disebut sangat ketat, ruang untuk sengketa pasca-pemilu menjadi lebih realistis secara teknis. Ketika margin tipis, klaim soal prosedur, surat suara sementara, atau jam pemungutan suara lebih mudah dijadikan bahan gugatan, meski belum tentu menang.
Yang paling menentukan adalah apakah pengadilan Texas akan menjadi rem yang konsisten. Catatan di artikel menunjukkan beberapa kali Paxton kalah, termasuk di Mahkamah Agung Texas, dan itu menjadi indikator bahwa sistem peradilan negara bagian masih berfungsi sebagai penyeimbang.
Paxton tampak membaca hukum bukan hanya sebagai aturan main, tetapi sebagai panggung perebutan opini publik. Ketika ia berkata “kita harus menang,” kalimat itu terdengar seperti seruan kampanye, tetapi juga seperti justifikasi untuk menempuh semua jalur yang tersedia setelah hari pemungutan suara.
Masalah utamanya bukan sekadar “siapa menang,” melainkan bagaimana kepercayaan publik dibentuk sebelum dan sesudah hasil keluar. Jika litigasi dipakai untuk menciptakan kabut kecurigaan, maka demokrasi menjadi lelah, karena setiap pemilu berpotensi berujung pada perang prosedural tanpa akhir.
Di sisi lain, pendukung Paxton akan menyebut ini sebagai penegakan hukum pemilu yang tegas. Pernyataan juru bicara kampanye, “ketika pemilu dijalankan adil, setiap warga Texas menang,” adalah narasi yang mudah diterima publik yang memang khawatir pada integritas pemilu.
Namun artikel menunjukkan pola penting, yaitu banyak tindakan Paxton berakhir tidak sukses di pengadilan, sementara targetnya menanggung biaya besar. Dalam jangka panjang, pola semacam ini berisiko menggeser fungsi kantor jaksa agung dari pelindung kepentingan publik menjadi mesin litigasi yang selektif.
Di titik paling sensitif, sengketa pemilu bukan hanya perkara hukum, tetapi soal etika kekuasaan. Ketika seorang kandidat juga memegang jabatan penegak hukum tertinggi di negara bagian, publik berhak menuntut standar kehati-hatian lebih tinggi, bukan justru eskalasi.
Harapan tersisa ada pada ketahanan institusi, yaitu pengadilan, pejabat pemilu, dan prosedur sertifikasi yang tidak mudah ditarik ke arena partisan. Fakta bahwa Kyle Hawkins, yang dulu tidak ikut menandatangani gugatan 2020, kini duduk di Mahkamah Agung Texas, menambah lapisan dinamika internal Republik yang tidak sepenuhnya seragam.
Pemilu Senat Texas kali ini menjadi ujian ganda, yaitu ujian suara rakyat dan ujian keteguhan institusi ketika hasil dipersoalkan. Ken Paxton telah menunjukkan bahwa ia bersedia mendorong batas, meski berkali-kali dipatahkan pengadilan.
Jika ia kalah, pertarungan berikutnya mungkin bukan lagi di panggung kampanye, melainkan di ruang sidang dan ruang opini. Pertanyaan yang tersisa bagi Texas bukan hanya “siapa pemenang,” tetapi “berapa harga yang harus dibayar demokrasi untuk membuktikan pemenang itu sah.” (Orbit dari berbagai sumber, 23 Oktober 2026)
