Sekolah Rusak Total Jakarta: Rano Karno Sorot 284 Gedung
ORBITINDONESIA.COM – Sekolah rusak total Jakarta kembali jadi sorotan setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku miris melihat SDN Kebayoran Lama Selatan 09 roboh dan dua tahun belum dibangun. Ia menegaskan, kondisi gedung sekolah DKI seperti itu tidak pantas terjadi di ibu kota.
Rano menyampaikan kegelisahan itu saat memimpin rapat Pemprov DKI yang membahas pembangunan sekolah, lalu mengunggahnya di Instagram @si.rano. Ia mengutip data internal bahwa dari 2.014 gedung sekolah negeri di Jakarta, 284 tercatat rusak total.
Angka itu menempatkan isu infrastruktur pendidikan sebagai masalah mendasar, bukan sekadar insiden bangunan tua. Dalam kasus SDN Kebayoran Lama Selatan 09, keruntuhan terjadi pada 2024 dan baru direncanakan mulai dibangun lagi pada September 2026.
Pemprov DKI menyebut pembangunan ulang akan memakan waktu 10 bulan dan ditargetkan rampung pada Juli 2027. Rencana itu muncul setelah Gubernur DKI Pramono Anung meninjau lokasi pada 24 Juli 2026.
Di titik ini, publik tidak hanya menilai janji pembangunan, tetapi juga menilai jeda dua tahun yang terasa seperti pembiaran. Di kota yang memproklamirkan diri sebagai pusat layanan modern, ruang kelas yang runtuh menjadi simbol kegagalan yang telanjang.
Rano menyebut situasi ini sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terutama soal fasilitas pendidikan yang layak. Ia menempatkan keselamatan murid dan kualitas ruang belajar sebagai fondasi yang tak bisa ditawar.
(Orbit dari berbagai sumber, 9 Agustus 2026)
Data 284 gedung rusak total dari 2.014 gedung sekolah negeri berarti sekitar 14 persen aset sekolah berada pada kondisi paling parah. Dalam skala layanan publik, ini bukan angka kecil, karena setiap gedung mewakili ribuan jam belajar yang berisiko terganggu.
Kerusakan total juga bukan kategori kosmetik, karena biasanya mengindikasikan masalah struktur, keselamatan, atau kelayakan fungsi bangunan. Jika dibiarkan, biaya sosialnya membesar dalam bentuk relokasi, kepadatan kelas, dan turunnya mutu belajar.
Kasus SDN Kebayoran Lama Selatan 09 memperlihatkan bagaimana waktu menjadi variabel yang paling mahal. Dua tahun tanpa pembangunan ulang berarti dua tahun pula ketidakpastian bagi murid, orang tua, dan guru.
Rano mengaitkan masalah ini dengan program bantuan pendidikan seperti KJP, KJMU, dan rencana LPDP Jakarta. Pesannya tegas, bantuan biaya tidak akan bermakna jika ruang belajar tetap rapuh dan memprihatinkan.
Logika kebijakan di sini sederhana, tetapi sering terbalik dalam praktik, karena yang terlihat di publik kerap didahulukan daripada yang benar-benar menopang kehidupan sehari-hari. Flyover mudah dipotret dan diresmikan, sementara perbaikan sekolah berjalan senyap dan rentan ditunda.
Rano juga menyinggung rencana obligasi daerah Rp3,5 triliun dan meminta pendidikan masuk skala prioritas. Pernyataan “menyicil” mengisyaratkan keterbatasan ruang fiskal, tetapi juga membuka pertanyaan tentang disiplin prioritas.
Jika obligasi dipakai, publik berhak menuntut peta jalan yang terukur, seperti daftar sekolah rusak, jadwal perbaikan, dan indikator keselamatan bangunan. Tanpa transparansi, obligasi hanya memindahkan beban ke masa depan tanpa menjamin kelas yang aman hari ini.
Masalah gedung sekolah juga terkait tata kelola, mulai dari audit kondisi bangunan, kualitas kontraktor, hingga pengawasan proyek. Ketika satu sekolah roboh dan menunggu dua tahun, yang patut diuji bukan hanya anggaran, tetapi juga kecepatan keputusan.
(Orbit dari berbagai sumber, 9 Agustus 2026)
Pernyataan Rano terdengar seperti teguran moral sekaligus koreksi arah pembangunan Jakarta. Ia menempatkan sekolah sebagai wajah paling jujur dari negara, karena di sanalah anak-anak belajar tentang rasa aman dan martabat.
Di titik ini, kerusakan sekolah bukan sekadar isu teknis, tetapi isu keadilan kota. Murid dari keluarga sederhana paling merasakan dampaknya, karena mereka lebih bergantung pada sekolah negeri sebagai ruang mobilitas sosial.
Jakarta sering membanggakan program bantuan pendidikan, tetapi program itu akan timpang jika infrastrukturnya tertinggal. KJP dan KJMU bisa membantu biaya, namun tidak bisa menggantikan plafon yang retak atau fondasi yang rapuh.
Kalimat Rano, “apa muka kita,” adalah kritik terhadap politik pencitraan yang menumpuk proyek besar tetapi menunda kebutuhan dasar. Kritik itu relevan, karena sekolah yang layak adalah prasyarat agar bantuan pendidikan benar-benar menghasilkan prestasi.
Namun, kritik juga harus diikuti mekanisme yang mengikat, bukan sekadar rapat dan unggahan media sosial. Publik membutuhkan kepastian berupa target tahunan penurunan angka 284, lengkap dengan konsekuensi jika target meleset.
Jika pembangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 baru dimulai September 2026, maka Pemprov perlu menjelaskan mengapa jedanya sepanjang itu. Penjelasan itu penting untuk memulihkan kepercayaan, sekaligus mencegah pola serupa terjadi di sekolah lain.
Pertaruhan sesungguhnya bukan pada satu proyek, melainkan pada kemampuan pemerintah menata ulang prioritas. Kota yang modern bukan kota yang paling banyak beton, tetapi kota yang paling melindungi warganya sejak bangku sekolah.
(Orbit dari berbagai sumber, 9 Agustus 2026)
Isu sekolah rusak total Jakarta mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak menyentuh ruang kelas akan selalu terasa hampa. Data 284 gedung rusak total dan kisah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 menjadi alarm bahwa keselamatan belajar tidak boleh menunggu.
Jika obligasi Rp3,5 triliun benar diterbitkan, maka pendidikan layak harus menjadi prioritas yang bisa diaudit publik, bukan sekadar janji. Jakarta perlu membuktikan bahwa masa depan kota dimulai dari lantai kelas yang kokoh, bukan dari proyek yang paling ramai diberitakan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi menentukan arah peradaban, berapa lama lagi anak-anak harus belajar dalam bayang-bayang gedung yang rapuh. Ketika pemerintah memilih memperbaiki sekolah lebih cepat, ia sedang memilih masa depan yang lebih adil.
(Orbit dari berbagai sumber, 9 Agustus 2026)
