Orbit Indonesia
Komisi V DPR RI Soroti Ketidaksiapan Kemenhub Jalankan Zero ODOL
DPR bilang, Kemenhub belum siap terapkan Zero ODOL yang dikeluhkan para sopir.
ORBITINDONESIA - Komisi V DPR RI menyoroti ketidaksiapan Kementerian Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan ODOL (Zero Over Dimension Over Load). Hal itu disebabkan masih banyaknya permasalahan yang terjadi pada saat Zero ODOL ini dijalankan.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan penyelesaian masalah ODOL ini belum terselesaikan hingga sekarang karena belum adanya koordinasi dengan para stakeholder.
Para sopir truk misalnya, hingga kini masih belum bisa menerima kebijakan Zero ODOL ini karena merasa sangat dirugikan.
Baca Juga: New Year Gaza 24 B
Baca Juga: PROFIL LENGKAP Antonio Dedola, Pacar Nikita Mirzani, Nama Lengkap, Agama, Instagram, dan Pekerjaan
“Para sopir merasa keberatan dengan penidakan ODOL yang hanya dikenakan hanya kepada mereka saja, sementara pemilik kendaraannya tidak. Nah, permasalahan ini hingga sekarang masih belum ada solusinya,” ujarnya.
Ucapan itu ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, dalam Rapat Dengar Pendapat, Rabu, 1 Februari 2023.
Permasalahan lainnya yang juga belum ada solusinya hingga kini adalah antara Kementerian Perindustrian dengan Kepolisian dan Dirjen Perhubungan Darat. Selain itu, antara daya dukung jalan dengan beban yang melewati tidak seimbang.
Hal ini menyebabkan jalan-jalan itu menjadi cepat rusak. “Ibarat manusia, dia hanya mampu membawa 100 kilo dikasih beban 1 ton, ya ambruklah orangnya,” tukasnya.
Baca Juga: Syaefudin Simon: Not Happy Family
Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda
Lasarus juga melihat adanya permasalahan di jembatan timbang yang sampai saat ini belum memiliki gudang-gudang penyimpanan barang.
Katanya, hal itu sangat merugikan para sopir karena barang-barang mereka yang diturunkan akibat kelebihan muatan akan menjadi rusak.
“Begitu juga pemilik truk ODOL yang sudah dipotong Kemenhub, mereka komplain karena pemotongan serupa ternyata tidak itu dilakukan di semua daerah. Ini kan menjadi panjang urusannya,” ucapnya.
Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma
Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae juga menyampaikan hal serupa. Dia mengatakan sudah 8 tahun di Komisi V, namun permasalahan ODOL ini masih diangkat terus hingga sekarang dan tidak pernah tuntas.
Baca Juga: Wajib Tahu Plot Twist Spooks The Greate Good, Sebelum Nonton di Bioskop Trans TV Pukul 23.45 WIB
Menurutnya, kebijakan ODOL ini berdampak luas sehingga Kemenhub perlu berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait lainnya.
Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan
“Masyarakat juga banyak yang dirugikan karena barang-barang mereka tidak bisa bersaing di tempat lain. Jadi banyak faktor yang harus dilihat. Karena itu, sudah tidak boleh kecil berpikirnya Pak Dirjen, harus besar. Nah, cara besarnya adalah bagaimana caranya berkoordinasi dengan kementerian yang lain,” ucapnya.
Anggota Komisi V, Suryadi Jaya Purnama, bahkan menyarankan perlu mengevaluasi dan menyusun kembali target-target terhadap penerapan larangan ODOL.
Dia beralasan masih banyaknya aspek yang harus dibenahi terkait pelarangan ODOL ini dan masalahnya sangat kompleks. “Oleh karena itu, kami mengusulkan agar larangan ODOL ini dievaluasi, kemudian dibuat perencanaan ulang secara lebih terintegrasi,” tukasnya.
Dia menyoroti adanya peran industri karoseri yang justru memicu keberadaan ODOL ini, tapi pemerintah justru memberikan izin untuk penjualannya.
