Utang Pemerintah per 31 Maret 2026 Mencapai Rp 9.920 Triliun, Naik Rp 282,52 Triliun dari Posisi 31 Desember 2025
ORBITINDONESIA.COM - Utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp 9.920 triliun, naik Rp 282,52 triliun atau 2,9% dari posisi 31 Desember 2025 yang Rp 9.637 triliun. Secara rasio, utang pemerintah setara 40,75% PDB, meningkat dari 40,46% pada akhir 2025. Mayoritas utang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), Rp 8.652,89 triliun atau 87,22% dari total utang, sementara pinjaman Rp 1.267,52 triliun.
Dari data tersebut kelihatan struktur pembiayaan pemerintah masih bertumpu pada instrumen pasar keuangan domestik lewat penerbitan obligasi negara. Sekadar perumpamaan; Jumlah penduduk Indonesia akhir 2025 sebanyak 288 juta. Jika dibagi rata setiap penduduk Indonesia “menanggung” utang sekitar Rp 34,4 juta.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, rasio utang 40,75% memang masih jauh di bawah batas 60% seperti diatur UU Keuangan Negara. Namun, yang harus dicermati adalah rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara yang mendekati 16,7%.
Artinya, dari setiap Rp 100 penerimaan, sebanyak Rp 16-17 digunakan untuk membayar bunga utang. Ini membuat ruang fiskal makin sempit, karena sebagian penerimaan terkunci untuk kewajiban pembayaran bunga sebelum digunakan untuk belanja pembangunan, subsidi, pendidikan, maupun kesehatan.
Yusuf juga menyoroti keseimbangan primer yang defisit cukup dalam, Rp 95,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan negara membayar bunga utang lama dengan utang baru.
Pola itu, menurut dia, berpotensi menciptakan lingkaran tekanan fiskal yang semakin berat karena kenaikan beban bunga akan diikuti peningkatan kebutuhan pembiayaan dan biaya utang yang lebih mahal. Di sisi lain, pasar mulai membaca meningkatnya risiko fiskal Indonesia, yang tercermin dari kenaikan yield SBN serta pelebaran spread terhadap US Treasury.
Sementara itu, penjualan properti residensial di pasar primer turun tajam pada kuartal I-2026. Dalam Survei Harga Properti Residensial (SHPR) terbarunya, BI mencatat total penjualan terkontraksi 25,67% (yoy), berbanding terbalik dari kuartal IV-2025 yang masih tumbuh 7,83%.
Merosotnya penjualan ini dipicu anjloknya permintaan pada segmen rumah tipe kecil yang terkontraksi hingga 45,59% (yoy), setelah sempat tumbuh 17,32% (yoy) pada kuartal sebelumnya. Sementara, penjualan rumah tipe menengah tumbuh 8,28% (yoy), dan tipe besar terkontraksi 8,03% (yoy) meski lebih baik dibanding sebelumnya.
Selain faktor permintaan, kenaikan harga bahan bangunan (20,97%) dan kendala perizinan (18,15%) menjadi penghambat pengembangan sektor properti.
Tingginya uang muka KPR serta masalah perpajakan ikut menahan minat beli masyarakat, meski suku bunga KPR stabil di 7,42%. Dari sisi pembiayaan, mayoritas pengembang masih mengandalkan dana internal sebesar 80,66%.
Sedangkan dari sisi konsumen, skema KPR tetap menjadi pilihan utama dengan pangsa 69,87%. Namun pertumbuhan nilai KPR mulai melambat menjadi 4,79% (yoy), turun dari 7,05% pada kuartal IV-2025.***
