• Home
• Opini

Budi Mulyawan: Pasca Mundurnya Gibran Butuh Wapres yang Besar untuk Presiden yang Besar

Oleh: Budi Mulyawan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara.

ORBITINDONESIA.COM - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden adalah momentum besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra yang mengiringinya, momentum ini tidak boleh disia-siakan hanya untuk ribut-ribut politik.

Momentum ini adalah kesempatan emas untuk berbenah. Kesempatan untuk menata kembali hubungan Presiden dan Wakil Presiden. Kesempatan untuk membersihkan kabinet dari benalu. Kesempatan untuk menghadirkan Wakil Presiden yang benar-benar dibutuhkan bangsa, bukan sekadar Wakil Presiden pengganti.

Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menggantikan Gibran. Pertanyaannya adalah: Wakil Presiden seperti apa yang dibutuhkan Presiden Prabowo dan bangsa Indonesia saat ini?

Posisi Wapres dalam Tata Negara

Dalam UUD 1945, Wakil Presiden bukan sekadar ban serep. Wakil Presiden adalah Presiden cadangan.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menegaskan: dalam hal Wakil Presiden berhenti, Presiden mengusulkan dua orang calon Wakil Presiden kepada MPR. Artinya, secara konstitusional, penentuan Wakil Presiden adalah hak prerogatif Presiden.

Namun secara substansi, jabatan Wakil Presiden jauh lebih besar dari sekadar pendamping. Apabila Presiden berhalangan tetap, Wakil Presiden otomatis menjadi Presiden. Maka Wakil Presiden haruslah sosok yang layak menjadi Presiden kapan saja. Sosok yang sehat jasmani-rohani, paham konstitusi, paham geopolitik, dan berani mengambil keputusan sulit di tengah krisis.

Wakil Presiden yang hanya layak menjadi pendamping, tetapi tidak layak menjadi Presiden, adalah Wakil Presiden yang lemah dan berbahaya bagi negara.

Salah satu penyakit terbesar pemerintahan kita adalah benalu di kabinet. Benalu adalah menteri atau pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat, tetapi bekerja untuk dirinya, keluarganya, partainya, dan kroninya.

Benalu itu ciri-cirinya jelas: tidak kompeten tetapi tidak mau mundur, punya masalah hukum tetapi dilindungi partai, suka main proyek dan pamer kekayaan, dan lebih loyal kepada ketua umum partainya daripada kepada Presiden.

Selama benalu dibiarkan, program Presiden sebaik apapun tidak akan sampai ke rakyat. Anggaran akan bocor di tengah jalan. Rakyat akan kecewa, dan kepercayaan kepada Presiden akan terkikis.

Maka tugas pertama Presiden dan Wakil Presiden baru adalah membersihkan benalu ini. Bukan dengan dendam, tetapi dengan data. Bukan dengan gosip, tetapi dengan audit.

Wapres Seperti Apa yang Dibutuhkan Prabowo?

Presiden Prabowo memiliki karakter yang spesifik: militer, strategis, cepat, dan sangat nasionalis. Maka Wakil Presiden yang mendampinginya tidak boleh sama persis, tetapi harus melengkapi.

Presiden Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang loyal, bukan kompetitor. Wakil Presiden yang tidak membangun matahari kembar, tidak membuat tim sendiri di Istana, dan tidak kampanye untuk 2029 sejak 2027. Di depan publik dia mendukung Presiden 100%, di ruang tertutup dia berani memberi kritik jujur kepada Presiden.

Presiden Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang paham eksekusi, bukan hanya paham pidato. Presiden adalah pemikir besar soal geopolitik, pertahanan, dan swasembada pangan. Wakil Presiden harus menjadi Kepala Tukang yang memastikan program itu jalan di lapangan: apakah Makan Bergizi Gratis benar sampai ke anak di Papua dan NTT, apakah pupuk benar sampai ke petani, apakah anggaran benar tidak bocor.

Presiden Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang bersih dari bisnis, dinasti, dan benalu. Rakyat sudah muak dengan politik dinasti. Wakil Presiden baru tidak boleh membawa gerbong bisnis keluarganya. Wakil Presiden yang bersih akan membuat menteri takut kotor. Wakil Presiden yang kotor akan membuat menteri berani kotor.

Wapres Harus Diterima Mayoritas Pemangku Kepentingan Politik

Wakil Presiden pengganti Gibran bukan dipilih rakyat lewat pemilu, tetapi dipilih MPR dari dua nama usulan Presiden. MPR terdiri dari 732 orang: DPR dan DPD.