Tapi, saat dilakukan penindakan di jalan terhadap truk-truk ODOL, yang dikenakan hukuman itu justru para sopir dan tidak industri karoserinya. “Oleh karena itu, kita perlu membuat regulasi yang lebih adil,” tukasnya.
Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota
Permasalahan lainnya yang masih muncul terkait larangan ODOL adalah adanya perlakuan yang berbeda di masing-masing daerah yang juga sangat merugikan para sopir truk.
Di mencontohkan dalam satu rute jalur transportasi misalnya lintas nasional dari Jawa ke Bali yang berbeda-beda perlakuannya di jalur ini.
Baca Juga: Waduh Mantan Polwan Yuni Utami Live TikTok Sambil Mandi, Ternyata Butuh Uang untuk Ini
Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju
“Di Jawa para sopir ini tidak ada masalah, tapi begitu di Bali, mereka tidak diizinkan masuk dan bahkan disuruh pulang lagi ke Jawa. Ini kan sangat merugikan para sopir, apalagi yang membawa muatan cabai atau tomat, bisa rusak semua,” katanya.
Jadi, katanya, Kemenhub sama sekali belum siap untuk mengimpementasikan kebijakan pelarangan ODOL ini.
“Saya menyarankan lebih baik kelas jalannya saja yang dibenahi dan harus kita tingkatkan. Kalau ini dilakukan, berapapun bobot dari truk itu tidak akan bermasalah lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Permohonan Layanan Melonjak, Sandi Andaryadi: Imigrasi DKI Jakarta Harus Bekerja Prima
Anggota Komisi V lainnya seperti Hamka Baco Kady, Bakri, Eddy Santana Putra, dan Muhammad Aras, menyoroti keberadaan jembatan timbang yang justru memicu kemacetan jalan.
Baca Juga: Gagal Ginjal Akut Muncul Lagi di DKI, Kemenkes Buka Suara
“Dari kunjungan saya ke Jambi kemarin, saya melihat di sana ada jembatan timbang yang dijejali dengan truk- truk yang berat. Saya melihat paparan bapak Dirjen Hubdar untuk tahun 2023, belum ada satu langkah konkret yang dilakukan untuk penyelesaian ODOL ini,” ungkap Hamka.
Baca Juga: Denny JA: Puisi Esai Waktunya Masuk Kampus dan Sekolah
Bakrie juga mengatakan jembatan timbang di Indonesia itu penuh dengan masalah. “Saya tidak bayangkan kalau truk-truk itu distop karena melebihi timbangannya dan dibongkar, bisa dibayangkan akan terjadi kemacetan yang sangat panjang di sana,” ucapnya.
Edi Santana bahkan menyampaikan bahwa sangat sulit untuk menerapkan Zero ODOL itu. “Kalau lebih muatan, itu kan perlu gudang untuk penyimpanannya. Dan gudang-duang itu belum tersedia di jembatan-jembatan timbang kita,” ujarnya.
Aras juga menemukan banyaknya jembatan-jembatan timbang yang tidak berfungsi. Tidak hanya itu, dia juga melihat kurangnya petugas yang bekerja di jembatan timbang itu.
“Ini harus dipikirkan, karena akan memperlambat atau menghambat perjalanan barang dan jasa. Para sopir akan sangat dirugikan kalau misalnya tertahan di jembatan timbang dan tidak bisa bergerak,” katanya.
Sementara, Anggota Komisi V, Sumaill Abdullah, menyoroti pemotongan truk yang dilakukan Kemenhub di Banyuwangi.
“Saya kasihan melihat masyarakat yang punya transportasi yang punya kesadaran diri untuk memotong alat transportasinya itu. Akan tetapi di sisi lain masih dilakukan pembiaran terhadap truk-truk ODOL lainnya. Mereka hari ini merasa ada ketidakadilan,” ucapnya.
“Mereka punya armada-armada itu siap dilakukan pemotongan dengan catatan bahwa tidak ada lagi juga vendor-vendor yang mengeluarkan mobil-mobil truk dengan sasis yang panjang, karena mobil-mobil yang tahun lama tidak mungkin bisa menyaingi,” pungkasnya.***