Budaya Kerja Toss dan AI Surf Day Dibidik Kementerian Pendidikan
ORBITINDONESIA.COM – Budaya kerja Toss dan pemakaian AI lewat program AI Surf Day kini jadi rujukan baru bagi Kementerian Pendidikan Korea Selatan. Pada 6 Mei, Task Force Inovasi Budaya Organisasi kementerian itu mendatangi kantor Toss di Seoul untuk membedah praktik “otonomi dan tanggung jawab” yang mereka anggap bisa ditiru sektor publik.
Kunjungan itu lahir dari kegelisahan yang makin sering terdengar di birokrasi: kerja lambat karena berlapis, koordinasi kaku, dan inovasi tersendat oleh prosedur. Kementerian Pendidikan ingin memetakan elemen budaya organisasi swasta yang mungkin kompatibel dengan mandat pelayanan publik.
Dalam program yang diminta oleh TF di bawah Innovation Administration Office, 16 pejabat mengikuti paparan dan sesi tanya jawab di Toss Sinnonhyeon Office, Seocho. Mereka tidak sekadar “studi banding”, melainkan mencari contoh operasional yang bisa dipindahkan ke sistem kerja kementerian.
Inti presentasi dibawakan Kim Seo-hyun, Head of Organizational Culture di Toss, selama sekitar 40 menit. Ia menekankan struktur manajemen yang meminimalkan langkah pengambilan keputusan dan memperlebar komunikasi horizontal di level praktisi.
Di sinilah perbedaan dunia swasta dan publik menjadi tajam. Perusahaan seperti Toss bisa merapikan rantai keputusan karena targetnya jelas dan insentifnya langsung, sementara kementerian dibatasi akuntabilitas politik, audit, dan kewajiban prosedural.
Namun, pertanyaan TF justru membumi dan teknis. Mereka menyorot cara membangun trust lintas pangkat dalam sistem komunikasi horizontal, serta program untuk mendiagnosis kapabilitas pegawai dan mengembangkan keahlian.
Bagian yang paling memancing rasa ingin tahu adalah AI Surf Day, program peningkatan kompetensi AI untuk seluruh anggota Toss yang diluncurkan sebulan sebelum kunjungan. Tujuannya sederhana tetapi strategis: membuat AI dipakai di pekerjaan nyata untuk menaikkan produktivitas, bukan sekadar pelatihan simbolik.
Tren ini sejalan dengan arus global adopsi AI di tempat kerja, ketika organisasi mulai mengukur manfaat lewat efisiensi proses dan kualitas keputusan. Meski artikel tidak memuat angka dampak, desain program “untuk semua orang” menunjukkan AI diposisikan sebagai literasi kerja baru, bukan alat khusus tim data.
Rombongan juga meninjau desain ruang kerja yang mendorong kolaborasi dan kerja mandiri. Di era kerja berbasis pengetahuan, tata ruang sering menjadi “kebijakan diam-diam” yang menentukan apakah orang mudah bertanya, cepat menyelesaikan masalah, atau justru terjebak silo.
Kunjungan ini menarik karena memperlihatkan perubahan selera birokrasi: dari mengejar kepatuhan prosedur menuju mengejar kecepatan belajar. Ketika TF menyebut budaya Toss “sangat mengesankan”, itu sekaligus pengakuan bahwa sebagian institusi publik sedang mencari bahasa baru untuk bekerja.
Namun ada risiko klasik dari adopsi budaya swasta ke sektor publik, yaitu “menyalin kulit, bukan otot”. Komunikasi horizontal tidak otomatis lahir hanya dengan mengubah struktur rapat, karena ia membutuhkan keamanan psikologis, kejelasan tanggung jawab, dan mekanisme koreksi saat keputusan keliru.
AI juga bisa menjadi pedang bermata dua bagi kementerian. Jika AI dipakai untuk mempercepat layanan dan analisis kebijakan, ia membantu publik; tetapi jika dipakai tanpa tata kelola data, transparansi, dan rambu etika, ia dapat memperbesar bias dan memicu krisis kepercayaan.
Yang patut dicatat, Toss menekankan “user-centered problem solving” dan budaya otonom yang transparan. Bagi lembaga pendidikan, “user” berarti siswa, orang tua, guru, dan sekolah, sehingga ukuran suksesnya harus berupa mutu layanan dan keadilan akses, bukan sekadar efisiensi internal.
Pada akhirnya, studi praktik ke Toss adalah sinyal bahwa inovasi budaya organisasi dan pemanfaatan AI mulai dipandang sebagai kebutuhan, bukan hiasan reformasi. Toss menyebut kunjungan ini bermakna karena pengalaman mereka diakui sebagai referensi bagi sektor publik.
Pertanyaan yang tersisa lebih penting dari foto bersama: apakah birokrasi berani memangkas langkah keputusan tanpa memangkas akuntabilitas, dan berani memakai AI tanpa mengorbankan transparansi. Jika jawabannya “ya”, maka kunjungan semacam ini bisa menjadi awal perubahan cara negara bekerja, bukan sekadar agenda seremonial.
(Orbit dari berbagai sumber, 14 Juni 2026)
