Orbit Indonesia
Dr HM Amir Uskara: Sambo, Henry, dan OJK-LPSK KSP
Wakil Ketua Komisi XI Dr HM Amir Uskara
Oleh: DR. HM. Amir Uskara, Ketua Fraksi PPP DPR RI/Ekonom
Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati. Publik bersorak. Putusan PN Jaksel, 13 Februari 2023, itu dianggap adil. Masyarakat puas.
Kesalahan Ferdy Sambo, bekas Kepala Divisi Propam Polri itu – merekayasa pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat – dinilai hakim sangat berat.
Baca Juga: New Year Gaza 24 B
Ia menjungkirbalikkan tatanan hukum secara sengaja dan berencana padahal “sang jenderal” adalah penegak hukum. Sehingga hakim memutuskan Sambo dijatuhi hukuman mati.
Kasus Sambo, bertolak belakang dengan Henry Surya. Pimpinan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Indosurya -- yang kata jaksa penuntut umum PN Jakbar menggelapkan uang Rp 106 Trilyun dan merugikan 23.000 anggota “koperasi” itu -- divonis bebas.
Alasan majlis hakim PN Jakbar, 24 Januari 2023, kasus Henry adalah perdata. Putusan PN Jakbar ini benar-benar melukai rasa keadilan 23.000 anggota koperasi Indosurya yang uangnya raib dirampok Henry.
Lalu, apa persamaan antara Sambo dan Henry? Jawabnya: Manipulasi. Manipulasi yang dilakukan Henry, dalam dunia finansial sungguh keterlaluan, sebanding dengan kasus Sambo.
Betul, kasus Sambo menewaskan Yosua. Tapi jangan lupa, gara-gara kasus Indosurya, sudah puluhan anggota KSP yang sakit, gila, dan meninggal. Ini gegara uang tabungan dan harta milik satu-satunya untuk melangsungkan kehidupannya lenyap “dirampok” Henry-Indosurya.
Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda
Baca Juga: F1 2023: Tim Scuderia Ferrari Luncurkan SF 23
Mana OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang terkenal galak pada dunia perbankan? Nothing! Tak melakukan apa-apa. Padahal KSP Indosurya jelas-jelas mengumpulkan uang dari masyarakat.
Seperti layaknya perbankan. Tapi OJK bersukukuh pada status Indosurya yang KSP. Nah! Ini rupanya: OJK lebih melihat kemasan ketimbang tindakan.
Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma
Betul, kemasan Indosurya adalah koperasi. Tapi aktivitasnya persis perbankan. Indosurya melakukan manipulasi. Memakai baju koperasi untuk menutupi aktivitas perbankan.
Masyarakat diiming-imingi bunga tinggi bila menaruh uangnya di Indosurya. Hal itu jelas bukan prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah dari anggota untuk anggota. Setiap anggota koperasi berhak tahu, uang yang disimpannya dipakai untuk apa?
Baca Juga: Dituduh Sebagai Penipu Calon Artis, Ressa Herlambang Tantang Lapor Polisi
Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan
Sedangkan KSP Indosurya, gelap! Anggota koperasinya tidak tahu apa-apa kemana dan untuk apa uang yang ditempatkan di Indosurya.
Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) Ivan Yustiavananda menyatakan, pihaknya menemukan 33 perusahaan yang pernah digunakan untuk menampung uang Indosurya yang diperoleh dari masyarakat.
Sebagian di antaranya adalah perusahaan cangkang yang berada di negara suaka pajak (tax heaven countries) seperti Kepulauan Cayman, Swis, dan Hongkong.
Dari penelusuran Tempo, Indosurya berafiliasi dengan beberapa perusahaan keuangan seperti PT Indosurya Inti Finance, PT Indosurya Bersinar Sekuritas, PT Indosurya Asset Management, PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, Bank Perkreditan Rakyat Indosurya Daya Sukses, dan BPR Andalan Daerah.
Baca Juga: Marvel Penuh Percaya Diri Film Ant Man and The Wasp Quantumania Bisa Raup Rp 3,8 T secara Global
Sejumlah perusahaan ini merupakan lembaga keuangan yang seharusnya berada dalam pengawasan OJK. Tapi, kemana saja OJK?
Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota
Rasanya sulit mempercayai logika OJK bahwa ia tak mau berurusan dengan Indosurya karena izinnya koperasi. Sehingga Indosurya berada di luar pengawasannya.
Seharusnya, OJK tahu sepak terjang Indosurya yang sudah berumur 10 tahun lebih itu. Apalagi kantor pusat Indosurya di Jakarta. Sehingga mudah dipantau, baik secara daring maupun luring.