Artinya, sehebat apapun sosoknya, kalau tidak bisa diterima mayoritas pemangku kekuatan politik, dia tidak akan pernah lolos. Atau kalaupun lolos, pemerintahannya akan ribut terus.

Wakil Presiden baru harus bisa diterima oleh tujuh pemangku kekuatan: MPR/ DPR sebagai penentu formal, partai koalisi sebagai penjaga stabilitas, PDIP dan oposisi sebagai penentu ketenangan, TNI dan Polri sebagai penjaga keamanan, DPD dan daerah sebagai penjaga keadilan wilayah, ormas dan tokoh agama sebagai penjaga moral, dan rakyat sebagai penentu legitimasi akhir.

Wakil Presiden yang tidak bisa diterima mayoritas, akan menjadi sumber kegaduhan baru, bukan sumber solusi.

Wapres Jangan Jadi Beban Baru

Banyak Wakil Presiden di Indonesia justru menjadi beban, bukan nilai tambah. Presiden sudah pusing mengurus negara, ditambah lagi pusing mengurus Wakil Presidennya.

Wakil Presiden beban adalah Wakil Presiden yang suka bikin kontroversi, punya kasus hukum, suka cari panggung sendiri, tidak paham tugas, membawa gerbong bisnis keluarga, ditolak partai koalisi, dan tidak siap menjadi Presiden.

Wakil Presiden nilai tambah adalah kebalikannya: meredam kontroversi, rekam jejak bersih, menjaga panggung Presiden, paham eksekusi, memotong benalu lama, diterima semua partai, dihormati TNI- Polri, dan siap menjadi Presiden kapan saja.

Rumusnya sederhana: Wakil Presiden beban membuat Presiden bekerja dua kali lipat, mengurus negara ditambah mengurus Wakil Presidennya. Wakil Presiden nilai tambah membuat Presiden bekerja setengah, hasil dua kali lipat, karena Wakil Presiden ikut memikul beban.

Pasca-mundurnya Gibran, Indonesia tidak butuh Wakil Presiden pengganti. Indonesia butuh Wakil Presiden penambah kekuatan Presiden.

Wapres Harus Jadi Mitra Kerja dan Mitra Politik Presiden

Wakil Presiden harus menjadi mitra kerja dan mitra politik Presiden sekaligus. Tidak boleh hanya salah satu.

Sebagai mitra kerja, Wakil Presiden adalah tangan kanan Presiden yang memastikan program jalan sampai ke rakyat. Presiden mengurus strategi besar, Wakil Presiden mengurus eksekusi harian, koordinasi antar kementerian yang ribut, dan pengawasan di daerah.

Sebagai mitra politik, Wakil Presiden adalah perisai Presiden yang memastikan koalisi, DPR, dan daerah tetap tenang. Kalau ada Ketua Umum partai yang marah, Wakil Presiden yang menelepon duluan dan meredam. Kalau ada RUU yang macet di DPR, Wakil Presiden yang melobi. Kalau ada isu SARA yang memanas, Wakil Presiden yang turun ke NU, Muhammadiyah, MUI, dan ormas lainnya untuk mendinginkan.

Kalau Wakil Presiden hanya bisa kerja tetapi tidak bisa berpolitik, Presiden akan kalah di DPR. Kalau Wakil Presiden hanya bisa berpolitik tetapi tidak bisa kerja, Presiden akan kalah di lapangan. Kalau Wakil Presiden bisa keduanya, Presiden akan menang di dua-duanya.

Penentuan Wapres

Secara hukum, penentuan Wakil Presiden adalah hak penuh Presiden. Tidak ada satu pun pihak yang bisa memaksa Presiden untuk mengusulkan nama tertentu. Presiden tidak boleh didikte.

Tetapi hak penuh bukan berarti Presiden boleh memutuskan sendirian di ruang tertutup. Presiden yang bijak adalah Presiden yang mendengar semua, tetapi memutuskan sendiri.

Presiden harus mendengar masukan dari partai politik koalisi dan oposisi, pimpinan MPR/ DPR/DPD, Panglima TNI dan Kapolri, ormas dan tokoh agama, akademisi dan kampus, pelaku usaha dan profesional, pemuda dan masyarakat sipil, daerah dan tokoh adat, media, dan rakyat melalui survei dan aspirasi publik.

Rumus idealnya: dengar 100% masukan dari seluruh elemen bangsa, tetapi keputusan 100% di tangan Presiden. Presiden yang hanya mendengar satu partai akan menghasilkan Wakil Presiden untuk satu partai. Presiden yang mendengar seluruh bangsa akan menghasilkan Wakil Presiden untuk seluruh bangsa.

