Haidar Alwi: Hasil Survei Libang Kompas Menunjukkan Perbaikan Multidimensi Reformasi Polri Bergerak Secara Simultan
Oleh R. Haidar Alwi – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB).
ORBITINDONESIA.COM – Hasil survei terbaru Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat keyakinan publik sebesar 82,4 persen terhadap masa depan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi bukti nyata bahwa masyarakat memberikan modal kepercayaan yang sangat besar bagi institusi kepolisian untuk terus berbenah.
Lonjakan signifikan sebesar 6,2 poin dari angka 76,2 persen pada Oktober 2025 dalam survei ber-margin of error 2,83 persen ini merefleksikan optimisme yang kuat dari 1.200 responden di 38 provinsi bahwa institusi Bhayangkara berada di jalur pembenahan yang tepat.
Lompatan angka ini merupakan buah dari konsistensi Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanannya di berbagai lini kehidupan masyarakat.
Indikator keberhasilan terlihat jelas dari pola kenaikan menyeluruh pada berbagai lapisan penilaian operasional, di mana citra positif Polri merangkak naik dari 64,4 persen menjadi 71,5 persen, diiringi peningkatan kepuasan layanan dari 65,1 persen menuju 67,6 persen.
Lebih dari itu, masyarakat yang berurusan langsung dengan kepolisian memberikan penilaian performa profesionalitas pelayanan yang meningkat dari skor 7,76 menjadi 8,37, yang juga diperkuat oleh pengakuan 80 persen responden mengenai fasilitas kantor polisi yang kini dirasakan semakin nyaman dan manusiawi.
Realitas ini mematahkan anggapan sinis bahwa publik menilai kepolisian hanya berdasarkan kasus-kasus viral atau tindakan indisipliner segelintir oknum.
Sebab, data membuktikan masyarakat sangat mampu melihat serta mengapresiasi perubahan nyata pada sistem pelayanannya, mulai dari pengurusan dokumen yang kian adil hingga respon petugas yang lebih bersahabat.
Bahkan, sebanyak 80,6 persen masyarakat secara tegas mengonfirmasi bahwa kinerja Polri saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebuah pencapaian substantif yang lahir langsung dari rasa aman di tengah lingkungan serta kemudahan akses layanan, bukan sekadar popularitas semu dari slogan semata.
Salah satu pilar utama penopang kepercayaan ini adalah ketegasan institusi dalam melakukan pembersihan internal tanpa kompromi. Publik secara luas mengonfirmasi dan mengapresiasi langkah kepemimpinan kepolisian yang berani menjatuhkan sanksi berat atas pelanggaran anggotanya.
Mulai dari penindakan penembakan tanpa prosedur sebesar 94,3 persen, penindakan kekerasan sebesar 88,6 persen, tindakan perselingkuhan 80,8 persen, hingga komitmen penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba sebesar 80,3 persen.
Keberanian menghukum personel yang bermasalah ini membuktikan bahwa wibawa institusi tidak dibangun dengan cara menutup-nutupi kesalahan atau atas dasar solidaritas kelompok yang keliru, melainkan dengan membuktikan bahwa seragam kepolisian bukanlah tameng mutlak yang kebal terhadap hukum dan kode etik.
Kendati demikian, tingginya angka keyakinan 82,4 persen ini harus disikapi secara bijak sebagai modal optimisme serta mandat langsung dari rakyat untuk mempercepat pembenahan, bukan sebuah sertifikat kelulusan bahwa semua tantangan telah selesai diatasi.
Jarak sebesar 14,8 poin antara keyakinan publik akan masa depan yang lebih baik dengan angka kepuasan layanan saat ini yang berada pada 67,6 persen merupakan ruang kerja serta tantangan nyata bagi Kapolri beserta seluruh jajaran dari tingkat Polda, Polres, hingga ke Polsek untuk terus mengoptimalkan kehadirannya di lapangan saat warga membutuhkan keadilan, perlindungan, maupun pelayanan administratif.
Apalagi, survei ini dengan jujur menangkap bahwa masih ada 23 persen responden yang mengeluhkan arogansi oknum serta 19,5 persen masyarakat yang menyoroti praktik pungutan liar.
Seluruh temuan evaluatif ini dapat menjadi dasar evaluasi strategis untuk memperkeras operasi bersih-bersih internal melalui transparansi penanganan pengaduan masyarakat, publikasi putusan sidang etik, standardisasi mutu pelayanan hingga unit terkecil, serta evaluasi kepemimpinan wilayah berbasis indeks kepuasan warga demi melunasi utang kinerja kepada seluruh rakyat Indonesia. ***
