Mengapa Jokowi Dipercaya Bloomberg Jadi Penasihat?

ORBITINDONESIA.COM - Belum lama ini mantan Presiden RI Jokowi didapuk menjadi anggota Dewan Penasihat Global (Global Advisory Board) dari Bloomberg New Economy. Sempat muncul berbagai komentar di media terkait status Jokowi itu.

Berdasarkan pernyataan resmi dan liputan media, tulisan ini mencoba menjelaskan pertimbangan Bloomberg mengapa meminta Jokowi jadi penasihat.

Bloomberg New Economy adalah sebuah inisiatif global yang dibentuk tahun 2018, yang bertujuan mempertemukan para pemimpin negara, bisnis, inovator, dan institusi multilateral untuk membahas isu-isu ekonomi global, teknologi, iklim, dan tantangan masa depan. 

Dewan Penasihat ini baru dibentuk pada April 2025 sebagai bagian dari upaya untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. 

Mengapa Jokowi dipilih? Berikut beberapa alasan yang disampaikan mengapa Jokowi dianggap cocok untuk masuk dalam dewan penasihat tersebut:

Pertama, Pengalaman Kepemimpinan. Jokowi pernah menjadi Presiden Indonesia selama dua periode (2014–2024), serta sebelumnya sempat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Surakarta. Pengalaman tersebut dianggap memberi perspektif praktis dalam pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan negara yang beragam. 

Kedua, Representasi Negara Berkembang. Seiring dengan bergesernya pusat ekonomi global ke Timur dan Selatan (North‑South / West‑East), Bloomberg ingin suara dari negara-negara berkembang ikut didengar dalam forum ekonomi global. Jokowi sebagai tokoh dari Indonesia (sebagai salah satu negara berkembang besar) dianggap mampu menyuarakan kepentingan dan tantangan unik dari negara‑negara serupa. 

Ketiga, Ideologi dan Visi tentang Ekonomi Masa Depan. Jokowi menyebut akan membawa gagasan terkait intelijen ekonomi (economic intelligence), penggunaan data real‑time, teknologi seperti AI, 5G, IoT, agar keputusan ekonomi bisa lebih akurat dan cepat menyesuaikan dinamika global. 

Keempat, Pengakuan Internasional atas Prestasi. Masuknya Jokowi sebagai penasihat global ini juga dilihat sebagai bentuk pengakuan atas kiprah Indonesia di bawah kepemimpinannya, terutama terkait pembangunan infrastruktur, transformasi digital, aktivisme dalam isu iklim dan transisi energi. 

Tugas yang diharapkan dari Jokowi dalam peran ini:

Pertama, memberikan masukan strategis dalam forum‑forum Bloomberg New Economy tentang isu‑isu global, terutama mengenai bagaimana negara berkembang bisa ikut dalam arus ekonomi baru. 

Kedua, berpartisipasi dalam dialog tentang tantangan‑tantangan mendatang seperti teknologi, data real‑time, kecerdasan buatan, dan bagaimana pemerintah/negara dan bisnis bekerja sama dalam hal tersebut. 

Ketiga, menyuarakan ide dan kebijakan berdasarkan pengalaman Indonesia yang bisa relevan untuk negara lain, khususnya di kawasan ASEAN dan negara berkembang. 

(Satrio Arismunandar) ***