Selebritas di Pemerintahan: Antara Pencitraan dan Kompetensi
ORBITINDONESIA.COM – Penunjukan selebritas sebagai pejabat negara dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai kontroversi. Langkah ini memicu perdebatan mengenai kapabilitas mereka dalam menangani tugas pemerintahan yang kompleks.
Praktik melibatkan artis dalam dunia politik Indonesia bukanlah fenomena baru. Pada era Orde Baru, selebritas diikutsertakan untuk menarik pemilih dan meningkatkan popularitas partai politik. Tren ini berlanjut karena partai politik menghadapi kendala dalam menarik suara dan memilih jalur instan dengan memanfaatkan popularitas selebritas.
Pengamat politik Usep Saepul Ahyar berpendapat bahwa keterlibatan artis lebih didorong oleh pertimbangan pencitraan. Dedi Kurnia Syah menambahkan bahwa tokoh populer dipilih untuk mengimbangi kritik dan membangun reputasi pemerintah. Namun, kinerja mereka belum menunjukkan pencapaian berarti.
Hendri Satrio menilai bahwa masyarakat lebih tertarik bertemu selebritas daripada pejabat pemerintah. Namun, setelah menjadi pejabat, selebritas mungkin dianggap berbeda dan masyarakat enggan berdiskusi dengan mereka. Kesepakatan para pengamat menunjukkan bahwa kinerja figur publik di pemerintahan masih perlu pembuktian lebih.
Pemilihan selebritas dalam pemerintahan seharusnya didasari kompetensi, bukan popularitas semata. Kebijakan populis mungkin menyenangkan masyarakat, tetapi pemerintah perlu mempertimbangkan strategi jangka panjang demi kepentingan nasional. Apakah ini saatnya untuk menilai ulang kriteria pemilihan pejabat publik?
(Orbit dari berbagai sumber, 23 Agustus 2025)
