Pemerintahan Trump Alihkan Dana Kesehatan Miliaran Dolar dari Negara Berpenghasilan Rendah, Bertentangan dengan Rencana Kongres AS
ORBITINDONESIA.COM - Pemerintahan Trump berencana untuk mengalihkan atau menahan hampir seluruh dana yang telah ditetapkan oleh Kongres AS untuk bantuan keluarga berencana internasional tahun ini—dengan nilai sekitar 605 juta dolar AS—menurut laporan anggaran internal Departemen Luar Negeri AS dan sebuah memo kepada para anggota parlemen yang diperoleh CNN.
Rencana anggaran tersebut juga mencakup upaya untuk memindahkan hampir satu miliar dolar ke dalam dana inovasi kesehatan global yang akan menguntungkan perusahaan-perusahaan AS, sementara di saat yang sama memangkas secara drastis pendanaan kesehatan global untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Langkah-langkah ini menuai kritik dari berbagai organisasi nirlaba dan anggota parlemen, yang berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, mengingat Kongreslah yang memegang kekuasaan untuk menentukan bagaimana anggaran dibelanjakan.
Salinan laporan anggaran tersebut—yang disebut sebagai alokasi awal untuk Tahun Fiskal 2026—mengungkapkan rencana untuk mengalihkan atau mengubah peruntukan hampir seluruh dana sebesar 607,5 juta dolar AS yang sebelumnya dialokasikan oleh Kongres untuk penyediaan alat kontrasepsi serta layanan kesehatan reproduksi lainnya bagi perempuan di luar negeri.
Puluhan juta dolar dari dana tersebut akan dialihkan untuk mendukung "kebutuhan ketahanan energi" bagi mitra-mitra AS yang menghadapi gangguan pasar di tengah konflik di Iran dan Ukraina, menurut memo terpisah yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada bulan September. Memo tersebut hanya memberikan sedikit rincian tambahan mengenai bagaimana dana itu akan digunakan.
Selama beberapa dekade, bantuan keluarga berencana dari AS telah menyediakan alat kontrasepsi modern bagi jutaan perempuan di luar negeri, yang memungkinkan mereka untuk mencegah atau mengatur jarak kehamilan. Berdasarkan berbagai penelitian, langkah ini terbukti dapat memperbaiki tingkat kematian ibu, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mendukung kesehatan bayi.
Pada tahun fiskal 2024—sebelum Trump kembali menjabat—investasi AS dalam program keluarga berencana global diperkirakan telah mencegah 34.000 kematian ibu, menurut Guttmacher Institute.
Rencana anggaran tersebut juga menunjukkan adanya pemotongan tajam pada bantuan kesehatan AS untuk sebagian besar negara dibandingkan dengan tingkat pendanaan tahun 2024.
Hal ini terungkap melalui analisis terhadap dokumen anggaran yang bocor, yang dilakukan oleh Public Citizen, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang advokasi konsumen.
Analisis mereka, yang dibagikan secara eksklusif kepada CNN sebelum dipublikasikan pada hari Sabtu, dilakukan bekerja sama dengan organisasi nirlaba Partners In Health (PIH) dan Population Action International (PAI)—sebuah organisasi advokasi hak-hak reproduksi.
Negara-negara dengan penurunan pendanaan terbesar untuk program kesehatan adalah Afrika Selatan, Tanzania, dan Zimbabwe; ketiganya mengalami pemotongan anggaran lebih dari $100 juta. Delapan negara—Afganistan, Republik Afrika Tengah, Gambia, Afrika Selatan, Somalia, Sudan, Timor-Leste, dan Yaman—bahkan mengalami pemotongan pendanaan kesehatan hingga nol sejak tahun 2024.
Saat dimintai keterangan mengenai pengalihan dana tersebut, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyampaikan kepada CNN bahwa “pemerintah terus mengevaluasi penggunaan bantuan luar negeri untuk memastikan dana tersebut digunakan guna memenuhi kebutuhan mendesak—termasuk untuk situasi darurat yang tidak terduga, seperti krisis energi global saat ini—sesuai dengan anggaran tahunan yang telah ditetapkan serta wewenang yang dimiliki oleh presiden dan menteri.”
Mengenai pengalihan dana untuk program keluarga berencana, juru bicara tersebut mengatakan: “Fokus kami adalah melaksanakan layanan yang menyelamatkan jiwa—termasuk penanganan HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, serta kesehatan ibu dan anak—melalui nota kesepahaman (MoU) bilateral baru yang penting di bidang kesehatan global.”
Vincent Lin, direktur asosiasi kebijakan kesehatan dan advokasi di PIH, mengatakan kepada CNN bahwa langkah-langkah anggaran terbaru ini “bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kongres dalam undang-undang alokasi anggaran.”
“Melihat dana yang telah diperjuangkan dan dituangkan ke dalam undang-undang oleh Kongres justru dialihkan atau disedot untuk kebutuhan ketahanan energi, diberikan kepada perusahaan swasta AS yang berorientasi pada keuntungan, atau ditarik dari program-program kesehatan masyarakat yang sangat penting… menurut saya, sungguh menyedihkan melihat hal ini terjadi,” ujar Lin.
“Cabang eksekutif secara terang-terangan tidak membelanjakan dana yang telah ditetapkan oleh Kongres melalui undang-undang untuk tujuan yang sangat spesifik,” kata Lin kepada CNN. “Terkait program keluarga berencana… ini adalah contoh paling nyata di mana cabang eksekutif mengabaikan atau bahkan melanggar kehendak Kongres.”
Dalam dua tahun terakhir, Departemen Luar Negeri AS telah melakukan berbagai upaya untuk mengambil kendali lebih besar atas pendanaan kesehatan global AS serta melakukan pengurangan anggaran, termasuk dengan tidak menyalurkan dana tertentu kepada Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).
CNN sebelumnya juga telah melaporkan mengenai pengalihan dana sebesar $1,35 miliar oleh pemerintah—yang sedianya ditujukan untuk program kesehatan global—guna menutupi biaya penutupan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
Banyak dari perubahan tersebut dilakukan tanpa pengumuman kepada publik maupun transparansi.
Public Citizen telah menggugat Departemen Luar Negeri AS dalam upaya untuk memaksa pembukaan dokumen terkait perjanjian kesehatan global bilateral tersebut, yang sebagian besar selama ini dirahasiakan oleh pemerintah. Gugatan itu masih berlangsung di pengadilan federal, namun beberapa dokumen telah dirilis menyusul adanya permintaan berdasarkan undang-undang kebebasan informasi. ***
