Jam Kerja Residen MGM Indore Disorot, Dugaan Budaya Kerja Toksik
ORBITINDONESIA.COM – Dugaan pelanggaran jam kerja residen di Departemen Obstetri dan Ginekologi MGM Indore memicu pengaduan ke PMO dan NHRC, dengan tudingan budaya kerja toksik dan manipulasi roster. Isu ini kembali menyorot jam kerja dokter residen, beban non-akademik, dan risiko burnout yang disebut dapat mengancam keselamatan pasien.
MGM Medical College Indore disebut baru menerapkan skema residensi 1992 yang membatasi jam kerja residen maksimal 12 jam per hari dan 48 jam per minggu. Kebijakan itu seharusnya menjadi rem terhadap kelelahan kronis yang selama ini dianggap “normal” dalam pendidikan dokter spesialis.
Pihak kampus juga dikabarkan memerintahkan penyusunan roster sesuai aturan dan pencatatan jam kerja aktual di semua departemen. Namun, Departemen Obstetri dan Ginekologi dituding tidak menjalankan arahan tersebut di level praktik.
Rishabh Jaiswal, aktivis RTI yang terkait United Doctors’ Front, mengangkat kasus ini karena tunangannya bekerja sebagai junior resident di departemen itu. Ia melapor ke Prime Minister’s Office (PMO) dan National Human Rights Commission (NHRC) dengan alasan takut ada pembalasan jika identitas residen dibuka.
Pokok tudingan paling keras adalah selisih antara roster resmi dan jam kerja nyata di lapangan. Dalam berkas pengaduan, disebut junior resident dipaksa bekerja 16–17 jam per hari tanpa libur mingguan, bahkan ada klaim “continuous thirty-six hour duties”.
Jika benar, praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kegagalan tata kelola yang sistemik. Roster menjadi dokumen kosmetik, sementara beban kerja sesungguhnya disembunyikan agar terlihat patuh.
Keluhan juga menyinggung pergeseran fungsi residen dari peserta didik menjadi tenaga serba guna. Mereka disebut dipaksa mengerjakan pekerjaan staf, klerikal, hingga tugas keperawatan, di luar beban klinis.
Dampaknya, tujuan pendidikan pascasarjana yang mestinya terstruktur tergeser oleh pekerjaan rutin yang bisa didelegasikan. Pengaduan menyatakan “proper academic teaching and training are not happening”, sehingga residensi berubah menjadi mesin layanan tanpa ruang belajar.
Dimensi paling gawat adalah kesehatan mental dan keselamatan pasien yang saling terkait. Pengaduan menyebut kondisi mental residen memburuk, mengalami tekanan berat, dan muncul ide bunuh diri akibat kurang tidur dan lingkungan kerja yang “hostile”.
Di titik ini, isu jam kerja residen bukan lagi debat ketahanan fisik, tetapi soal keselamatan publik. Dokter yang kelelahan berat adalah risiko klinis, karena pengambilan keputusan medis bergantung pada fokus, memori, dan ketelitian.
Menariknya, respons NMC PG Board mengakui karakter pendidikan kedokteran yang menuntut keterlibatan “round the clock” karena pasien hidup. Namun, respons itu juga menyebut regulasi dibuat untuk melindungi mahasiswa dari “unreasonably toxic environment”, sekaligus menjanjikan mekanisme sanksi bagi institusi yang melanggar.
Di sinilah kontradiksi muncul: pelatihan memang menuntut intensitas, tetapi intensitas tanpa batas adalah resep kelelahan dan kekeliruan. Pembenaran bahwa sebagian “physically, developmentally and emotionally weak” kesulitan, berisiko menggeser masalah dari sistem ke individu.
Pengaduan ke NHRC kemudian menekan satu hal: audit fisik jam kerja aktual, bukan sekadar percaya pada kertas. Mereka meminta verifikasi jam kerja, libur mingguan, dugaan manipulasi roster, serta investigasi beban non-akademik yang menggerus pembelajaran.
Kasus MGM Indore memperlihatkan pola klasik dalam birokrasi layanan publik: kepatuhan di dokumen, pelanggaran di lapangan. Ketika roster bisa “rapi” tetapi jam kerja nyata brutal, maka yang rusak bukan hanya departemen, melainkan mekanisme pengawasan.
Argumen bahwa residensi harus keras agar dokter “tahan banting” terdengar heroik, tetapi sering menutup mata pada desain kerja yang tidak manusiawi. Ketangguhan klinis tidak identik dengan kurang tidur, apalagi bila tugas residen dipenuhi pekerjaan administratif yang tidak mendidik.
Di sisi lain, rumah sakit pemerintah menanggung beban pasien besar dan kekurangan tenaga, sehingga residen menjadi tulang punggung layanan. Namun, menjadikan residen sebagai substitusi permanen untuk kekurangan sistem adalah bentuk eksploitasi yang dibungkus tradisi.
Masalah bond penalty disebut mencapai Rs 30 lakh bagi yang ingin keluar, sehingga residen seolah terperangkap. Ketika pintu keluar mahal dan pintu keluhan berisiko pembalasan, budaya diam menjadi mekanisme bertahan hidup.
Karena itu, kunci penyelesaian bukan sekadar “surat teguran”, melainkan audit jam kerja berbasis bukti. Data akses pintu, log sistem, catatan jaga, dan wawancara rahasia harus menjadi standar, bukan pengecualian.
Pengaduan ke PMO dan NHRC tentang jam kerja residen MGM Indore menegaskan bahwa pendidikan kedokteran tidak boleh dibangun di atas kelelahan ekstrem dan ketakutan. Jika regulasi ada tetapi mudah dimanipulasi, maka yang dibutuhkan adalah pengawasan yang mampu melihat realitas, bukan hanya administrasi.
Pertanyaannya sederhana tetapi menentukan: apakah sistem ingin melatih dokter spesialis yang kompeten, atau sekadar mempertahankan layanan dengan tenaga murah yang kelelahan. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah residensi menjadi “joy of learning” atau justru pabrik burnout yang terus berulang.
(Orbit dari berbagai sumber, 24 Juni 2026)