Mendengar bukan berarti tunduk. Mendengar berarti menghormati. Hak prerogatif Presiden bukan hak untuk menutup telinga. Hak prerogatif adalah hak untuk memutuskan setelah mendengar seluruh bangsa.

Wapres Harus Jadi Dinamisator Politik

Wakil Presiden yang hanya diam, hanya menunggu perintah, hanya potong pita, adalah Wakil Presiden statis. Presiden Prabowo butuh Wakil Presiden yang dinamisator, yang membuat pemerintahan bergerak lebih cepat dan lebih hidup.

Di dalam negeri, Wakil Presiden adalah penggerak koalisi, penggerak DPR, penggerak daerah, dan penggerak rakyat. Dia tidak menunggu mereka datang ke Istana, tetapi dia yang datang ke mereka. Dia menyelesaikan konflik kecil sebelum menjadi konflik besar.

Di luar negeri, Wakil Presiden adalah wajah kedua Indonesia. Ketika Presiden berhalangan hadir di KTT ASEAN, G20, atau forum OKI, Wakil Presiden yang datang harus membuat negara lain hormat. Wakil Presiden harus fasih diplomasi, paham posisi bebas aktif Indonesia, berani menyuarakan kepentingan Indonesia soal Palestina, kedaulatan, dan ekonomi. Ke luar negeri bukan hanya untuk foto, tetapi untuk membawa pulang investasi nyata.

Wakil Presiden yang diam adalah Wakil Presiden yang mematikan pemerintahan. Wakil Presiden yang dinamis adalah Wakil Presiden yang menghidupkan pemerintahan.

Karena Presiden dari TNI, Wapres Harus dari Sipil

Karena latar belakang Presiden dari TNI, Wakil Presiden terpilih harus dari sipil. Bukan karena TNI jelek, tetapi karena keseimbangan itu wajib dalam demokrasi.

Sejak reformasi 1998, kita sepakat: supremasi sipil di atas militer. Kalau Presiden dari TNI dan Wakil Presiden juga dari TNI, maka pemerintahan ini akan terlihat sebagai pemerintahan militer. Itu akan diserang oposisi, media asing, dan dunia internasional.

Presiden dari TNI kuat di pertahanan, keamanan, dan geopolitik. Wakil Presiden dari sipil harus kuat di ekonomi, birokrasi, kesejahteraan rakyat, dan dialog. Presiden TNI plus Wakil Presiden sipil adalah pasangan yang lengkap. Presiden TNI plus Wakil Presiden TNI adalah pasangan yang pincang.

Sejarah membuktikan rumus ini: SBY yang berlatar TNI berpasangan dengan Jusuf Kalla yang berlatar sipil-pengusaha menjadi salah satu duet paling sukses. SBY mengurus politik luar negeri, JK mengurus ekonomi dan perdamaian Aceh.

Wakil Presiden sipil untuk Prabowo haruslah sipil yang dihormati militer, paham ekonomi dan birokrasi, punya jaringan politik luas, dan berani. Sipil bukan berarti lemah. Sipil yang dibutuhkan adalah sipil yang tegas, tetapi dengan cara sipil: dialog, bukan komando.

Presiden dari TNI menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Wakil Presiden dari sipil menjaga kesejahteraan dan keadilan rakyat. Kalau keduanya dari TNI, negara akan aman tetapi rakyat belum tentu sejahtera. Kalau Presiden TNI dan Wakil Presiden sipil, negara aman dan rakyat sejahtera.

Indonesia Negara Besar

Indonesia bukan negara kecil. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Penduduknya 280 juta jiwa, ke-4 terbesar di dunia. Ekonominya ke-16 terbesar di dunia, anggota G20 dan BRICS, pemimpin ASEAN. Sumber dayanya luar biasa: nikel terbesar di dunia, kelapa sawit terbesar, batu bara, emas, gas, dan kekayaan laut yang tidak ternilai. Letaknya sangat strategis: 40% perdagangan dunia lewat perairan kita.

Negara sebesar ini tidak boleh dipimpin oleh pemimpin kecil. Pemimpin kecil hanya memikirkan jabatan, proyek, dan 2029. Pemimpin besar memikirkan 100 tahun ke depan, nasib 280 juta rakyat, dan martabat bangsa di dunia.

Besar itu lima hal: besar jiwanya untuk berkorban, besar pikirannya untuk memahami dunia, besar hatinya untuk mengayomi semua, besar nyali-nya untuk membersihkan benalu, dan besar visi-nya untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan disegani dunia.

