Pelatihan Militer Kopdes Merah Putih: Disiplin atau Salah Arah?
ORBITINDONESIA.COM – Pelatihan militer Kopdes Merah Putih mendadak jadi sorotan setelah lima peserta program SPPI dilaporkan meninggal saat latsarmil. Kementerian Pertahanan menyebut tujuannya pembentukan karakter, terutama disiplin, bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Di ruang publik, pertanyaan utamanya sederhana: mengapa manajer koperasi dan kampung nelayan perlu disentuh pola pendidikan militer. Kemhan menjawab bahwa nilai kemiliteran, seperti disiplin dan kepemimpinan, dianggap relevan untuk kerja lapangan yang menuntut ketegasan.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menekankan kebutuhan manajer yang mampu memimpin staf dan mengeksekusi tugas. Ia berkata, “Jangan sampai nanti manajernya nggak bisa melaksanakan tugasnya, enggak bisa memimpin anak buahnya,” di kompleks parlemen, Rabu (1/7).
Namun konteksnya berubah drastis ketika muncul kabar lima peserta meninggal dunia saat latihan dasar militer. Kemhan kemudian menyatakan melakukan investigasi internal dan merevisi konsep latihan agar tidak lagi menonjolkan unsur latsarmil.
Kemhan menggeser istilah dari “latihan dasar militer” menjadi “Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.” Donny menyebut peserta tidak lagi diberi materi senjata atau taktik, melainkan nasionalisme, patriotisme, disiplin, dan kepemimpinan.
Revisi juga menyentuh durasi, dari rencana satu bulan sebagai komponen cadangan menjadi dua pekan sebagai pelatihan bela negara. Sisa satu bulan diarahkan ke modul manajerial yang akan diisi kementerian teknis sesuai penempatan, koperasi atau kampung nelayan.
Dalam narasi Kemhan, ini bukan hal baru karena banyak kementerian dan swasta mengirim pegawai ke pusat pendidikan TNI atau Pusat Bela Negara. Donny menyebut nilai yang dicari adalah “disiplin, tepat waktu, punya integritas tinggi,” yang dianggap memperbaiki kualitas SDM.
Masalahnya, publik tidak hanya menilai tujuan, tetapi juga metode dan risiko. Ketika latihan bernuansa militer memakan korban, legitimasi program bergeser dari “pembinaan karakter” menjadi “uji keselamatan dan akuntabilitas.”
Dari sudut tata kelola, ada dua standar yang harus dipenuhi sekaligus, yakni efektivitas pelatihan dan perlindungan peserta. Kegagalan pada salah satunya membuat tujuan mulia terasa seperti pembenaran administratif.
Secara manajerial, disiplin bisa dibentuk lewat banyak pendekatan yang tidak berisiko tinggi. Pelatihan berbasis simulasi kerja, studi kasus, target kinerja, dan pengawasan ketat sering lebih relevan untuk pengelola koperasi ketimbang pola komando yang identik dengan barak.
Jika yang dibutuhkan adalah integritas dan kepemimpinan, maka instrumen utamanya justru sistem seleksi, audit, dan insentif yang tegas. Koperasi dan kampung nelayan selama ini kerap tumbang bukan karena kurang baris-berbaris, tetapi karena tata kelola, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan.
Klaim “nilai militer” juga perlu diuji dengan indikator yang terukur. Apakah dua pekan bela negara meningkatkan kinerja koperasi, menekan kebocoran, atau memperbaiki layanan anggota, dan bagaimana pembuktiannya.
Pelatihan militer Kopdes Merah Putih tampak seperti upaya cepat untuk menyuntikkan disiplin pada program yang dikejar target dan ekspektasi politik. Disiplin memang penting, tetapi disiplin yang tidak ditopang desain keselamatan dan evaluasi berbasis data mudah berubah menjadi simbolisme.
Revisi Kemhan patut dicatat sebagai respons, namun tidak otomatis menjawab akar persoalan. Ketika lima nyawa melayang, publik berhak menuntut transparansi standar latihan, rantai komando, prosedur medis, dan hasil investigasi internal.
Di sisi lain, kebutuhan karakter pemimpin lapangan memang nyata. Akan tetapi, kepemimpinan koperasi membutuhkan keahlian yang khas, seperti akuntansi sederhana, manajemen risiko, layanan anggota, dan kemampuan membangun kepercayaan.
Jika negara ingin koperasi dan kampung nelayan menjadi mesin ekonomi lokal, maka “ketegasan” harus diterjemahkan menjadi “kepastian sistem.” Kepastian itu berupa SOP yang jelas, audit berkala, pelaporan terbuka, dan sanksi yang konsisten, bukan sekadar latihan yang keras.
Dalam demokrasi, bela negara seharusnya memperkuat warga, bukan menguji batas fisik mereka tanpa urgensi yang memadai. Nasionalisme yang sehat lebih sering lahir dari pelayanan publik yang adil dan program yang aman.
Kasus ini mengajarkan bahwa niat membentuk disiplin tidak boleh mengalahkan kewajiban melindungi peserta. Kemhan telah mengubah konsep menjadi pembekalan bela negara dan manajerial, namun kepercayaan publik baru pulih jika akuntabilitas dibuka.
Pertanyaan akhirnya sederhana tetapi menentukan: apakah negara ingin melatih manajer koperasi yang patuh, atau manajer koperasi yang kompeten dan berani transparan. Di titik itulah disiplin menemukan maknanya yang paling sipil, yakni bertanggung jawab pada keselamatan, data, dan hasil kerja. (Orbit dari berbagai sumber, 10 Juli 2026)
