Nyoto Santoso: Bila Badak Jawa Pindah dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. What Next?
Oleh Prof. Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS., Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Bogor.
ORBITINDONESIA.COM - Di ujung barat Pulau Jawa, di semenanjung yang diapit Samudra Hindia dan Selat Sunda, hidup salah satu mamalia paling langka di dunia. Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) tinggal tersisa sekitar 80 hingga 100 ekor, dan seluruhnya hanya berada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Tak ada kebun binatang yang menyimpannya, tak ada populasi cadangan di tempat lain. Bila Ujung Kulon runtuh, spesies ini ikut hilang.
Dari kerentanan itulah wacana pemindahan sebagian badak ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, muncul. Namun, dalam hitungan hari, wacana itu berubah dari diskusi konservasi menjadi polemik politik.
Gagasan dari Antalya
Pada 12 November 2026, dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo melontarkan gagasan itu. Ia mengingatkan ancaman letusan Gunung Anak Krakatau yang letaknya tak jauh dari Ujung Kulon.
Menurut dia, tsunami akibat gempa atau letusan gunung bisa membuat badak jawa punah. Hashim juga optimistis upaya ini berpeluang menarik minat pendanaan internasional.
Logika dasarnya sulit dibantah: jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Dalam biologi konservasi, satu populasi di satu lokasi adalah risiko. Wabah penyakit, kebakaran, perburuan, atau bencana alam bisa menghabisi semuanya sekaligus. Vietnam menjadi pengingat pahit. Populasi badak jawa terakhir di sana lenyap pada 2010, dan tak ada cadangan yang bisa memulihkannya.
Antara wacana dan kajian ilmiah
Reaksi datang cepat dan keras. Gubernur Banten Andra Soni meminta agar tak ada pihak yang mencoba memindahkan satwa langka itu dari habitat aslinya. Ia mengingatkan kematian badak Mustofa tak lama setelah proses pemindahan di dalam kawasan Ujung Kulon.
Tetua adat Baduy, Jaro Oom, menolak relokasi dan meminta kajian ilmiah. Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten, Bonnie Triyana, menyebut Ujung Kulon sebagai rumah terakhir badak jawa dan meminta kajian mendalam atas Alas Purwo.
Pemerintah buru-buru menurunkan suhu perdebatan. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan isu relokasi masih sebatas wacana. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bahkan meluruskan bahwa gagasan translokasi bukan datang dari Hashim, melainkan bagian dari kajian ilmiah sejak 1980-an.
Rumah utama badak jawa, katanya, tetap di Ujung Kulon. Kementerian Kehutanan juga menyebut kelayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua masih membutuhkan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh.
Artinya, ada dua hal yang kerap tercampur dalam perdebatan. Pertama, gagasan membangun populasi kedua, yang di kalangan ilmuwan bukan barang baru. Kedua, cara dan momentum gagasan itu disampaikan: lewat forum iklim internasional, oleh figur politik, dan dikaitkan dengan peluang pendanaan.
Apa yang dipertaruhkan secara ekologis
Kritik ilmiah tidak bisa diabaikan. Walhi menilai tak ada alasan ekologis yang kuat untuk memindahkan badak jawa ke Alas Purwo. Ujung Kulon cenderung lembab, basah, dan berlumpur, sedangkan Alas Purwo lebih kering. Badak jawa menyukai hutan dataran rendah dengan kubangan dan tumbuhan pakan tertentu. Kecocokan pakan, ketersediaan air, kelembaban, dan vegetasi harus dipastikan sebelum satu ekor pun diangkut.
Ada pula risiko teknis. Badak jawa tidak pernah dipelihara di penangkaran, sehingga pengalaman menangani, membius, dan mengangkutnya sangat terbatas. Dengan populasi yang sangat sedikit, kehilangan satu atau dua individu dalam proses translokasi saja sudah menjadi pukulan serius. Kasus badak Mustofa yang diangkat Gubernur Banten menjadi alarm tentang betapa rapuhnya operasi seperti ini.
Di sisi lain, argumen bahwa Ujung Kulon "pernah selamat dari tsunami Krakatau" tidak otomatis menenangkan. Penelusuran catatan badak 1857 hingga 1949 memang tak menemukan indikasi seluruh populasi musnah akibat letusan Krakatau, tetapi kondisi sekarang berbeda dari satu abad lalu: populasi jauh lebih kecil dan terkonsentrasi. Dua hal ini benar sekaligus. Badak pernah bertahan, dan risiko tetap ada.
