Lewat Putusan Kasus Rohingya, Mahkamah Internasional Ciptakan Preseden Vonis Genosida

Presiden Mahkamah Internasional (ICJ) Yuji Iwasawa menyatakan bahwa Myanmar memiliki "niat untuk memusnahkan" sebagian besar populasi Rohingya.

Presiden Mahkamah Internasional (ICJ) Yuji Iwasawa menyatakan bahwa Myanmar memiliki "niat untuk memusnahkan" sebagian besar populasi Rohingya.

Internasional

ORBITINDONESIA.COM - Putusan hari Kamis, 19 November 2026 merupakan preseden yang belum pernah ada sebelumnya. Myanmar kini menanggung noda sebagai negara pertama yang dinyatakan melanggar Konvensi Genosida 1948.

Sejak Konvensi Genosida ditandatangani pasca-Holocaust, Mahkamah Internasional (ICJ) baru dua kali menangani klaim genosida yang didukung oleh negara.

Dalam kedua kasus tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk mengaitkan tindakan tersebut dengan negara.

Meskipun puluhan individu telah dinyatakan bersalah melakukan genosida, pembuktian bahwa tindakan mereka dilakukan atas perintah langsung dari negara memerlukan standar pembuktian yang jauh lebih tinggi—mengingat genosida merupakan kejahatan paling berat menurut hukum internasional.

Philippe Sands KC, seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka yang turut mengajukan kasus ini, menyebut putusan tersebut sebagai "putusan bersejarah".

Dalam program World at One di BBC Radio 4, ia menyatakan bahwa peristiwa ini "sejajar dengan momen-momen besar dalam peradilan internasional, seperti pengadilan Nuremberg, kasus Pinochet, dan sebagainya"—merujuk pada pengadilan para pemimpin Nazi setelah Perang Dunia II serta pengadilan terhadap diktator Chili tersebut.

Namun, perlu dicatat bahwa ICJ bukanlah pengadilan pidana dan wewenang penegakannya terbatas. Mahkamah tidak dapat memenjarakan pejabat militer, melainkan bergantung pada Dewan Keamanan PBB serta tekanan politik untuk memastikan putusannya dipatuhi.

Meski demikian, putusan ini akan berdampak pada kasus-kasus genosida lain yang sedang ditangani oleh ICJ, termasuk gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel terkait perang di Gaza.

Sands mengungkapkan bahwa kasus yang sedang berjalan tersebut sempat menjadi "gajah di dalam ruangan" (isu besar yang nyata namun tidak dibahas secara eksplisit) selama persidangan kasus Myanmar.

Ia menambahkan, meskipun putusan terhadap Myanmar tidak secara otomatis berarti Mahkamah akan mengambil sikap serupa terhadap kasus Gaza, seandainya Myanmar tidak dinyatakan bertanggung jawab, maka kasus terhadap Israel "praktis akan berakhir". Pihak Israel sendiri menyatakan bahwa tuduhan terhadap mereka "sama sekali tidak berdasar".

Antonia Mulvey, direktur eksekutif Legal Action Worldwide, mengatakan kepada BBC bahwa Mahkamah menolak pembelaan Myanmar yang berdalih melakukan "kontra-terorisme".

Selain itu, untuk pertama kalinya, Mahkamah menetapkan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual merupakan tindakan genosida—sebuah posisi yang akan menjadi pertimbangan dalam kasus-kasus di masa mendatang.

Menyusul putusan hari Kamis, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyatakan bahwa pemerintah memerintahkan pengusiran atase pertahanan Myanmar dan akan memanggil kuasa usaha (charge d'affaires) negara tersebut.

Ia berjanji untuk menjabarkan "langkah-langkah lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang guna memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban," setelah sekelompok anggota parlemen lintas partai mendesak pemerintah untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap militer Myanmar. ***