Di pihak lain, Kementerian Koperasi dan UKM pun kecolongan. Mestinya, orang-orang kementerian koperasi jauh hari sebelum korban bergelimpangan sudah mengendusnya. Bukankah KSP Indosurya didirikan pada tahun 2012 (Akta Nomor 84 27 September 2012).
Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju
Baca Juga: Ressa Herlambang Dituduh Sebagai Penipu, Kesaksian Korban Bermunculan
Sampai meledaknya kasus Indosurya, ada waktu 10 tahun bagi Kemenkop untuk mengawasi sepak terjang KSP itu. Kenapa perbuatan jahat dan manipulatif Indosurya tidak terendus?
“Selama ini banyak babi hutan perbankan yang merusak taman koperasi,” kata Menkop dan UKM Teten Masduki. Benar Pak Teten. Tapi babinya susah ditangkap, seperti dongeng babi ngepet.
Baca Juga: Permohonan Layanan Melonjak, Sandi Andaryadi: Imigrasi DKI Jakarta Harus Bekerja Prima
Pemerintah dan masyarakat jelas sangat kecewa dengan putusan majlis hakim PN Jakbar di atas.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendakwa Henry melakukan penipuan dan penggelapan dana koperasi Rp106 Triliun ternyata “dimentahkan” majlis hakim. Menurut majlis hakim, masalah uang anggota KSP di Indosurya bukan ranah pidana. Tapi perdata!
Baca Juga: Denny JA: Puisi Esai Waktunya Masuk Kampus dan Sekolah
Putusan majlis hakim tersebut, mendapat respon keras pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah, di samping akan mengajukan kasasi, juga akan mengusulkan upaya hukum lain. Seperti penipuan, praktik perbankan ilegal, pencucian uang, dan lain-lain.
Meledaknya kasus Indosurya seperti membuka kotak pandora: betapa banyaknya uang anggota masyarakat yang dirampok KSP.
Dari delapan KSP (baca: KSP Sejahtera Bersama, Indosurya, Pracico Inti Utama, Pracico Inti Sejahtera, Inti Dana, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, Timur Pratama Indonesia, dan Lima Garuda) yang gagal bayar – kata Kepala PPATK, Selasa 14 Februari 2023 -- perputaran uang transaksi ilegalnya mencapai Rp 500 triliun.
Hampir separuhnya, berupa perputaran uang ilegal dari Indosurya.
Perlu diketahui, dari 123 ribu koperasi di Indonesia, 18 ribu di antaranya adalah KSP. Dari jumlah itu, 8 koperasi mengalami gagal bayar. Dan jumlah aliran uang transaksi dari 8 koperasi itu mencapai Rp 500 Triliun.
Jumlah yang amat besar. Bahkan untuk ukuran dunia sekali pun. Ini hanya kalah dari kasus penggelapan oleh Bernie Madoff, yang ditangkap 11 Desember 2008 di New York, AS. Bernard L Madoff Investment Securities milik Bernie Madoff merugikan publik dunia sebesar 65 Milyar USD atau Rp 1000 Triliun lebih.
Korban penipuan ala Ponzi oleh Madoff mencapai 37.000 orang dari 136 negara di dunia. Madoff divonis 150 tahun penjara oleh Pengadilan Amerika, tahun 2009.
Betul dari sisi uangnya kasus Bernie Madoff adalah yang terbesar di dunia. Tapi dari sisi hukum, kasus Indosurya adalah yang terbesar di dunia.
Baca Juga: Warga Negara Asing Asal Korea Selatan Jadi Tersangka Pembunuhan Petugas Imigrasi Tri Fattah Firdaus
Baca Juga: Syarifah Ungkap Alasan Mengidolakan Ferdy Sambo Sampai Rela Ikut Dihukum Mati
Henry Surya, penilep uang masyarakat sebesar Rp 106 Triliun, bebas dari jeratan hukum. Dan ini kasus penipuan uang terbesar di dunia yang divonis bebas oleh pengadilan.
Kegagalan Indosurya, kata Teten Masduki, menunjukkan ada kesalahan dalam eksosistem koperasi yang tak memiliki pengawasan eksternal. Akibatnya KSP seperti Indosurya hanya menjadi kedok kejahatan keuangan.
Baca Juga: Di Gedung Long See Tong Kota Padang, Mahfud MD Janji Perjuangkan Hak Adat
Untuk mencegahnya, pemerintah akan mengajukan revisi UU Perkoperasian yang mirip perbankan, di mana ada OJK dan LPSK (Lembaga Penjamin Simpanan untuk Dana Nasabah Kecil). Semoga berhasil. Demi soko guru perekonomian Indonesia.***