Bayang-bayang tambang
Persoalan makin pelik karena wacana ini beririsan dengan isu pertambangan. Peta lampiran Keputusan Menteri ESDM tertanggal 12 Februari 2026, sebagaimana diangkat para pegiat lingkungan, disebut mewarnai kawasan Ujung Kulon sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP). Walhi bahkan mencurigai adanya motif tambang emas di balik rencana relokasi. Kementerian ESDM membantah dan menyatakan belum ada izin tambang yang terbit.
Di sinilah kata "belum" menjadi pusat kecurigaan. Status WUP memang bukan izin, tetapi secara umum menjadi tahap awal sebelum izin bisa diproses. Bagi pegiat lingkungan, masuknya Ujung Kulon, yang berstatus taman nasional dan warisan dunia UNESCO, ke dalam peta itu saja sudah janggal. Ketika wacana mengosongkan habitat badak muncul hampir bersamaan, publik wajar bertanya.
Perlu dicatat, belum ada bukti yang menunjukkan hubungan langsung antara usulan relokasi dan rencana tambang. Pemerintah menolak kaitan itu dan menyebut gagasan translokasi berakar pada kajian ilmiah lama. Meski begitu, kecurigaan publik adalah akibat dari defisit kepercayaan, dan cara menutupnya hanya satu: transparansi. Bantahan lisan juru bicara tak cukup. Kejelasan tertulis soal status kawasan Ujung Kulon dalam peta pertambangan akan jauh lebih meyakinkan.
What next?
Jika wacana ini dilanjutkan, setidaknya ada lima langkah yang semestinya ditempuh.
Pertama, kajian kelayakan Alas Purwo yang independen dan terbuka. Pakan, air, iklim mikro, ukuran kawasan, risiko konflik dengan manusia, hingga ancaman perburuan harus dipetakan. BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga seperti Yayasan Badak Indonesia perlu dilibatkan, dan hasilnya dibuka ke publik.
Kedua, uji bertahap dan konservatif. Jika translokasi akhirnya dilakukan, jumlahnya kecil, dipantau ketat, dengan kriteria kegagalan yang jelas dan tersedia jalur untuk menghentikan program.
Ketiga, penguatan Ujung Kulon sebagai habitat asli badak tetap menjadi prioritas. Sedangkan habitat alternatif di Alas Purwo tetap diupayakan sebagai cadangan jika terjadi bencana seperti tsunami -- bukan untuk menggantikan rumah utama badak di Ujung Kulon. Pengelolaan habitat, patroli antiperburuan, pengendalian tumbuhan invasif seperti langkap yang mengancam pakan badak, dan perluasan area jelajah di dalam Ujung Kulon sendiri tetap menjadi pekerjaan utama.
Keempat, pemisahan tegas antara agenda konservasi dan agenda ekstraktif. Status Ujung Kulon dalam peta pertambangan harus diklarifikasi secara tertulis. Tanpa itu, setiap langkah konservasi akan dibaca sebagai akal-akalan.
Kelima, keterlibatan masyarakat setempat, dari warga sekitar taman nasional sampai komunitas adat, serta pemerintah daerah. Penolakan Gubernur Banten, Wakil Bupati Pandeglang, dan tetua Baduy menunjukkan bahwa badak jawa adalah bagian dari identitas lokal, bukan sekadar objek kebijakan pusat.
Menimbang risiko di kedua sisi
Perdebatan ini sering dibingkai sebagai pilihan biner: pindah atau tidak pindah. Padahal tidak memindahkan juga mengandung risiko, dan memindahkan secara tergesa-gesa mengandung risiko yang tak kalah besar. Pertanyaan yang lebih tepat adalah: apakah negara siap melakukannya dengan sains yang kuat, kehati-hatian yang tinggi, dan kejujuran kepada publik?
Badak jawa tidak punya suara di ruang rapat Senayan maupun di forum iklim COP Antalya Turki. Ia, hanya punya sekitar seratus individu di semenanjung Ujung Kulon.
Jadi, apa pun keputusan yang diambil pemerintah, ukurannya sederhana: apakah keputusan itu menambah peluang spesies ini bertahan, atau justru menguranginya. Jika jawaban ilmiahnya belum ada, maka yang paling bijak adalah bertanya dulu dan berdiskusi serius sebelum memindahkannya. Badak Jawa itu sendiri, tak berdaya di tangan manusia. Apalagi jika manusia itu sedang berkuasa. ***