ORBITINDONESIA - Komisi III DPR RI mengingatkan, penegakan hukum terhadap 17 tersangka kasus kerusuhan di kawasan PT Gunbuster Nickel Industri ( GNI ) di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) jangan mengabaikan keadilan restoratif. Selesaikan dengan cara pakai materai doang.

Anggota dewan yang terhormat. Kalau kasus yang anarkis dan membakar aset perusahaan di Morowali diselesaikan dengan cara restoratif, akan semakin mengukuhkan bahwa Indonesia bukan negara hukum karena tidak punya law enforcement.

Kejadian di Morowali seperti ini bukan sekali ini saja. Tetapi pernah ada kejadian serupa sebelumnya.

Baca Juga: Pilkada Jakarta: PDI Perjuangan Buka Penjaringan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mulai Rabu

Baca Juga: Penyebab Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia Semakin Mengerikan, KPAI Catat Ratusan Korban

Ketahuilah. Masalah perusahaan dan pekerja sebenarnya tidak ada masalah yang prinsip. Kerusuhan itu karena provokasi dari mereka yang tidak lagi bekerja di perusahaan.

Dan lagi tentutan karyawan untuk memperbaiki K3 dan ketentuan Surat Peringatan sudah disetujui oleh Perusahaan. Kalau masalah ketidak adilan antara TKA dan TKI, maka apakah yang Tuan yang mulia pernah menghitung produktifitas TKA dan TKI?

Baca Juga: Setelah Ditangkap dan Digebuki Warga, Polres Metro Jakarta Selatan Amankan Pencuri Sepeda Motor di Tebet

Jangan hanya menghitung perbedaan gaji tapi hitung juga perbedaan output produktifitas. Apakah pemerintah pernah keluarkan anggaran untuk pendidikan skill dan produktifitas TKI ?

TKA itu hanya 10% dari 13.000 pekerja. Mereka hanya bekerja sebagai operator mesin yang TKI belum bisa melaksanakan. Proses alih tekhnologi sedang berlangsung.

Baca Juga: 5 Rumah Warga di Barito Selatan Ambruk Akibat Abrasi DAS Barito, Polsek Dusun Selatan Turun Tangan

Baca Juga: Piala Asia Putri U17: Korea Utara Menang Telak Melawan Korea Selatan

Tuan yang mulia, keberadaan PMA dari China itu kebijakan pemerintah untuk hilirisasi. Kehadiran mereka bukan hanya mengandalkan Sumber daya Nikel Indonesia dengan ore dibawah 2%.

Mereka sebenarnya andalkan kemudahan izin penggunaan teknologi tungkur sembur untuk smelter dan akses ke nikel 2% dari Australia yang bebas bea impor. Jadi kalau mau jujur keberadaan smelter hanya untuk kepentingan penyediaan angkatan kerja.

Saya duga tahun tahun politik ini, issue investasi China di Indonesia akan terus digoreng dengan konflik pekerja yang direkayasa. Sebenarnya jujurlah sajalah.

Baca Juga: KAS Eupen, Klub Tempat Shyane Pattynama Bermain di Liga Belgia Terdegradasi  

Inilah cara menjatuhkan koalisi pemerintah, agar pro AS punya alasan restorasi politik untuk menaikan seorang komprador jadi Presiden. Mahal sekali taruhannya. Buruk sekali caranya. Karena mengorbankan reputasi negara dan kemandirian negara.

(Oleh: EJB). ***