Kalau Presiden besar ditambah Wakil Presiden besar, Indonesia akan menjadi besar. Kalau Presiden besar ditambah Wakil Presiden kecil, Indonesia hanya akan menjadi setengah besar.

Pasca-mundurnya Gibran, kita tidak sedang mencari Wakil Presiden pengganti. Kita sedang mencari Wakil Presiden yang besar, untuk mendampingi Presiden yang besar, demi Indonesia yang besar.

Harus Berani Bersihkan Kabinet

Ini adalah ujian pertama dan paling menentukan bagi Presiden dan Wakil Presiden baru.

Orang bermasalah di kabinet itu ada tiga kategori yang wajib dibersihkan: tidak kompeten, bermasalah integritas, dan tidak loyal.

Tidak kompeten artinya menteri yang tidak paham bidangnya, programnya tidak jalan dua tahun berturut-turut, dan setiap rapat hanya membaca teks yang dibuat staf. Bermasalah artinya menteri yang punya laporan BPK/KPK yang belum diklarifikasi, keluarga dan kroninya dapat proyek di kementeriannya, dan gaya hidup mewah tidak sesuai gaji negara. Tidak loyal artinya menteri yang di depan Presiden setia, di belakang membangun tim sendiri untuk 2029 dan membocorkan rapat kabinet.

Kalau menteri kena satu saja dari tiga kategori ini, dia sudah harus dievaluasi. Kalau kena dua, dia harus dicopot. Kalau kena tiga, dia harus dicopot hari itu juga.

Presiden dan Wakil Presiden harus berani membersihkan dengan data, bukan dengan dendam. Dengan audit 100 hari pertama, bukan dengan gosip. Dengan mengganti yang lebih baik, bukan yang lebih dekat. Dengan menghormati partai, bukan menghina partai. Jika menteri titipan partai dicopot, Wakil Presiden yang menelepon Ketua Umumnya dan menjelaskan: kami copot karena tidak kompeten, kami minta partai Bapak kirim kader terbaik berikutnya yang lebih kompeten.

Membersihkan kabinet bukan soal dendam. Membersihkan kabinet adalah soal cinta kepada rakyat. Kabinet yang bersih adalah hadiah terbesar Presiden dan Wakil Presiden untuk 280 juta rakyat. Kabinet yang kotor adalah pengkhianatan terbesar kepada 280 juta rakyat.

Waktunya Indonesia Berbenah Diri

Waktunya Indonesia berbenah diri. Indonesia sudah terlalu lama habis energi untuk friksi politik. Sejak Pilpres, kita ribut terus: ribut soal ijazah, ribut soal dinasti, ribut soal benalu, ribut soal koalisi. Padahal dunia bergerak cepat: China membangun AI, Amerika membangun chip, Vietnam merebut investasi. Sementara kita masih sibuk ribut di dalam negeri.

Berbenah berarti berbenah dari politik dendam menjadi politik pembangunan, dari politik friksi menjadi politik solusi, dari politik transaksional menjadi politik kenegaraan.

Dan koalisi atau oposisi harus siap bila kader partainya diminta jadi Wakil Presiden oleh Presiden, demi majunya Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Kalau Presiden meminta kader dari partai koalisi, partai koalisi harus ikhlas dan mendukung penuh. Jangan justru ribut internal. Kalau Presiden meminta kader dari partai oposisi, partai oposisi harus ikhlas juga. Jangan langsung menolak dengan alasan kami oposisi. Kalau Presiden meminta kader oposisi menjadi Wakil Presiden, itu artinya Presiden ingin merangkul dan mempersatukan bangsa. Partai oposisi harus menjawab dengan kedewasaan: kami cinta Indonesia, kader kami adalah anak bangsa, silakan mengabdi untuk seluruh rakyat Indonesia.

Tidak ada partai yang boleh berkata: lebih baik bangsa ini macet, daripada kader partai lain yang jadi Wakil Presiden. Itu bukan politik. Itu ego. Politik yang benar adalah: siapapun yang jadi Wakil Presiden, asalkan dia kompeten, bersih, dan bisa membawa Indonesia maju, kami dukung. Karena yang maju bukan partai kami, tetapi Indonesia.

Wakil Presiden bukan milik partai. Wakil Presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Mari kita kurangi friksi, perbanyak solusi. Mari kita kurangi dendam, perbanyak kerja. Mari kita kurangi ego partai, perbanyak cinta bangsa. Demi majunya Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Merdeka!

---

Jakarta, 13 November 2026 ***