Keamanan Islandia Usai Tolak Uni Eropa: NATO, EEA, dan Opsi Baru
ORBITINDONESIA.COM – Keamanan Islandia kembali jadi sorotan setelah referendum menolak pembukaan kembali perundingan keanggotaan Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Thorgerdur Gunnarsdottir menegaskan Islandia harus mencari cara lain untuk memperkuat keamanan, dari kerja sama bilateral hingga memperdalam hubungan dengan blok tersebut.
Terjemahan akurat artikel Reuters: Pada 31 Agustus di Reykjavik, Menteri Luar Negeri Islandia mengatakan negaranya perlu menemukan cara baru memperkuat keamanan setelah pemilih menolak memulai kembali pembicaraan aksesi dengan Uni Eropa. Ia menyebut opsi seperti kerja sama bilateral dan pendalaman hubungan dengan Uni Eropa.
Pernyataan itu muncul setelah warga Islandia pada Sabtu menolak dorongan pemerintah untuk membuka kembali negosiasi keanggotaan Uni Eropa. Debat keamanan kian tajam dalam beberapa bulan terakhir karena Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan ingin “mengakuisisi” Greenland dan meragukan komitmen Washington terhadap NATO.
Gunnarsdottir mengatakan, “Kami tidak memilih untuk menghapus situasi geopolitik; situasi itu masih ada dan kami harus menemukan cara lain untuk meningkatkan keamanan.” Ia menilai pemilih yang menolak pembicaraan keanggotaan Uni Eropa sekaligus mengabaikan peringatan pemerintah bahwa keanggotaan Uni Eropa bisa memperkuat keamanan Islandia.
Menurutnya, Uni Eropa tetap mitra penting bagi Islandia dan kerja sama perlu diperkuat. Ia menyebut Islandia akan melihat perjanjian bilateral, dan Islandia sudah memiliki perjanjian semacam itu dengan Finlandia dan Norwegia, serta menyebut Jepang dan Kanada sebagai mitra penting.
Islandia adalah pulau Arktik berpenduduk sekitar 400.000 orang dan anggota NATO, tetapi tidak memiliki angkatan bersenjata permanen. Pertahanannya bertumpu pada perjanjian pertahanan bilateral dengan Amerika Serikat sejak 1951 dan keanggotaan NATO.
Dalam referendum, 52,8% suara menolak usulan pemerintah untuk mengadakan negosiasi dengan Brussel, sementara 47,2% mendukung, dengan partisipasi 82,5% pemilih. Islandia menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi Eropa (EEA) sejak 1994, yang memberi akses ke pasar tunggal Uni Eropa tanpa menjadi anggota penuh.
Gunnarsdottir menyatakan kerja sama dalam EEA harus diperkuat. Ia juga mengatakan hasil positif referendum adalah semua partai Islandia kini bersatu mendukung perjanjian EEA.
Hasil referendum memperlihatkan kata kunci “keamanan Islandia” tidak otomatis identik dengan “keanggotaan Uni Eropa”. Selisih 52,8% berbanding 47,2% menunjukkan masyarakat terbelah, tetapi mayoritas memilih menahan pintu aksesi.
Partisipasi 82,5% memberi legitimasi kuat, sehingga pemerintah sulit mengulang agenda yang sama dalam waktu dekat. Konsekuensinya, strategi keamanan harus bergerak di luar jalur keanggotaan Uni Eropa.
Secara struktural, Islandia berada pada posisi unik: anggota NATO, tetapi tanpa tentara tetap. Ketergantungan pada perjanjian pertahanan AS 1951 membuat perubahan sinyal dari Washington langsung mengguncang kalkulasi Reykjavik.
Pernyataan Trump soal Greenland dan keraguan pada NATO memperbesar rasa rentan di Atlantik Utara. Meski Islandia bukan Greenland, ketegangan Arktik membuat wilayah sekitar Islandia terasa lebih “dekat” dengan kompetisi kekuatan besar.
Di titik ini, EEA menjadi jembatan realistis untuk menjaga kedekatan dengan Eropa tanpa biaya politik keanggotaan penuh. Akses pasar tunggal sejak 1994 menandai integrasi ekonomi yang dalam, sehingga penguatan EEA dapat diterjemahkan sebagai penguatan stabilitas nasional.
Namun EEA bukan payung pertahanan, dan itu batas paling jelas dari pilihan Islandia. Karena itu, dorongan mencari perjanjian bilateral dengan Finlandia dan Norwegia, serta menggandeng Jepang dan Kanada, adalah upaya menambah “lapisan” keamanan lewat jejaring mitra.
Kerja sama bilateral bisa berupa latihan bersama, keamanan maritim, pertukaran intelijen, dan perlindungan infrastruktur kritis. Dalam konteks Arktik, isu seperti jalur pelayaran, kabel bawah laut, dan pengawasan wilayah udara dapat menjadi prioritas.
Di sisi lain, memperdalam hubungan dengan Uni Eropa tetap mungkin tanpa menjadi anggota. Islandia bisa mendorong koordinasi keamanan non-militer, seperti ketahanan energi, keamanan siber, dan manajemen krisis, yang selaras dengan kapasitas negara kecil.
Referendum ini seperti mengatakan: Islandia ingin dekat dengan Eropa, tetapi tidak ingin “menjadi” Uni Eropa. Pilihan itu sah, tetapi tidak menghapus fakta bahwa ketidakpastian NATO dan dinamika Arktik menuntut jawaban yang lebih konkret.
Pernyataan “kami tidak memilih untuk menghapus situasi geopolitik” adalah pengakuan jujur bahwa kedaulatan bukan sekadar soal bendera, melainkan soal kemampuan bertahan. Jika payung AS terlihat bocor, Islandia perlu payung cadangan, bukan sekadar keyakinan.
Masalahnya, payung cadangan tidak selalu berupa keanggotaan blok, melainkan kemampuan membangun jaringan. Kerja sama bilateral yang disebut Gunnarsdottir memberi sinyal bahwa Islandia sedang merancang keamanan sebagai ekosistem, bukan satu pilar.
Namun ada risiko: terlalu banyak perjanjian tanpa strategi nasional yang terpadu dapat menjadi daftar niat baik. Islandia perlu memastikan semua kemitraan diarahkan pada satu peta ancaman yang jelas, terutama untuk wilayah maritim dan infrastruktur komunikasi.
Di saat bersamaan, persatuan partai di belakang EEA adalah modal politik yang jarang. Jika dimanfaatkan, EEA bisa menjadi ruang konsensus untuk memperkuat ketahanan ekonomi, yang pada akhirnya menopang ketahanan keamanan.
Keamanan Islandia setelah menolak perundingan Uni Eropa tidak berarti Islandia memilih rapuh. Artinya, Islandia memilih jalur lain: memperdalam EEA, merajut kerja sama bilateral, dan tetap menjaga kedekatan fungsional dengan Uni Eropa.
Referendum memberi mandat untuk berhenti berdebat soal pintu keanggotaan, dan mulai membangun rumah keamanan yang lebih realistis. Pertanyaannya kini sederhana tetapi menentukan: seberapa cepat Islandia bisa mengubah jejaring mitra menjadi perlindungan nyata di Atlantik Utara?
(Orbit dari berbagai sumber, 2 September 2026)
