Modi Serukan WFH Lagi: Hemat BBM, Efektif, atau Sekadar Retorika?
ORBITINDONESIA.COM – Seruan work from home (WFH) kembali menguat setelah PM Narendra Modi di Hyderabad meminta warga dan organisasi memprioritaskan kerja jarak jauh untuk menghemat BBM dan menekan impor minyak. Pernyataan ini langsung memicu debat, karena publik menilai WFH bukan sekadar pilihan gaya kerja, melainkan keputusan struktural yang ditentukan perusahaan dan kebijakan negara.
Modi menempatkan WFH sebagai respons atas ketidakpastian global, ketegangan geopolitik, dan kekhawatiran gangguan pasokan energi. Ia menekankan pengurangan perjalanan yang bisa dihindari, serta mendorong konferensi daring, rapat virtual, transportasi publik, metro, dan carpooling.
Pergeseran narasi ini penting karena berbeda dari masa pandemi yang berangkat dari darurat kesehatan. Kini, WFH dipromosikan sebagai strategi ekonomi dan ketahanan energi, dengan logika sederhana: semakin sedikit komuter, semakin sedikit konsumsi bahan bakar.
Namun, respons warganet menunjukkan jurang antara pidato dan realitas kantor. “Bring back WFH culture? Ab batao, who’s going to tell my manager?” tulis satu pengguna, menegaskan bahwa otoritas karyawan atas pola kerja sering kali semu.
Secara ekonomi, logika penghematan energi melalui WFH terdengar masuk akal, karena perjalanan harian menyumbang konsumsi BBM dan kemacetan. Dalam banyak kota besar, jam puncak didominasi komuter, sehingga pengurangan mobilitas akan langsung menurunkan permintaan bahan bakar dan tekanan pada infrastruktur.
Namun, kebijakan WFH tidak otomatis terjadi hanya karena imbauan pemimpin. Seorang pengguna menulis, “Sir pls inform to companies to start mandatory wfh,” yang menggarisbawahi bahwa tanpa regulasi atau insentif, perusahaan cenderung kembali ke work from office (WFO) demi kontrol, budaya kerja, atau kepentingan properti.
Dari sisi produktivitas, perdebatan lama muncul lagi: apakah kinerja jarak jauh setara dengan kerja di kantor. “If employees can deliver full productivity remotely, then what is the need for mandatory WFO?” tulis pengguna lain, menantang asumsi bahwa kehadiran fisik identik dengan output.
Di sisi lain, WFH tidak merata dan berpotensi memperlebar ketimpangan. Pekerjaan sektor manufaktur, ritel, layanan publik, dan banyak pekerjaan informal tidak bisa dipindahkan ke ruang tamu, sehingga kebijakan yang terlalu menonjolkan WFH dapat terasa elitis bila tidak disertai perlindungan bagi pekerja non-remote.
Diskursus juga menyentuh isu konsistensi simbolik, ketika warganet menyindir “imported glasses” di tengah seruan mengurangi ketergantungan impor. Kritik semacam ini mungkin remeh, tetapi dalam politik persepsi, simbol kecil bisa merusak pesan besar.
Seruan Modi tentang WFH dapat dibaca sebagai upaya mengubah perilaku publik dengan bahasa “Nation First” dan penghematan energi. Tetapi, ketika kebijakan disampaikan sebagai imbauan moral, beban implementasi justru jatuh ke individu, bukan pada struktur yang mengatur jam kerja, kontrak, dan target.
Di titik ini, WFH menjadi cermin hubungan kuasa di tempat kerja. Karyawan diminta “berkontribusi,” sementara keputusan final tetap berada pada manajer, HR, dan pemilik modal, sehingga seruan nasional bisa berakhir sebagai slogan tanpa mekanisme.
Kritik paling tajam datang dari pengguna yang menyebut saran itu “laughable” setelah biaya besar kampanye dan mobilisasi massa. Pernyataan tersebut menyorot kontradiksi: penghematan energi diminta dari rakyat, tetapi praktik politik dan birokrasi sering tetap boros perjalanan dan acara.
Jika pemerintah serius, imbauan perlu berubah menjadi paket kebijakan yang terukur. Insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan hybrid, standar perlindungan jam kerja jarak jauh, dan investasi internet serta transportasi publik akan membuat WFH menjadi kebijakan, bukan sekadar ajakan.
WFH sebagai strategi hemat BBM dan pengurangan impor minyak memiliki basis logika, tetapi hanya efektif bila didukung aturan, insentif, dan teladan. Tanpa itu, publik akan terus bertanya siapa yang sebenarnya punya kuasa mengubah rutinitas kerja: negara, perusahaan, atau pekerja.
Pada akhirnya, debat ini bukan sekadar tentang rapat virtual, melainkan tentang desain ekonomi sehari-hari yang menentukan siapa menanggung biaya krisis energi. Jika “Nation First” adalah tanggung jawab bersama, maka tanggung jawab itu juga harus dibagi adil, dari ruang rapat pemerintah hingga ruang kerja paling kecil di rumah warga. (Orbit dari berbagai sumber, 22 Juni 2026)
