Muktamar NU 2026, Said Abdullah Minta Jauh dari Politik Pragmatis
ORBITINDONESIA.COM – Muktamar NU 2026 di Jombang kembali menguji jarak NU dengan politik pragmatis yang kerap menyusup lewat suksesi. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah meminta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tidak larut dalam ingar-bingar perebutan kursi. Ia menekankan NU harus kembali menegaskan diri sebagai kekuatan moral, kultural, dan keumatan.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung 27-31 Agustus 2026 di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Di titik ini, Muktamar bukan sekadar forum organisasi, melainkan panggung yang selalu mengundang atensi kekuasaan. Karena NU adalah organisasi massa Islam terbesar, keputusan dan arah kepemimpinannya berdampak ke ruang publik.
Said mengingatkan bahwa kekuatan NU tidak bertumpu pada struktur jam’iyah semata. Ia menyebut kiai, pesantren, dan jamaah sebagai subkultur yang selama ini menjadi penopang utama. “NU bisa berkembang sedemikian besar karena NU ditopang oleh kiai dan komunitas pesantren sebagai subkultur,” ujarnya.
Pernyataan itu terasa seperti alarm dini terhadap gejala yang berulang setiap Muktamar. Ketika kontestasi mengeras, energi organisasi bisa terkuras untuk lobi, blok, dan transaksi. Pada saat yang sama, problem riil warga berjalan tanpa cukup pendampingan.
Said menempatkan tradisi Asy’ariyah dan tradisi keilmuan NU sebagai fondasi epistemologis yang lentur menghadapi perubahan zaman. Ia menilai nilai keislaman, keindonesiaan, toleransi, dan kearifan lokal tumbuh organik dalam kehidupan warga. Modal sosial ini, menurutnya, seharusnya jadi mesin utama NU, bukan sekadar ornamen identitas.
Di sisi lain, ia menyoroti daftar masalah yang lebih mendesak daripada perebutan kepemimpinan. Kemiskinan, pengangguran, krisis pertanian, dan persoalan lingkungan disebutnya sebagai beban yang menekan akar rumput. Ia juga menyinggung dampak persoalan global terhadap ekonomi dalam negeri, yang biasanya paling cepat memukul rumah tangga kecil.
Data BPS beberapa tahun terakhir menunjukkan kemiskinan dan pengangguran memang fluktuatif dan sensitif terhadap harga pangan serta perlambatan ekonomi. Tekanan iklim dan anomali cuaca juga membuat sektor pertanian rentan, terutama di wilayah pedesaan yang banyak menjadi basis warga NU. Dalam konteks itu, NU sebenarnya punya infrastruktur sosial paling dekat dengan warga, yakni pesantren dan jaringan kiai.
Said lalu mendorong Bahtsul Masail agar menjadi sorotan dan keluaran utamanya terasa di masyarakat. Ia menilai forum musyawarah keilmuan itu bisa membuktikan NU mampu menjawab persoalan kontemporer dengan perspektif keislaman dan ilmu. Ia bahkan menarik analogi Dinasti Abbasiyah, ketika peradaban Islam justru melompat lewat ilmu pengetahuan, bukan semata kekuatan politik.
Analogi tersebut penting karena menggeser ukuran “kemenangan” Muktamar. Ukurannya bukan siapa menang dalam suksesi, melainkan apa yang diputuskan untuk menjawab masalah zaman. Jika keputusan Muktamar hanya berputar pada struktur, NU berisiko kehilangan relevansi praktis di tengah masyarakat yang berubah cepat.
Said juga menyebut NU kini bukan lagi sekadar subkultur pesantren dan pedesaan. Ia menyebut NU sebagai “kekuatan diasporik” karena banyak kadernya menjadi sarjana dan berjejaring global. Klaim ini menuntut konsekuensi, yakni kapasitas kebijakan, riset, dan advokasi yang lebih modern dan terukur.
Peringatan agar Muktamar NU 2026 menjauh dari politik pragmatis terdengar normatif, tetapi justru di situlah letak urgensinya. NU selalu berada di persimpangan antara menjadi penyangga moral publik atau menjadi mesin legitimasi kekuasaan. Ketika garis itu kabur, yang hilang bukan hanya wibawa, tetapi juga kepercayaan jamaah.
Namun, seruan “jangan terseret politik” juga perlu dibaca lebih tajam. NU hidup di negara demokrasi, sehingga relasi dengan politik tidak mungkin nol. Yang menentukan adalah bentuk relasinya, apakah berbasis maslahat dan akuntabilitas, atau berbasis transaksi dan pembagian kuasa.
Karena itu, kritik paling relevan bukan menolak politik, melainkan menolak pragmatisme. “Jangan pula membawa suksesi kepemimpinan NU seperti layaknya suksesi pemimpin politik yang berwatak pragmatis-transaksional,” kata Said. Kalimat ini menyasar praktik yang sering tak terlihat, tetapi terasa dampaknya, yakni polarisasi internal dan delegitimasi moral.
Di titik ini, keteladanan muassis yang disebut Said menjadi standar etika yang keras. Ia menekankan pendiri NU membangun organisasi lewat tirakat dan laku spiritual, bukan sekadar kalkulasi organisatoris. Ia juga mengingatkan tradisi para kiai yang menghindari ambisi karena takut salah amanah dan “kuwalat” pada muassis.
Masalahnya, etika spiritual sering kalah cepat dibanding logika kompetisi modern. Jika NU ingin tetap menjadi “wajah Islam Indonesia” yang moderat dan pro-demokrasi, maka mekanisme suksesi harus transparan dan bermartabat. Bahtsul Masail juga harus berani menyentuh isu struktural seperti kemiskinan, krisis iklim, dan ketimpangan akses pendidikan.
Muktamar NU 2026 di Tambakberas akan dikenang bukan karena hiruk-pikuk pemilihan, melainkan karena keberanian memulihkan orientasi keumatan. Said Abdullah mengingatkan NU untuk memperkuat jalan moral, spiritual, intelektual, dan sosial, sekaligus menjaga keteladanan muassis. Pesan itu sederhana, tetapi sulit, karena menuntut menahan godaan kuasa.
Pertanyaan akhirnya bukan siapa yang memimpin, melainkan untuk siapa kepemimpinan itu bekerja. Jika NU benar “kekuatan diasporik” yang menjawab persoalan peradaban, maka ukuran suksesnya ada pada dampak nyata di akar rumput. Muktamar akan menjadi cermin, apakah NU memilih menjadi mercusuar atau sekadar panggung. (Orbit dari berbagai sumber, 31 Agustus 2026)
